PROSESNEWS.ID – Anggaran untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha akan diperjuangkan DPRD Kota Gorontalo, melalui APBD Tahun 2023.
Hal ini disampaikan anggota Banggar, Erman Latjengke pada rapat Banggar, Senin (21/11/2022). Menurutnya, RS Otanaha dapat memberikan pemasukan yang cukup besar dari pelayanan kesehatan terhadap pasien yang masuk, apalagi dari pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Setiap bulannya, RSUD Otanaha bisa menghasilkan pendapatan kurang lebih Rp3 miliar dari pelayanan peserta JKN. Artinya, dalam jangka waktu satu tahun pendapatan ada sekitar Rp36 miliar,” Ungkap Erman.
Akan tetapi, dalam praktiknya pendapatan dari peserta JKN ini, tidak semuanya bisa dicairkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sebab nilai pagu anggaran yang dialokasikan Pemkot Gorontalo tidak sebanding dengan pendapatan yang ada.
“Istilahnya mereka ini punya dana, tapi tidak bisa dibelanjakan. Misalnya uang mereka Rp36 miliar, pagu yang diberikan Rp27 miliar, ada sisa kurang lebih Rp9 miliar. Uangnya ada, klaim BPJS ada, tapi tidak bisa dicairkan karena pagu anggaran sudah habis,,,”
“Sementara itu, rumah sakit itu juga harus mengeluarkan dana yang cukup besar bagi jasa tenaga kontrak, honor, tenaga kesehatan, dokter. Termasuk membeli oksigen, obat-obatan, dan barang-barang lain yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan kesehatan secara maksimal,” terangnya.
Ia mengusulkan agar Pemkot Gorontalo menganggarkan melalui APBD induk Kota Gorontalo tahun 2023 nanti bagi RS Otanaha.
“Kami meminta anggaran buat RS Otanaha diberi waktu sembilan bulan sekitar Rp27 miliar. Sisanya, dianggarkan lagi saat perubahan APBD 2023,”pungkasnya.
Harapannya kedepan, operasional bagi rumah sakit bisa jalan. Baik itu tenaga kesehatan, dokter, dan lain-lain JKN mereka terbayarkan.
Reporter : Sandri Mooduto
