PROSESNEWS.ID – Dalam upaya meningkatkan peran PKK, terhadap pembangunan desa sampai ke tingkat Provinsi. BKKBN Provinsi Gorontalo melaksanakan Lomba, yang digelar secara berjenjang dari tingkat Desa sampai ke tingkat Provinsi Gorontalo. Jum’at, (10/01/2020).
Pada lomba penilaian Kesatuan Gerak PKK-KB Kes ini, Desa Tilote menjadi Desa yang terpilih menjadi tempat penilaian. Hal ini sesuai penjaringan yang dilakukan, BKKBN Kabupaten Gorontalo, dalam lomba yang sama, dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat kabupaten.
Kepala Perwakilan Wilayah BKKBN Provinsi Gorontalo, Muhammad Edi Muin menuturkan, kegiatan itu memang rutin dilaksanakan, setiap tahun sekali. Secara berjenjang dari tingkat Kecamatan sampai Provinsi.
Lebih lanjut kata dia, ada tiga unsur yang dinilai dalam perlombaan tersebut. Yakni, Keaktifan PKK dalam mengambil peran di segala pembangunan ditengah masyarakat, Dampak penanganan kesehatan di masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Program KB untuk mewujudkan kuwalitas manusia dari balita sampai lansia. Tujuanya, untuk menyelaraskan peran PKK, Kesehatan, dan BKKBN.
“Dari penilaian ini, tentu akan menghasilkan perwakilan Provinsi Gorontalo, yang akan diikut serta pada lomba tingkat nasional nanti,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Pokja dua PKK Kabupaten Gorontalo. Diana Kadir mengatakan, dipilihnya Desa Tilote menjadi perwakilan Kabupaten Gorontalo pada lomba Kesatuan Gerak PKK-KB Kes tingkat Provinsi, tidak terlepas dari dukungan semua pihak terkait.
“Terpilihnya Desa Tilote sebagai perwakilan Kabupaten Gorontalo ini, tentu sudah melalui proses perlombaan secara berjenjang. Baik dari tingkat Kecamatan sampai ke tingkat Kabupaten. Prestasi ini tidak lepas dari dukungan semua pihak khususnya dukungan dari pemerintah Desa dan Kecamatan,” jelasnya
Pernyataan ini dibenarkan oleh Pemerintah Desa Tilote, melalui Sekertaris Desa Tilote, Sri Hindun A. Hamzah. Dia mengatakan, untuk kegiatan PKK, Kesehatan, Pendidikan dan BKKBN, Pemerintah desa selalu memberikan dukungan penuh dari segi anggaran dan fasilitas lainnya, yang dibutuhkan oleh PKK dan tenaga-tenaga Kesehatan, serta Pendidikan dan BKKBN.
Lebih lanjut dijelaskanya bahwa, pihaknya (Pemerintah Desa_red), di tahun 2020 ini bahkan telah menganggarkan sebesar 30% dari Anggaran Dana Desa (ADD), guna mengoptimalkan kegiatan PKK, Kesehatan, Pendidikan dan BKKBN. (Yusri)
