PROSESNEWS.ID – Momentum hari lahir pancasila saat ini memperlihatkan pancasila sudah dijadikan hegomoni kekuasaan, atas nama pancasila, hegemoni kekuasan sudah merusak percakapan publik. Polemik yang terjadi atas 75 orang pegawai KPK yang tidak lulus dalam assesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat beralih status menjadi ASN hingga saat ini masih menjadi topik utama berbagai media.
Ini bukan tentang 75 pegawai yang sedang merengek karena tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), tapi tanggung jawab bersama untuk memastikan pemberantasan korupsi tetap berada di jalur yang tepat.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Mahasiswa (DEMA) Sulawesi, Wilayah Provinsi Gorontalo, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, memecat Firli Bahuri dari Kepolisian.
Kordinator BEM DEMA Sulawesi Wilayah Provinsi Gorontalo, Sandi S. Mobi, dalam keterangannya kepada wartawan mengungkapkan, ada dua poin penting yang sudah disepakati bersama semua Presiden BEM mahasiswa di Gorontalo.
“Poin yang pertama, meminta Firli dicopot atau mundur dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Poin berikutnya kami meminta Kapolri untuk memecat beliau dari keanggotaan Polri. Pangkalnya, pengabaian tersebut tak ubahnya melanggar kode etik, dan mencoreng institusi kepolisian,” kata Sandi, Rabu (02/06/2021).
Sandi menjelaskan, alasan meminta Kapolri untuk mencopot Ketua KPK tersebut, lantaran membangkang terhadap perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang pemecatan 75 pegawai KPK yang gagal tes TWK.
Tuntutan tersebut lanjut Sandi, tidak hanya datang dari BEM DEMA Sulawesi Wilayah Gorontalo saja, melainkan di seluruh Indonesia. Jika hali ini tidak diindahkan, maka ada kemungkinan pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa.
“Kita akan kasih ultimatum. Setelah konfrensi pers nanti, apabila hal ini tidak diindahkan maka kemungkinan kita akan melakukan unjuk rasa,”tegasnya. (rls)
