Nasional

Kawal Aksi di Depan Istana Negara, 2.690 Personel Brimob Dikerahkan

Pasukan Brimob (Ilustrasi)

PROSESNEWS.ID – Ribuan personel Brigade Mobile (Brimob) dari sejumlah Polda, dikerahkan untuk pengamanan Wilayah DKI Jakarta.

Informasi yang dirangkum Prosesnews.id, Polri menurunkan sedikitnya 2.690 personel. Pasukan ini persiapan pengamanan saat Aksi di depan Istana Negara. Jum’at dini hari, (18/12/2020).

Dijelaskan Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono, ribuan personel tersebut berasal dari bantuan kendali operasi (BKO) Brimob Nusantara.

“Sekarang mereka sudah tiba di Jakarta,” kata Argo dalam keterangan resminya, Kamis, (17/12/2020).

Kendati begitu lanjutnya, pihak kepolisian masih dengan tegas tidak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) atau izin demo tersebut.

Pasalnya kata Argo, aksi ini bakal menimbulkan kerumunan massa yang sangat berpotensi memunculkan klaster pandemi Corona Virus Desease (Covid-19).

“Polri tak memberikan izin keramaian atau unjuk rasa karena pandemi Covid-19,” jelasnya

Aksi sendiri, diketahui dipelopori oleh elemen masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Nasional Anti-Komunis (ANAK) NKRI. Kelompok ini terdiri dari sejumlah ormas Islam besar di Indonesia.

Misalnya, PA 212, Front Pembela Islam (FPI) dan juga Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama termasuk bagian aliansi aksi tersebut.

Adapun salah satu diantara tuntutan dari para demonstran tersebut, yakni meminta kasus penembakan enam anggota laskar FPI, agar diusut tuntas. Disamping itu, meminta Habib Rizieq Shihab dibebaskan.

Sebelumnya, Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan Aksi 1812 ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Tapi ia enggan mendetailkan perkiraan jumlah massa yang akan bergabung.

Dirinya hanya bisa menjamin, para peserta aksi nanti tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus corona sebagaimana ketentuan yang diberlakukan saat ini.

“Selalu prokes [protokol kesehatan] kita sampaikan. Selebrasi pilkada saja di Solo tanpa prokes, kalau kami tetap taat prokes.”Ia menandaskan.

(PR)

Share
Published by
Majid Rahman

Recent Posts

KPU Kabupaten Gorontalo Prioritaskan Distribusi Logistik ke Wilayah Sulit Dijangkau

PROSESNEWS.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo akan memulai pendistribusian logistik lebih awal untuk…

5 menit ago

Antisipasi Kerawanan Pemungutan Suara, Bawaslu Kota Gorontalo Petakan 18 Indikator TPS Rawan

PROSESNEWS.ID - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Gorontalo memetakan potensi kerawanan di Tempat Pemungutan…

11 jam ago

Paslon Gusnar – Idah Mendominasi Semua Segmen Pemilih di Gorontalo

PROSESNEWS.ID – Hasil survei terbaru mengenai preferensi pemilih dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Gorontalo 2024 menunjukkan bahwa…

12 jam ago

KPU Pohuwato Libatkan ASN dan Guru Sosialisasikan Partisipasi Pemilu 2024

PROSESNEWS.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pohuwato menggandeng Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk para camat…

13 jam ago

Belum Ada Pendaftar dalam Seleksi Jabatan Sekda Kabupaten Gorontalo

PROSESNEWS.ID - Seleksi terbuka untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo…

13 jam ago

Helmi Rasid Sebut Sekda Boalemo sebagai Pembohong Soal Perbup Kewenangan Desa

PROSESNEWS.ID, BOALEMO - Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Boalemo Helmi Rasid, mengaku kecewa dan merasa…

16 jam ago