Gubernur Rusli Evaluasi Program OPD Yang Belum Maksimal

Suasana rapat terbatas yang dipimpin oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Wakil Gubernur Idris Rahim, Darda Daraba dan dihadiri oleh seluruh pimpinan OPD, dilingkupi Pemprov Gorontalo, Senin (31/5/2021). Ratas ini banyak membahas hal hal terkait evaluasi program kinerja seluruh OPD. (Foto – Salman)

PROSESNEWS.ID – Memasuki bulan keenam tahun 2021, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengevaluasi kinerja pimpinan OPD. Rapat evaluasi yang juga dihadiri Wakil Gubernur Idris Rahim dilaksanakan di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Senin (31/5/2021).

Rusli meminta tiap-tiap OPD unggulan untuk memaparkan sudah sejauh mana capaian dari program-program tahun 2021. Beberapa program ia dapati belum ada progres alias jalan di tempat. Rusli nampak kecewa.

“Seperti tadi kata ibu Kadis Perikanan lelang motor bercoolbox masih menunggu sampai minggu depan. Menurut saya ini sudah sangat lama. Ini yang saya tekankan tadi pak wagub, dari Januari anggaran sudah ada, actionnya nanti bulan Mei. Februari, Maret, April apa yang kalian dikerjakan?,” buka Rusli.

Mantan Bupati Gorontalo Utara itu meminta agar semua pimpinan OPD bergerak merealisasikan program. Hal itu berkaitan erat dengan serapan anggaran yang pada gilirannya berpengaruh pada perputaran ekonomi di daerah.

“Ibu karo P2E tolong WA ke saya data OPD-OPD yang masih belum maksimal serapan anggarannya. Kalau saya perhatikan ini pekerjaan yang harusnya sudah ada, malah seperti masih direncanakan. Padahal dari dulu saya ingatkan, kalau pekerjaan tahun depan yah perencanaannya sudah dari tahun ini, jangan diputar. Dan jangan lupa untuk terus selalu saling mengingatkan karena kalau sendiri-sendiri tidak terkontrol pekerjaan,” tegasnya.

Wakil Gubernur Idris Rahim mencoba menjelaskan secara lebih rinci dan terarah. Menurut Idris, yang ditekan oleh gubernur Rusli adalah sesuai dengan apa yang ditekankan oleh pemerintah pusat. Beberapa waktu lalu saat mengikuti rapat terbatas dengan presiden, ditekankan bahwa APBD dan APBN hampir seluruh daerah di Indonesia penyerapannya belum maksimal.

“Pada ratas dengan bapak presiden baru-baru ini beliau kelihatan agak marah, karena sesuai data bahwa APBD di seluruh Indonesia yang terserap baru 7 persen dan APBN masih 15 persen. Sedangkan ini sudah mendekati bulan Juni. Oleh karenanya diharapkan semua pimpinan OPD untuk kiranya program-program di 2021 bisa dipercepat,”beber Idris.

Selain mengevaluasi kegiatan SKPD, pada kesempatan itu pula dibahas terkait pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala Mikro (PPKM Mikro) yang akan mulai berlaku di seluruh Provinsi termasuk Gorontalo pada 1 Juni besok.

PPKM Mikro adalah pencegahan penularan covid-19 yang difokuskan sampai ketingkat RT, RW, Lurah, dan Desa. Dengan terus melakukan 3T, Testing (Pemeriksaan dini), Tracing (Pelacakan), dan Treatment (Perawatan), 3M dan vaksinasi.