PROSESNEWS.ID – Pembahasan KUPA – PPAS APBD Perubahan Tahun 2020 yang dilakukan oleh Tim TAPD Kabupaten Boalemo, bersama Tim Banggar DPRD Boalemo, tampaknya masih belum menemukan titik terang.
Saat dikonfirmasi, Anggota Banggar DPRD Boalemo Harijanto Mamangkey, membenarkan hal tersebut. Ia mengaku, pembahasannya cukup rumit. Sehingga, belum menemukan kesepakatan bersama dengan Tim TAPD.
“Pembahasannya masih terkait dokumen KUPA tahun anggaran 2020. Ini merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya, antara Tim Banggar DPRD dan TAPD Pemda,” kata Harijanto. Sabtu, (19/09/2020).
Mewakili jajaran Fraksi PDI-P, Harijanto mengatakan, sampai kapanpun pihaknya akan tetap berkomitmen, mengawal 14 program khusus Pemerintahan Boalemo saat ini, dibawah kepemimpinan Bupati Darwis dan Anas Jusuf (Damai).
Termasuk didalamnya menyangkut gaji honorer maupun TKOD ASN. Sehingga kata dia, pihaknya akan terus berjuang tanpa terkecuali untuk gaji para honorer maupun TKOD ASN, kendati sampai pada titik darah penghabisan.
“Saat ini, kami masih belum menyepakati dokumen KUPA tahun 2020. Saya tetap bertahan, dan tentunya berbagai upaya akan terus ditempuh, guna mengawal 14 program unggulan Damai,” ujarnya
Bahkan, jika tak ada aral melintang kata Aleg Dekab Boalemo 3 periode tersebut, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo, guna mencarikan solusinya.
“Hari senin kami akan berkonsultasi dengan Pemprov Gorontalo. Guna mendalami, sisi landasan hukum yuridis terkait 14 program Damai ini, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) RPJMD 2017-2022,” bebernya
Lebih lanjut kata Ketua Fraksi PDIP itu, adapun kesepakatan bersama pada saat Paripurna yang dilaksanakan belum lama ini, mulai dari pandangan umum Fraksi-fraksi, maupun respon yang disampaikan Bupati, sama sekali tidak tertuang dalam dokumen KUPA 2020.
Dimana, diantaranya yakni memprioritaskan gaji tenaga honor maupun TKOD ASN. Sehingga, hal itu menimbulkan rasa keprihatinan yang mendalam, dari seluruh Pimpinan dan anggota Banggar.
“Kami berharap, 14 program khusus pemerintahan Damai yang telah menjadi janji kampanye, betul-betul dapat dirasakan seluruh elemen masyarakat Boalemo. Jadi, tidak sekedar tertuang, tapi harus dirasakan outputnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (Adv/Majid Rahman)
