PROSESNEWS.ID – Komisi I menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kamis (05/01/2023).
Dalam rapat itu, beberapa persoalan menjadi pembahasan. Terutama terkait dengan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di tahun 2023.
“Jadi di rapat itu ada beberapa persoalan yang menjadi perhatian kami. Salah satunya terkait Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2023,” ujar Ketua Komisi I Faisal Mohie.
Dirinya menyebut, dalam penganggaran ADD tahun 2023 ini, pihaknya bersama Tim Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyepakati dianggarkan untuk 10 bulan.
“Kita sudah sepakati bersama dianggarkan untuk 10 bulan dulu. Sisanya nanti kita sepakati di APBD Perubahan. Dan akan ditambahkan untuk bisa memenuhi 12 bulan sesuai dengan penganggaran yang normal,” jelas Faisal
Ia juga memastikan kepada Dinas PMD agar ikut serta dalam mengawasi anggaran ADD ini.
“Kami juga hanya ingin memastikan saja kepada Dinas PMD untuk ikut mengamankan ADD ini,” pungkasnya.
PROSESNEWS.ID – Pasangan calon gubernur dan wakil bubernur nomor urut 1, Tonny Uloli dan Marten…
PROSESNEWS.ID - Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo nomor urut 2, Mohamad…
PROSESNEWS.ID - Kehadiran Satu Kartu Terintegrasi (SAKTI) yang merupakan kartu keanggotaan inisiasi dari Perpustakaan Nasional…
PROSESNEWS.ID - Menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024,…
PROSESNEWS.ID - Kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Hendra Hemeto dan Warsito Sumawiyino (Dewa)…
PROSESNEWS.ID - Pada Rabu (16/10/2024) malam, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato mengadakan rapat koordinasi…