PROSESNEWS.ID – Terobosan pelayanan administrasi kependudukan yang dikembangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Gorontalo mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Sosial dan Dukcapil Provinsi Gorontalo, Reflin Buata.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Dukcapil se-Provinsi Gorontalo yang berlangsung di Vila Kencana, Kabupaten Boalemo, Jumat (13/11/2026).
Reflin menilai inovasi yang dihadirkan Dukcapil Kabupaten Gorontalo menjadi contoh upaya pemerintah daerah dalam beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, terutama untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, dan tidak berbelit-belit.
Salah satu inovasi yang menarik perhatiannya adalah layanan KTP COD. Melalui layanan ini, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Dukcapil untuk mengambil KTP elektronik karena dokumen tersebut dapat diantarkan melalui jasa transportasi daring.
Menurut Reflin, pola pelayanan seperti ini sangat membantu masyarakat yang memiliki kesibukan pekerjaan sehingga tidak selalu memiliki waktu untuk mengurus dokumen kependudukan secara langsung di kantor pelayanan.
“Ini merupakan inovasi yang patut diapresiasi. Pelayanan publik harus terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang harus bersusah payah mendatangi kantor, sementara kita sebagai penyelenggara pelayanan seharusnya bisa memberikan kemudahan,” ujar Reflin.
Ia berharap inovasi tersebut dapat menjadi inspirasi bagi kabupaten/kota lainnya di Provinsi Gorontalo untuk menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) yang semakin dekat dengan masyarakat.
Ketertarikan terhadap inovasi Dukcapil Kabupaten Gorontalo juga datang dari Kabupaten Pohuwato. Kepala Dinas Dukcapil Pohuwato berencana mengirimkan pejabat struktural, pejabat fungsional, administrator database (ADB), dan operator untuk melakukan pemagangan di Dukcapil Kabupaten Gorontalo.
Pemagangan tersebut difokuskan untuk mempelajari inovasi layanan digital SIPRIMA, mulai dari sistem pengelolaan hingga penerapan pelayanan berbasis teknologi informasi.
Rencana tersebut menjadi salah satu bentuk pertukaran pengetahuan antardaerah dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Di sisi lain, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Gorontalo, Muhtar Nuna, menegaskan bahwa pengembangan inovasi harus berjalan beriringan dengan penyelesaian persoalan mendasar dalam pelayanan administrasi kependudukan.
Ia mengungkapkan, capaian perekaman KTP elektronik (KTP-el) masih menjadi pekerjaan rumah karena belum mencapai target nasional sebesar 99,40 persen.
Keterbatasan anggaran, tidak tersedianya lagi alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk kebutuhan tersebut, serta kebijakan efisiensi anggaran menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah.
“Kita tidak boleh hanya berbicara tentang inovasi, tetapi pekerjaan dasar juga harus diselesaikan. Target perekaman KTP-el harus tetap menjadi perhatian bersama karena menyangkut hak masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan,” kata Muhtar.
Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, ia meminta Dukcapil Provinsi Gorontalo mengoordinasikan seluruh kabupaten/kota agar lebih aktif melakukan perekaman KTP-el bagi pelajar SMA yang telah memasuki usia wajib memiliki KTP.
Selain menyasar siswa, petugas juga diharapkan menjangkau masyarakat di sekitar lingkungan sekolah yang belum melakukan perekaman atau memiliki NIK tidak aktif.
Muhtar turut menyoroti ketersediaan tinta ribbon yang menjadi kebutuhan penting dalam pencetakan KTP-el. Ia mengusulkan agar pemerintah provinsi menyediakan stok penyangga yang dapat dihibahkan kepada kabupaten/kota ketika persediaan di daerah mengalami kekosongan.
Menariknya, bantuan tersebut diusulkan menggunakan skema berbasis capaian kinerja masing-masing daerah.
“Kalau memungkinkan, pemerintah provinsi menyiapkan stok penyangga ribbon. Ketika ada kabupaten yang mengalami kekosongan, bisa dibantu melalui mekanisme hibah. Penyalurannya juga dapat mempertimbangkan capaian kinerja daerah sehingga menjadi motivasi bagi setiap Dukcapil untuk meningkatkan pelayanan,” jelasnya.
Menanggapi usulan tersebut, Reflin Buata memastikan bahwa kebutuhan dukungan bagi Dukcapil kabupaten/kota telah masuk dalam perencanaan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk tahun anggaran 2027.
Ia menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk terus membangun sinergi dengan seluruh daerah, baik dalam pemenuhan kebutuhan pendukung pelayanan maupun pengembangan inovasi.
“Dukungan kepada kabupaten/kota tentu menjadi perhatian kami. Kita ingin seluruh daerah memiliki semangat yang sama dalam meningkatkan pelayanan. Bukan hanya soal sarana dan anggaran, tetapi juga bagaimana koordinasi dan inovasi terus diperkuat,” tegas Reflin.
Ia berharap kolaborasi tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di seluruh wilayah Gorontalo sehingga masyarakat benar-benar merasakan kemudahan dalam memperoleh dokumen kependudukan.
