Kontribusi Ekonomi Kaum Perempuan untuk Negeri

Hampir 54 persen pelaku UMKM di Indonesia adalah kaum perempuan. Dalam bidang investasi, kontribusi kaum perempuan 60 persen.

Jangan pernah meragukan peran kaum perempuan dalam membangun negeri. Peranan dan kontribusi kaum perempuan kini menjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, upaya pemulihan, reformasi, serta transformasi ekonomi. Maka, sangat penting untuk memberikan kesempatan yang setara kepada perempuan untuk berkontribusi lewat kegiatan perekonomian bagi ibu negeri.

Di Indonesia, peranan perempuan dalam perekonomian semakin hari makin signifikan. Pada sektor Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM), 53,76%  pelakunya perempuan dan 97% pekerjanya pun perempuan. Sementara itu, kontribusi UMKM dalam perekonomian nasional ialah 61%. Pada bidang investasi, kontribusi perempuan 60%. Catatan itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada seminar nasional “Ekonomi dan Keuangan Syariah” yang dihelat bersamaan dengan peringatan Hari Kartini, Rabu, 21 April 2021 di Jakarta.

“Hal tersebut menggambarkan bahwa literasi dan kapasitas perempuan untuk berpikir cerdas, bisa mengamankan dana bagi keluarga, dan menginvestasikan di bidang produktif sangat potensial dan nyata. Jadi, tak perlu dipertanyakan lagi bahwa perempuan tak hanya memiliki potensi, tapi secara aktual mampu berkontribusi,” ungkap  Sri Mulyani Indrawati, seperti tertulis pada media rilis yang diunggah di laman Kemenkeu, Senin (21/4/2021).

Dalam mendesain program pemulihan ekonomi, pemerintah pun melihat dimensi gender. Bantuan Program Keluarga Harapan, bantuan sembako, dan bantuan langsung tunai, berhubungan dengan peranan perempuan yang mengatur keuangan rumah tangganya. Bantuan sosial itu tidak disalurkan melalui tangan kaum laki-laki.

Pada level internasional, tutur Sri Mulyani, yang mengutip data statistik McKinsey, perekonomian  global akan mendapatkan manfaat tambahan sebesar USD12 triliun pada 2025, jika kaum perempuan berkesempatan berkiprah secara optimal. Untuk kawasan Kawasan Asia Pasifik, kaum perempuan bisa memberikan nilai tambah hingga USD4,5 triliun pada 2025, bila kaum perempuan berperan optimal.

“Peranan perempuan itu sungguh nyata dan bisa memberikan nilai tambah yang besar, demikian menurut berbagai studi yang muncul,” ujar Menkeu Sri Mulyani.

Lebih jauh, pentingnya peran perempuan di bidang ekonomi itu diperkuat oleh data yang tertera dalam State of The Global Islamic Economy Report. Menurut Menkeu, peranan perempuan yang menjadi wirausahawan disebut bisa meningkatkan potensi kontribusi atas produk domestik bruto (GDP) global hingga USD5 triliun.

Dalam kesempatan sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani juga mengatakan bahwa kesempatan untuk berkontribusi secara optimal dalam bidang ekonomi pun perlu perjuangan tersendiri, karena perlu kondisi kesetaraan gender. “Perjuangan menuju kesetaraan gender itu masih panjang,” ujarnya, di depan sebuah webinar tentang gender, 12 Desember 2020.

Padahal bila ada kesempatan yang setara antara perempuan dan laki-laki, maka perekonomian global akan mendapatkan keuntungan dalam produktivitas yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih baik. “Kalau semua negara memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk berpartisipasi pada perekonomian, maka produktivitas negara -negara akan meningkat nilainya bahkan mencapai 28 triliun atau 26% dari GDP dunia,” ucap Sri Mulyani.

Namun, untuk mewujudkan hal tersebut membutuhkan persyaratan. Sebab, perempuan tak  sama dengan kaum pria. Secara biologis, kata Menkeu, perempuan yang  menanggung proses reproduksi, paling tidak selama sembilan bulan. “Belum pada saat dia harus merawat dan membesarkan putra putrinya. Ini membuat perempuan tidak dalam posisi yang sama dengan laki-laki,” kata Sri Mulyani.

Maka, kebijakan harus bisa mengenali berbagai perbedaan kebutuhan tersebut tanpa menimbulkan diskriminasi. “Kebijakan  harus didesain agar halangan bagi perempuan menjadi seminimal mungkin. Sehingga, mereka bisa terus berpartisipasi secara maksimal,’’ Menkeu menambahkan.

Dalam laporan The Global Gender Gap Index 2020 yang dirilis World Economic Forum, Indonesia di peringkat 85 dari 153 negara, dengan skor 0.70.  Secara bertahap, dalam kurun 12 tahun, Indonesia bisa mempersempit kesenjangan gender sekitar delapan persen terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Namun, masih terlihat kesenjangan lebar dalam partisipasi ekonomi dan politik.

Di bidang politik, keterwakilan perempuan di Indonesia masih rendah. Hasil Pemilu 2019, misalnya, hanya memberikan keterwakilan perempuan di DPR-RI 20,5%. Pada Pemilu 1955, angka keterwakilan perempuan hanya 5,06%. Perlahan naik menjadi 11,4%  di DPR-RI di 1997, kemudian 18,2% pada 2009, turun menjadi 17% di 2014, dan naik lagi ke 20,5% pada 2019. Padahal, secara global, keterwakilan perempuan di parlemen pada 2019 sudah mencapai 24,3 persen.

Kebijakan kuota perempuan sebetulnya telah didukung partai-partai. Pada Pemilu 2019, jumlah calon legistalif (caleg) perempuan untuk DPR-RI mencapai sekitar 35%. Namun toh yang terpilih hanya 20,5%. Menurut KPU, rendahnya ratio kaum perempuan yang lolos dalam pileg itu, antara  lain, karena kebijakan partai-partai lebih banyak menempatkan nama caleg perempuan itu pada nomor urut bawah. Sedangkan, kecenderungan pemilih ialah mencoblos nomor atas.

Penulis :  Putut Trihusodo
Redaktur : Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari