Gorontalo Bakal Jadi Gudang Logistik Kebencanaan Regional Sulawesi

PROSESNEWS.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo siap menjadi satu dari tujuh daerah yang ditunjuk sebagai gudang logistik kebencanaan regional se Indonesia. Gudang penyimpanan peralatan kebencanaan yang diberinama Balai Besar Logistik Regional itu mengemuka saat Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto memberikan sambutan pada Rakornas Penanggulangan Bencana yang digelar di Tangerang, Banten, Selasa kemarin.

“Ada usul dari BNPB terhadap tujuh Balai Besar Logistik. Ini ide cerdas untuk mendekatkan pelayanan, ketepatan waktu dan kecepepatan ketika tanggap darurat. Mendekatkan logsitik ketika bencana itu terjadi. Ini sudah kita ketok termasuk anggarannya,” Kata Yandri.

Di tempat terpisah, Kepala BPBD Provinsi Gorontalo Rusli Nusi menyambut baik gagasan tersebut. Dijelaskan Rusli, Pemerintah Provinsi Gorontalo bersiap untuk memenuhi persyaratan pembangunan dari BNPB berupa penyediaan lahanan.

“Awalnya hanya ada enam daerah yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Maluku, Papua. Nah Pak Gubernur Rusli Habibie bertemu dengan Pak Letjen Ganip, waktu itu menjabat Kepala BNPB untuk mengupayakan ditambah satu di Gorontalo untuk regional Sulawesi. Alhamdulillah ini disepakati di Komisi VIII DPR RI,” jelas Rusli Nusi, Jumat (25/12/2022).

Ditambahkan Rusli, gudang logistik di kawasan Sulawesi juga menjadi penting, sebab kerawanan bencana alam di Sulawesi sama seperti daerah-daerah di Indonesia pada umumnya. Jika kawasan Sulawesi tanpa gudang logistik dikhawatirkan penanggulangan kedaruratan akan berjalan lambat.

“Alhamdulillah kita juga dibantu oleh Ibu Idah Syahidah anggota Komisi VIII DPR RI untuk meyakinkan BNPB. Sekarang teknisnya kita masih menunggu. Arahan Pak Gubernur jika memang rencana itu jadi maka kita diminta menyediakan lahan untuk lokasi pembangunannya,” pungkasnya.

Beberapa lokasi yang sudah disurvei yakni lahan di sekitar jalan Gorontalo Outer Ring Road dan jalan Trans Sulawesi. Lokasi pembangunan diminta memperhatikan kecepatan akses transportasi darat, laut dan udara.