PROSESNEWS.ID – Sebuah tangkapan layar percakapan grup WhatsApp bernama Pejuang P3K beredar luas di media sosial dan memicu kehebohan di Gorontalo Utara.
Dalam percakapan tersebut, seorang bernama Andi Buna, yang disebut sebagai koordinator lapangan (korlap) aksi demonstrasi PPPK pada Senin (13/10/2025) lalu, menuliskan pesan yang mengejutkan.
“Kalau bentrok saya sumbang nyawa saya demi nama baik calo… kami ada izin, masa kalau sebelah ada izin silakan. Pokoknya saya so siap mati itu saja,” tulis Andi Buna dalam grup WhatsApp tersebut.
Pesan itu dikirim pada pukul 08.42 WITA, disertai dengan video mobil pikap yang diduga akan digunakan untuk mengangkut peralatan aksi.
Tak lama setelah dikirim, pesan tersebut dihapus. Namun, sebelum sempat hilang dari percakapan, tangkapan layarnya sudah lebih dulu tersebar di berbagai platform media sosial dan memicu beragam reaksi.
Ungkapan “demi nama baik calo” dalam pesan itu menjadi sorotan utama. Banyak warganet menilai pernyataan tersebut memperkuat dugaan bahwa sebagian pihak dalam aksi tersebut tidak murni memperjuangkan aspirasi masyarakat. Mereka menduga aksi itu memiliki keterkaitan dengan jaringan “calo” yang selama ini disebut-sebut terlibat dalam proses perekrutan tenaga PPPK di Gorontalo Utara.
Salah satu akun media sosial yang membagikan tangkapan layar tersebut menambahkan narasi singkat.
“Ditarik… ada apaaaa? Pesan sudah dihapus.”
Menanggapi hal itu, Andi Buna ketika dikonfirmasi membantah keras isi pesan yang beredar. Ia menyebut tangkapan layar yang kini ramai di media sosial adalah hasil rekayasa.
“Itu tidak pernah bilang begitu, saya menduga itu editan,” singkatnya.
Sementara itu, isu praktik percaloan dalam seleksi PPPK sebelumnya juga telah menjadi perhatian publik.
Anggota DPRD Gorontalo Utara, Dheninda Chairunnisa, bahkan sempat mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap oknum yang mengaku mampu meloloskan peserta dengan imbalan uang. Namun, imbauan tersebut justru berujung pada aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Gorontalo Utara beberapa waktu lalu.
Kasus ini kini menjadi sorotan banyak pihak karena dinilai memperlihatkan ketegangan antara aktivis, DPRD, dan opini publik yang berkembang luas di media sosial.
