Dua Tersangka Kasus Penampungan Batu Hitam Ilegal Bone Bolango Diamankan

 

PROSESNEWS.ID — Polda Gorontalo menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan penampungan mineral logam berupa batu hitam tanpa izin di Desa Tilangobula, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango.

Kedua tersangka masing-masing berinisial JSSK dan H. Dalam perkara ini, JSSK diketahui berperan sebagai pembeli sekaligus pemilik gudang penampungan batu hitam, sedangkan H merupakan pembeli sekaligus pemilik material batu hitam yang disimpan di gudang tersebut.

Pengungkapan kasus ini bermula pada Jumat, 22 Mei 2026, sekitar pukul 13.30 WITA. Saat itu, Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Gorontalo melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas penampungan mineral logam berupa batu hitam di Desa Tilangobula.

Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan lokasi pengolahan emas tanpa izin beserta peralatan dan material yang berada di tempat kejadian perkara (TKP). Polisi juga memasang garis polisi untuk menjaga status quo lokasi penampungan.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah saksi, aktivitas penampungan mineral logam tersebut diketahui merupakan milik JSSK. Dalam perkembangan penyidikan, JSSK telah ditahan sejak 12 November 2026 di Rumah Tahanan Polda Gorontal,” jelas Irjen Pol Nurworo Danang Kapolda Gorontalo.

Sementara itu, terhadap tersangka H, penyidik telah melayangkan surat panggilan kedua pada 18 November 2026 untuk menjalani pemeriksaan.

Untuk memperkuat perkara, penyidik telah memeriksa enam orang saksi, mengumpulkan dokumen perizinan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, serta meminta keterangan ahli pertambangan.

Hasil penelusuran data perizinan menunjukkan bahwa kedua tersangka tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), maupun izin lainnya.

“Selain itu, penyidik telah menyita sebanyak 259 karung material batu hitam yang ditemukan dalam perkara tersebut sebagai barang bukti” tambahnya.

Atas dugaan perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf C dan huruf G, Pasal 104 atau Pasal 105 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, juncto Pasal 20 huruf C dan D serta Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dalam ketentuan Pasal 161 UU Minerba, pelaku yang menampung, memanfaatkan, mengolah, memurnikan, mengangkut, atau menjual mineral dan batu bara yang tidak berasal dari pemegang izin resmi dapat diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.

Komentar Donk