Nasional

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Pascamudik Lebaran

Pemudik sepeda motor terjebak kemacetan saat melintasi posko penyekatan mudik di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (11/5/2021). ANTARA FOTO/ Wahyu A Putro

Jutaan pemudik bergerak melakukan perjalanan keluar daerah. Mengantisipasi lonjakan kasus infeksi baru, pemerintah menyiapkan ruang rawat, ICU, obat-obatan, dan tenaga kesehatan.

Jutaan orang bergerak ke berbagai tempat untuk prosesi mudik lebaran. Menurut catatan Dirlantas Polda Metro Jaya, sedikitnya 360.000 ribu mobil pribadi telah meninggalkan Jabodetabek antara 1–10 Mei 2021, dengan membawa 1,2–1,5 juta orang. Angka itu belum termasuk mereka yang pergi dengan moda transportasi umum dan sepeda motor. Ditambah mereka yang berangkat sebelum 1 Mei dan 11-12 Mei, boleh jadi rekor 2020 dengan sekitar 1,7 juta pemudik akan terlampaui.

Pada skenario yang lebih buruk, mengacu hasil survei Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik di seluruh Indonesia bisa mencapai 16,4 juta. Di dalamnya ada pekerja migran yang mencari nafkah di kota-kota besar, namun status kependudukannya tetap sebagai warga  di kampung asalnya. Dari jumlah 16,4 juta itu, 22 persen (3,6 juta) dikhawatirkan bakal kembali ke kota-kota besar pada H+2  lebaran, yakni 16 Mei 2021. Kalau itu terjadi, akan muncul kerumunan besar di jalanan.

Sebagian pemudik itu ternyata terinfeksi oleh Covid-19. Juru Bicara Satgas Penanggulangan Covi-19 Profesor Wiku Adisasmito, dalam konferensi pers virtual hari Selasa (11/5/2021), mengatakan  bahwa swab test antigen secara acak pada pelaku perjalanan mudik yang dilakukan sejak 22 April, menemukan lebih dari 4.000 pemudik terinfeksi. Kebijakan pelarangan  mudik  6–17 Mei 2021 pun mendapat perlawanan dari pemudik asal Jabodetabek.

Skenario pahit pun digelar. Pemerintah mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus Covid-19 setelah libur lebaran, dengan meningkatkan ketersediaan tempat tidur perawatan pasien dan obat-obatan di rumah sakit secara nasional. Meski demikian, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pihaknya sangat berharap agar lonjakan kasus tersebut tidak terjadi.

‘’Tugas kami adalah mempersiapkan menghadapi kondisi terburuk. Saya berharap, Insyaallah tidak terjadi. Tapi, kalau terjadi peningkatan penularan kita ingin melakukan antisipasi agar kita tak perlu kaget, dan cukup fasilitasnya,” ujar Menkes Budi Sadikin, dalam keterangan pers di Kantor Presiden, di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 10 Mei 2021.

Budi Sadikin memaparkan, secara nasional ketersediaan tempat tidur perawatan di seluruh rumah sakit yang ada adalah sebesar 390 ribu unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 70 ribuan dialokasikan untuk perawatan pasien Covid-19 yang harus  menjalani isolasi. Adapun  fasilitas tempat tidur ICU secara nasional berjumlah 22 ribu, dan 7.500 di antaranya pun telah dialokasikan bagi perawatan pasien Covid-19. Secara aktual, bed ICU yang digunakan pasien Covid-19 saat ini ialah 2.500 unit.

“Saya ingin memberi gambaran bahwa kapasitas rumah sakit dan ICU yang kita miliki itu masih tiga kali lebih besar dari kapasitas tempat tidur dan ICU yang kita dedikasikan untuk Covid-19 saat ini,” tuturnya menambahkan.

“Persiapan sudah kita lakukan, saya berdoa agar segala persiapan itu tak usah terpakai. Tetap kosong,” ucap Budi Sadikin pula.

Persiapan untuk skenario buruk itu tak terhindarkan karena pengalaman selama ini menunjukkan bahwa setiap kali terjadi libur panjang, yang mendorong pergerakan orang keluar dari wilayahnya, selalu berujung pada lonjakan kasus Covid-19. Dalam catatan Satgas Covid-19, libur lebaran 22–25 Mei 2020, misalnya.

Wiku Adisasmito mengingatkan, libur panjang lebaran Idulfitri 22–25 Mei 2020 telah menyebabkan lonjakan kasus sekitar 69–93% dalam rentang waktu 10–14 hari. Ketika libur panjang HUT RI pada 15–17 Agustus 2020, yang berlanjut dengan libur Tahun Baru Islam pada 20–23 Agustus 2020, lonjakan kasus Covid-19 meningkat 58-118% pada pertengahan September. Hal serupa berulang  pascalibur tahun baru 1 Januari 2021.

Kekhawatiran akan lonjakan insidensi Covid-19 itu bergulir di tengah situasi pandemi yang relatif lebih terkendali. Seperti disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (10/5/21), bahwa sejumlah indikator pandemi bergerak membaik. Kasus aktif terjaga pada tingkat 5,7 persen, kesembuhan 91,5 persen, rata-rata kasus dalam seminggu terakhir 5.200, dan positivity rate 11,3 persen, yang terendah selama masa PPKM Mikro sejak Februari lalu.

Namun, Airlangga meminta semua pihak waspada. Pasalnya, ada 11 provinsi menunjukkan laju penularan yang meningkat. “Lima provinsi di antaranya meningkat cukup tajam. Yaitu, Kepulauan Riau, Riau (daratan), Sumatra Selatan, Aceh, dan Kalimantan Barat,’’ kata Airlangga.

Peningkatan kasus harian itu menyebabkan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy ratio(BOR), di tujuh  provinsi, berada di atas 50 persen. Ketujuh provinsi tersebut ialah Sumatra Utara 63,4 persen, Riau 59,1 persen, Kepulauan Riau 59,9 persen, Sumatra Selatan 56,6 persen, Jambi 56,2 persen, Lampung 50,8 persen, dan Kalimantan Barat 50,6 persen.

Di Jawa, menurut Airlangga, rata-rata BOR telah di bawah 40 persen, terendah selama PPKM Mikro diberlakukan. Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, disebutnya siaga menghadapi situasi yang memburuk. ‘’Di Wisma Atlet BOR-nya relatif rendah 21,47 persen, terisi 1.287 tempat tidur dari kapasitas 5.994 tempat tidur,” tambahnya.

Menghadapi situasi yang tak menentu ini, menurut Airlangga, pemerintah telah memutuskan akan memperpanjang pelaksanaan PPKM Mikro, mulai 18–31 Mei, dengan cakupan  di 30 provinsi.

Menteri Kesehatan Budi Sadikin mengakui, angka-angka BOR nasional dan provinsi bisa saja berbeda dari kondisi riil di daerah kabupaten-kota. Maka, dia meminta para kepala daerah, terutama yang rumah sakitnya telah mencapai BOR cukup tinggi, untuk waspada memantau kesiapan rumah sakit di daerah masing-masing.

Sebagai Menkes, Budi Gunadi Sadikin juga mewanti-wanti jajarannya untk siaga. “Pesannya di sini adalah tolong bantu teman-teman dari pemda agar bisa memonitor dan menyiapkan rumah sakit, alat kesehatan, dokter, dan tenaga kesehatan,” ujarnya.

Aparatur pusat dan daerah memang harus bekerja sama menghadapi situasi yang sulit terduga ini, agar bisa melakukan respons yang memadai jika terjadi gejala eskalasi.

Penulis: Putut Trihusodo
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari

Recent Posts

Mahasiswa UNG, Silvana Lamanda Raih Emas di Asean University Games 2024

PROSESNEWS.ID – Mahasiswi Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo, Silvana…

4 jam ago

Verifak Bapaslon Perseorangan Boalemo Selesai Tepat Waktu, Rekapitulasi Dilanjutkan di PPK

PROSESNEWS.ID - Verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon (Bapaslon) bupati dan wakil bupati jalur perseorangan…

4 jam ago

Kostantinus Bukide Minta ASN dan Kades Netral Jelang Pilkada

PROSESNEWS.ID, Buton Tengah - Penjabat Bupati (Pj) Buton Tengah (Buteng) Kostantinus Bukide, menyampaikan ada beberapa…

6 jam ago

Nelson Sebut Keluarga Memiliki Peran Peting dalam Membangun Negara

PROSESNEWS.ID - Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menyebut keluarga merupakan penentu dalam memajukan suatu negara. Hal…

10 jam ago

KPU Kabgor Gelar Bimtek Pengelolaan Hibah Pilkada 2024

PROSESNEWS.ID — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Ketua Panitia…

11 jam ago

KIP Provinsi Gorontalo Optimalisasi Dana Hibah hingga Akhir 2024

PROSESNEWS.ID - Dinas Kominfo dan Statistik menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah Komisi Informasi…

14 jam ago