PROSESNEWS.ID – Pemerintah Kota Gorontalo akan melelang tiga jabatan eselon II, yaitu Kepala Inspektorat, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
“Ada tiga jabatan. Yakni kepala Inspektorat, kepala DPMPTSP, dan kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” ujar Amir Arham selaku ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) jabatan pimpinan tinggi pratama/eselon II dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
Lanjut Amir, tujuan pelaksanaan lelang jabatan tersebut dalam rangka mengisi kekosongan jabatan. Karena tiga pejabat eselon II yang sebelumnya menduduki jabatan tersebut telah mendapat kepercayaan untuk memimpin OPD lain.
“Pertama, Muhammad Kasim yang sebelumnya duduk sebagai Kepala DPMPTSP, kini telah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan,” katanya.
Sedangkan kata Amir, Nuryanto yang sebelumnya berstatus kepala Inspektorat, kini dipercaya memimpin kepala Badan Keuangan. Terakhir Nulika Melati, tokoh birokrat perempuan ini sebelumnya dipercaya untuk memimpin Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kini digeser menjadi Asisten III Setda Kota Gorontalo.
“Tetapi, khusus Kepala Inspektorat ada syarat tambahan, dimana pendaftar harus memiliki sertifikasi Diklat auditor dan pengawasan, sehingga yang melamar betul-betul yang punya track record terkait pengawasan dan audit,” ujarnya .
Amir menjelaskan, sementara dua jabatan lainnya, pendaftar cukup memiliki penjenjangan umum sebagaimana ditentukan aturan dan ketentuan yang berlaku, yaitu minimal golongan IV A dan pernah menduduki jabatan eselon lebih rendah.
“In Syaa Allah, jika tak ada kendala mulai besok diumumkan tahapannya, Kemudian pendaftaran mulai dari tanggal 6 September,” terangnya Amir Arham.
Amir menargetkan, pelaksanaan lelang jabatan akan dituntaskan dalam jangka waktu dua bulan. Target itu dipatok, karena jabatan pimpinan OPD tidak boleh lama dikosongkan.
“Tidak boleh berlama-lama OPD kosong, karena pelaksana tugas tidak bisa mengambil kebijakan yang strategis,” bebernya.
Amir menambahkan, lelang jabatan tersebut akan dibuka untuk umum. Begitu juga, pihaknya akan lebih memprioritaskan ASN yang benar-benar berasal dari Provinsi Gorontalo.
“Tapi, kita juga bisa mengundang dari instansi tertentu. Ini kalau memang tidak ada yang mendaftar. Sebab, pendaftar tiap jabatan itu, minimal tiga orang,” tambahnya.
“Saya berharap ASN yang akan mengikuti seleksi ini adalah figur yang memiliki kompetensi, profesional, dan memiliki integritas, serta jenjang karir yang cemerlang,” ia menandaskan.
Reporter : Reza Saad
