Asisten III Bonebol Tindaklanjuti Inpres Nomor 2 Tahun 2021

PROSESNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango (Pemkab Bonebol) siap menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Hal ini disampaikan Asisten III Setda Kabupaten Bonebol, Iwan Mustapa, saat diwawancarai usai memimpin rapat kerjasama operasional (KSO) implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Bonebol.

“Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia pihaknya akan mengkaji kembali regulasi yang ada. Apalagi di Bonebo kan sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Ketenagakerjaan,” ucap Iwan Musapa.

“Kita akan siapkan dan mantapkan kembali dan aturan-aturan turunan yang merupakan bagian dari regulasi perlindungan ketenagakerjaan. Sehingga ke depan, Pemkab Bonebol dari aspek regulasi sudah memiliki legal standing yang kuat untuk menindaklanjuti upaya-upaya terkait dengan perlindungan ketenagakerjaan,” tambah Iwan Mustapa.

Lebih lanjut Iwan menambahkan ke depan juga pihaknya ingin menaikkan total coverage untuk perlindungan Jamsostek. Saat ini di Bonebol sudah 78,2 % pekerja sudah terlindungi Jamsostek.

”Kita berharap ke depan, paling tidak 100% itu bisa kita capai untuk perlindungan Jamsostek di Kabupaten Bone Bolango,” kata Iwan Mustapa.

Dalam kesempatan itu pula, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, Hendra Elvian, menuturkan pihaknya menyampaikan terkait masalah Inpres Nomor 2 tahun 2021 tentang implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pemerintah daerah.

Hendra menjelaskan sasarannya memang dalam Inpres ini, pihaknya menekankan dan membantu pemerintah bagaimana mensukseskan Inpres ini bisa berjalan dan terlaksana di kabupaten/kota khususnya di Kabupaten Bone Bolango.

“Harapan kedepannya sebenarnya pihak kami menginginkan bagaimana dengan adanya Inpres ini seluruh pekerja yang ada di Bonebol bisa terlindungi Bahkan kalau perlu total coverage untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” tutup Hendra.

Reporter : Abd Kadir Djauhari