Jawa Timur

Gubenur Jatim Minta Proyek Strategi Nasional Dipercepat

Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Blitar dengan agenda serah terima jabatan bupati dan wakil bupati blitar. (Foto : istimewa).

PROSESNEWS.ID – Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, meminta Bupati Blitar, Rini Syarifah dan Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso, agar segera menyukseskan proyek strategis nasional, yakni Selingkar Wilis yang telah tertuang dalam Perpres No 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi Jawa Timur.

Hal ini disampaikan Khofifah saat menghadiri serah terima jabatan (Sertijab) yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Abdul Munib di Gedung Graha Paripurna, sekretariat DPRD Kabupaten Blitar Jalan Kota Baru, Kanigoro, pada Rabu Siang. (03/03/2021).

Khofifah menyebutkan, proyek strategis nasional Selingkar Wilis itu, terdiri dari 44 titik. Di mana, proyek tersebut juga dianggarkan total sebesar Rp 41,8 Trilliun, salah satunya di Kabupaten Blitar.

“Maka saya berharap, bupati dan walikota, segera membedah detail proyek tersebut untuk segera dilakukan percepatan pembangunan,” pintanya, saat diwawancarai usai kegiatan Sertijab tersebut.

Selain itu, mantan Mentri Sosial itu juga meminta, agar segera ada pemetaan untuk membuat potensi wisata di Blitar yang lebih menarik lagi, dan memiliki daya jual. Sehingga dapat menarik wisatawan, baik lokal maupun manca negara.

“Projeknya, bagaimana wisatawan itu betah di blitar, semisal dengan brand One Day Tour In Blitar,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Abdul Munib menambahkan, terkait Sertijab yang dilaksanakan, merupakan bentuk implementasi dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tanggal (21/01/2020), Nomor 273/478/SD/, Tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020.

“Di mana, dalam surat edaran tersebut, pelaksanan sertijab dilakukan melalui sidang paripurna, yang disaksikan oleh DPRD dan Gubenur,” terang Munib.

Munib berharap, ke depan, bupati dan wakil bupati dalam menjalankan roda kepemerintahan, juga dapat bersinergi dengan legeslatif. Sehingga fungsi pengawasan dan penganggaran dapat berjalan dengan baik.

“Sesuai harapan masyarakat Kabupaten Blitar pada umumnya, terlebih untuk capaian Good Govermance atau suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab,” pungkasnya.(ads/dprd)