PROSESNEWS.ID — Dalam Rapat Paripurna ke-52 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Pohuwato, Nasir Giasi, di Aula DPRD Pohuwato pada Rabu (22/11/2023), disampaikan nasib guru honorer di Pohuwato untuk tahun 2024 telah dipastikan tidak akan dirumahkan.
Selain itu, beberapa prioritas telah diamankan, termasuk Tunjangan Pekerja Pegawai (TPP) negeri, insentif untuk para imam, dan belanja Pilkada 2024.
Nasir Giasi menyatakan, anggaran untuk tahun 2024 telah dibahas secara mendalam, sehingga tidak akan ada lagi kekhawatiran atau pemutusan hubungan kerja terhadap para honorer. Ia mengatakan, anggaran telah dihitung untuk seluruh periode 12 bulan.
Sebelum Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 disetujui dalam rapat paripurna, Nasir menjelaskan, proses pembahasannya mengalami dinamika yang panjang dan sempat mendapat penolakan dari beberapa faksi. Namun, titik puncaknya terjadi saat semua fraksi menyatakan menerima hasil pembahasan tersebut.
“Kekuatan fiskal daerah kita secara keseluruhan mengalami belanja baru. Sebelumnya tidak ada, maka pada tahun akan datang harus dibelanjakan,” tutur Nasir
Sementara itu, Wakil Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa menambahkan, pembahasan APBD tahun 2024 telah dianggarkan, mencerminkan semangat dan keseriusan dalam menyelesaikan semua tahapan, terutama dalam percepatan pembahasan persetujuan bersama antara Pemda Pohuwato dan DPRD Pohuwato.
Suharsi menyatakan komitmen untuk terus bekerja sama dan berkoordinasi dalam upaya pembangunan daerah, terutama untuk kepentingan masyarakat Pohuwato.
“Kami pastikan kekuatan fiskal daerah kita secara keseluruhan mengalami belanja-belanja baru, yang tadinya tidak ada di tahun ini, harus kita belanjakan di tahun akan datang,” tutup Suharsi.
