PROSESNEWS.ID – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo, mengelar rapat kerja bersama para camat dan unsur kelurahan membahas tentang Validasi Data Masyarakat kurang mampu di Kota Gorontalo.
Bertempat di Aula I, Senin, (9/1/2023), Dekot Gorontalo rapat di hadiri masing-masing Camat di 9 Kecamatan Kota Gorontalo, unsur pimpinan Pemkot Gorontalo, dan OPD terkait.
Anggota Komisi A, Arifin Miolo mengatakan proses validasi data Masyarakat kurang mampu memang harus diperbaharui Tahun 2023 ini. Karena memang untuk pemerataan bantuan bagi masyarakat, benar-benar harus tepat sasaran.
“Memang dalam validasi data ini menjadi problem dimasing-masing daerah. Akan tetapi, sudah selayaknya ada update terbaru di tahun ini. Jangan sampai data yang kemarin-kemarin, masih tetap sama,”ungkapnya.
Selanjutnya, dalam proses validasi data yang terjadi dilapangan terkadang mengalami kendala, baik petugas dan masyarakat yang didata. Pasalnya, ketika proses pendataan berjalan. Ada beberapa masyarakat yang mampu mengaku kurang mampu.
“Mungkin karena masyarakat sudah tergiur dengan iming-iming bantuan. Jadi, mereka mengatakan kurang mampu, sehingga ini harus jadi perhatian bagi para camat-camat dan petugas dilapangan, perlunya ada update terbaru,”imbuh Arifin.
“Apalagi Tahun 2023 adalah tahun politik, biasanya ada permainan yang mereka lakukan berdasarkan arahan pimpinan terkait,”terangnya.
Arifin juga mempertanyakan, apa honor yang diberikan kepada petugas dilapangan sebanding dengan pekerjaan mereka. Dan harapannya, kalaupun ada keluhan-keluhan yang didapati, pihaknya (Komisi A) siap membadani dan menampung aspirasi itu, apalagi sebagian besar anggota Komisi A ada dalam Badan Anggaran (Banggar).
“Kami berharap kalau ada keluhan-keluhan tolong disampaikan, kami siap menampung itu agar mereka bekerja semaksimal mungkin dan kesejahteraan mereka pun di perhatikan (Honor) mereka, dan update data jangan sampai ada data fiktif (simpang siur),”harap Arifin Miolo.
Ia menandaskan di Tahun ini, agar Dinas Sosial lebih proaktif dan konsisten tentang data para penerima bantuan (DTKS), dan bantuan lainnya yang benar-benar membutuhkan.
Reporter : Sandri Mooduto
