PROSESNEWS.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) menerbitkan surat edaran tentang pendataan pegawai non-ASN.
Dalam surat tersebut, Mahfud meminta setiap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) agar melakukan pemetaan seluruh pegawai Non-ASN di lingkungan instansi masing-masing.
Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Bone Bolango, Zainudin Pedro Bau meminta kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bone Bolango dalam proses Pendataan ini diharapkan harus transfaran tanpa kolusi dan nepotisme.
“Salah satunya untuk mengantisipasi itu terjadi data base honorer harus diuji publik kembali, jangan sampai masuk tenaga bodong sudah jadi rahasia umum dalam setiap seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bisa menjadi celah permainan data oleh oknum-oknum tertentu,” kata Pedro.
Sebab, menurut Ketua DPD Partai Golkar Bone Bolango ini bahwa ada yang terdaftar sebagai honorer, namun yang bersangkutan tidak bekerja. Sebaliknya juga ada yang sudah belasan tahun bekerja, namun namanya tidak terdaftar.
“Setelah ikut seleksi justru yang baru masuk ini yang lulus ironis lagi yang lulus kebanyakan bukan putra daerah lagi kasian hak mereka di rebut siluman,,” “Kalau perlu pemerintah melibatkan kepolisian dan kejaksaan dalam validasi data untuk mencegah honorer siluman masuk, tidak ada tempat bagi honorer siluman di Bone Bolango,” tegasnya.
