PROSESNEWS.ID – Inflasi bulan ke bulan (m-to-m) Provinsi Gorontalo pada November 2025 tercatat sebesar 0,24 persen, sementara inflasi tahun ke tahun (y-on-y) berada pada angka 2,21 persen.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, terdapat sepuluh komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi m-to-m sepanjang Januari hingga November 2025.
Komoditas tersebut meliputi tomat, bawang merah, dan cabai, diikuti kangkung, ikan tude, daging ayam ras, ikan layang, beras, angkutan udara, serta emas perhiasan.
“Alhamdulillah inflasi di Gorontalo selalu terkendali dengan baik. Sepanjang tahun 2025 ini hasil kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah diapresiasi oleh Kementerian Dalam Negeri, bahkan sekali dua kita berada pada level inflasi yang masuk lima dan enam terbaik secara nasional,” kata Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat memimpin High Level Meeting TPID di Hulonthalo Ballroom, Kota Gorontalo, Kamis (4/12/2025).
Inflasi m-to-m November 2025 dipengaruhi oleh 11 kelompok pengeluaran. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang tertinggi dengan andil 0,20 persen.
Kelompok lain yang turut memengaruhi inflasi meliputi pakaian dan alas kaki; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; kesehatan; transportasi; informasi; komunikasi; pendidikan; serta perawatan pribadi dan jasa lainnya.
“Kita bersyukur sudah bisa mendeteksi komoditas mana saja yang sering mengganggu inflasi daerah. Yang paling menonjol dan selalu berulang adalah tomat, rica, bawang, dan beras, itu saja,” ujar Gusnar.
High Level Meeting menghasilkan sejumlah rekomendasi yang perlu dilaksanakan oleh TPID Provinsi Gorontalo serta pemerintah kabupaten/kota menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Rekomendasi tersebut antara lain mengintensifkan pemantauan harga komoditas pangan bergejolak, khususnya tomat, bawang merah, rica, daging ayam ras, dan telur ayam ras.
Selain itu, TPID juga didorong untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pokok melalui Gerakan Pangan Murah serta memperketat distribusi komoditas penyumbang inflasi ke provinsi lain sampai kebutuhan lokal terpenuhi.
