PROSESNEWS.ID – Menyikapi dugaan penyelewengan Bantuan Sosial (Bansos) di Desa Omayua, Kecamatan Randangan. Pihak Komisi I (Satu), DPRD Kabupaten Pohuwato, bersepakat untuk turun lapangan. Dini hari, Kamis, (06/01/2021).
Ketua Komisi I DPRD Pohuwato, Amran Andjulangi, mengatakan, tidak lain tujuan pihaknya turun lapangan ini, guna menindaklanjuti, keluhan yang diteruskan warga Omayua ke Komisi DPRD Pohuwato.
“Kami Komisi I DPRD Pohuwato, akan turun langsung ke lapangan, guna memastikan, mengecek kebenaran informasi mengenai apa yang menjadi permasalahan disana,” kata Amran saat Rapat Dengar Pendapat (RDP). Rabu kemarin, (06/01/2021).
Hal senada, disampaikan Idris Kadji, selaku Wakil Ketua Komisi I DPRD Pohuwato. Idris menambahkan, meski bukan eksekutor, pihaknya bakal menindaklanjuti dan berupaya mencarikan titik terang untuk lenyelesaian polemik tersebut.
“Kami memang bukan eksekutor.
Tapi, kami akan betusaha mencarikan solusi, atas permasalahan yang ada, agar tidak berkepanjangan ditengah-tengah masyarakat Omayua,” jelas Idris.
Persoalan ini terungkap, karena warga menilai pembagian bantuan di Omayua tidak tepat sasaran. Misalnya, tempat jemuran tanaman tidak sesuai. Buktinya tidak dapat di gunakan oleh warga. Sehingga, hanya digunakan oleh salah seorang pengusaha di Desa setempat.
Reporter : Iskandar Badu
PROSESNEWS.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo telah menyelesaikan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara…
PROSESNEWS.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih peringkat…
PROSESNEWS.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih peringkat…
PROSESNEWS.ID — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo, Irwan Hunawa, menyampaikan harapannya agar…
PROSESNEWS.ID – Pemerintah Kota Gorontalo menerima kunjungan dari Ombudsman RI perwakilan Gorontalo, Jumat (20/12/2024). Kunjungan…
PROSESNEWS.ID – Dana Insentif Fiskal (DIF) yang diterima Pemerintah Kota Gorontalo dari pemerintah pusat terbukti…