PROSESNEWS.ID – Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) digelar antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Gorontalo, Selasa (4/2/2020).
Terungkap, Pemerintah Provinsi Gorontalo mengalokasikan sedikitnya Rp 209 Miliar untuk Pemerintah Kota Gorontalo dalam rangka membiayai berbagai program strategis di ibukota provinsi ini.
Pada kesempatan itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie sempat menyinggung seputar penataan kota hingga infrastruktur yang perlu penanganan lebih lanjut. Seperti infrastruktur jalan, Gubernur Rusli Habibie menilai perlu ada penataan dan perbaikan sehingga memerlukan kontribusi dari Pemerintah Kota Gorontalo.
“Saya harapkan kepada teman-teman kabupaten/kota, fokus dulu. Contohnya di Kota Gorontalo ini, infrastruktur jalan. Yang menjadi kewenangan provinsi, Alhamdulillah, kami setiap tahun sudah mengambil bagian,” aku Gubernur Rusli Habibie.
Dia juga menyinggung masalah saluran air yang ada di jalan-jalan kota Gorontalo. Menurutnya, pembuatan saluran air menghadapi kendala di lapangan karena sejumlah warga yang telah membangun rumah di pinggir jalan menolak untuk dibuatkan saluran air. Akibatnya, ketika musim penghujan tiba, terdapat banyak genangan di sepanjang jalan.
“Tolong Pak Wali, melalui camat atau lurah komunikasikan hal ini. Itu juga kontener-kontoner yang sampai dengan 40 feet lewat situ, yang menyebabkan kalau musim hujan akan muncul genangan, ditambah lagi tidak ada saluran, tidak ada got,” tambahnya.
Dia juga meminta Pemerintah Kota Gorontalo lebih memperhatikan lingkungan pemukimannya. Menurutnya, kota Gorontalo sebagai ibukota provinsi menjadi cerminan dari seluruh kabupaten/kota, termasuk masyarakat dan pemerintahnya.
Pada kesempatan itu pula, Gubernur Rusli Habibie mengajak bupati/walikota untuk mengkoordinasikan berbagai program dengan pemerintah provinsi, dan selanjutnya dibawa ke pemerintah pusat. Alasannya, semata untuk dapat memudahkan seluruh program dari daerah.
“Saya kadang hanya tertawa dan sedih melihat teman-teman begitu banyak berjuang. Bupati ini sudah menyerahkan proposal ke menteri ini, walikota juga datang termasuk gubernur juga datang, padahal itu saya yakin sebesar-besarnya tidak akan diproses selama tidak masuk list Musrenbangnas,” katanya. (Ads)
