Mahasiswa Kedokteran Dengan IPK Rendah Jadi Sorotan Pansus LKPD Kabupaten Pohuwato

PROSESNEWS.ID – Peruntukan beasiswa kedokteran yang saat ini diterima oleh kurang lebih 31 mahasiswa Pohuwato, kembali menjadi sorotan dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) LKPD di Ruang sidang DPRD Kabupaten Pohuwato, Sabtu, (24/06/2023)

Pasalnya, menurut Ketua Fraksi Golkar Al-Amin Uduala, ada beberapa orang mahasiswa kedokteran saat ini hanya memiliki Indeks Prestasi Komulatif (IPK) yang sangat rendah, sehingga dinilai tidak layak untuk mendapatkan beasiswa tersebut.

“Bahkan ada yang masih semester satu sudah batuk-batuk kondisi perkuliahannya, IPK hanya satu koma sekian. Jadi saya rasa ini perlu dilakukan evaluasi kembali mahasiswa kedokteran yang sedang melangsungkan perkuliahannya,” tegasnya.

Al-Amin juga meminta, agar Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dengan pihak kampus dan melakukan evaluasi terkait mahasiswa yang dianggap sudah tidak mampu mengemban tanggung jawab tersebut.

“Kita ambil contoh beasiswa Bidik Misi. Bidik Misi itu punya standar nilai yang harus dipenuhi, dan apabila tidak capai standar maka dikeluarkan. Saya harap pemda juga melakukan hal yang sama, berkoordinasi dengan pihak kampus agar kedepan kita daerah tidak rugi mengeluarkan anggaran yang cukup besar hanya untuk mahasiswa yang malas-malasan,” lanjutnya.

Hal tersebut kata Al-Amin agar tidak memberi kesan bahwa pemerintah hanya terus membayar tanpa tahu kendala-kendala yang dialami oleh mahasiswa tersebut.

“Ada yang sudah berapa semester tapi belum mengajukan proposal, sementara saat ini teman-temannya sudah koas, tentu hal ini perlu dievaluasi oleh pemerintah,” tambah Al-Amin.

Diketahui 31 mahasiswa kedokteran yang dibiayai daerah masing-masing tersebar di Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Tadulako, Universitas Muslim Indonesia Makassar dan Universitas Sam Ratulangi.

Beasiswa kedokteran itu sendiri merupakan program lanjutan dari pemerintahan Bupati Syarif Mbuinga dan Wakil Bupati Amin Haras, yakni Satu Dokter Satu Kecamatan. Namun saat ini di pemerintahan SMS program tersebut dinilai perlu dilakukan evaluasi.