Kebutuhan Anggaran Pilkada 2024, Titik Temu Belum Tercapai

PROSESNEWS.ID – Terkait anggara Pilkada 2024, belum ada titik temu antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan KPU Provinsi Gorontalo.

Hal tersebut terungkap saat rombongan Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo yang dipimpin oleh AW Thalib, mendatangi KPU Provinsi Gorontalo, Selasa (1/8).

“Belum ada titik temu, terkait kebutuhan anggaran Pilkada di KPU Provinsi Gorontalo, sementara untuk Bawaslu sudah final,” kata AW Thalib, Selasa.

AW Thalib menjelaskan jika kondisi keuangan daerah memang sedang tidak baik-baik saja, untuk efisiensinya, anggaran Pilkada pasti tetap akan diberikan, dengan harapan kualitas tidak akan berkurang.

“Kami berharap Pilkada berjalan aman, lancar dan sukses. Namun karena kondisi keuangan daerah yang tidak baik-baik saja, sehingga perlu ada pencermatan lagi,” ujarnya.

Menurutnya, KPU Provinsi Gorontalo sebelumnya mengajukan anggaran Pilkada 2024, sebesar Rp103 miliar lebih, tapi kemudian sudah dilakukan tiga kali rasionalisasi hingga berkurang menjadi Rp92 miliar lebih.

“Tapi ada pencermatan terakhir yang kami terima dari Pemerintah Provinsi Gorontalo, yaitu hanya sebesar Rp85 miliar, sehingga belum ada titik temu,” tambah AW Thalib.

Oleh karena itu, hari ini Komisi I meminta RKA Pilkada 2024 dari KPU Provinsi Gorontalo, jika anggarannya rasional tentu Komisi I akan mendukung KPU sesuai dengan hasil reviu terakhir dari KPU.

Namun jangan sampai persoalan ini jadi hambatan, semoga dalam perubahan anggaran yang segera dibahas ini, dapat memperoleh angka yang tepat.

Sementara itu Ketua KPU Provinsi Gorontalo Fadliyanto Koem mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi perhatian dari Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo.

“Terima kasih atas perhatian dan kepedulian dari DPRD Provinsi Gorontalo khususnya Komisi I, terkait dengan Pelaksanaan Pilkada 2024,” kata Fadliyanto Koem.

Terkait dengan anggaran ini, KPU menjelaskan sudah ada beberapa kali pembahasan, dengan Forkopimda Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Selama ini sudah ada kesepakatan angka, akan tetapi karena dinamika anggaran di daerah, sehingga KPU Provinsi Gorontalo kembali melakukan penyesuaian anggaran.

“Terkait dengan RKA yang diminta oleh Komisi I, KPU akan segera menyampaikan, disamping itu KPU sangat bersyukur atas perhatian dari Komisi I,” ungkap Fadliyanto Koem.