Komitmen KKP dalam Melestarikan Ekosistem Pesisir dan Laut

Ilustrasi Mangrove, (Foto : Suarapalu).

PROSESNEWS.ID – Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), berkomitmen untuk terus menghasilkan riset dan inovasi yang berkontribusi untuk memperlambat laju kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim. Atas dasar tersebut, sejak tahun 2017 hingga 2022, BRSDM menggandeng Japan Internasional Cooperation Agency (JICA), untuk kegiatan penelitian dan konservasi sumber daya padang lamun dan mangrove yang merupakan ekosistem penyerap karbon (blue carbon).

“Tahun 2020 hingga saat ini, penuh dengan tantangan akibat Pandemi Covid-19, sehingga kekurangan di tahun 2020, diharapkan dapat kita kerjakan bersama-sama dengan efektif untuk melaksanakan proyek Satreps-BlueCares yang bermanfaat untuk pengelolaan ekosistem pesisir dan laut bagi generasi mendatang,” tegas Kepala BRSDM, Sjarief Widjaja, saat membuka meeting The Fourth JCCI and JCC of Satreps – BlueCARES Program, pada 26 Januari 2021.

Dalam sambutannya, Sjarief menekankan pentingnya kerja sama ini untuk mendukung berbagai kebijakan di Indonesia tentang pengelolaan ekosistem pesisir dan laut, termasuk berkontribusi pada perencanaan pembangunan rendah karbon yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa kerja sama ini diharapkan dapat menghasilkan berbagai output, di antaranya yakni pengembangan laboratorium blue carbon yang berlokasi di Instalasi Teknologi Perikanan, Pasar Minggu, Jakarta; publikasi ilmiah yang komprehensif dan inovatif mengenai ekosistem blue carbon; SDM terlatih melalui training dan studi S3 di bidang blue carbon; terciptanya kebijakan berbasis sains mengenai aspek konservasi, sosial ekonomi, dan perubahan iklim; serta Blue Carbon Strategy untuk mendukung pembangunan berkelanjutan padang lamun di Bappenas.

Menurut Sjarief, strategi ini akan dicapai melalui integrasi penelitian dalam bidang geokimia, ekologi, geomatika, modeling, dan sosial-ekonomi untuk mengetahui dinamika karbon biru pada sistem hulu-hilir. Selain itu, kajian kuantifikasi jasa ekosistem (ecosystem services) juga dilaksanakan untuk mengetahui pemanfaatan ekosistem pesisir yang lestari.

“Pertemuan ini pada prinsipnya dirancang untuk melanjutkan pertemuan ketiga pada tahun lalu, yaitu untuk meningkatkan kapasitas riset, pemantauan ekosistem pesisir, dan kemitraan penelitian di antara lembaga-lembaga di Indonesia,” jelas Sjarief.

Secara teknis, komponen kegiatan dalam kerja sama ini meliputi: Kuantifikasi kapasitas simpanan karbon mangrove dan lamun sebagai penguatan sektor perubahan iklim Indonesia; kuantifikasi dan valuasi layanan ekosistem yang dimanfaatkan masyarakat (perikanan, perlindungan pantai, ekowisata, badan lainnya); serta kuantifikasi dinamika ekosistem pesisir dan layanan ekosistemnya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dari hulu ke hilir. (PR)