Mendagri Rilis Pemda Berkinerja Rendah, Kabupaten Boalemo Tak Dapat Dinilai

PROSESNEWS.ID, JAKARTA – Provinsi Gorontalo salah satu daerah yang memiliki nilai indeks Inovasi terendah. Sebagai mana hasil rilis Kemendagri dalam Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2021. Rabu, (16/06/2022) secara virtual.

Dalam rilis Mendagri itu, memposisikan Gorontalo urutan ke 5, dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kalimantar Barat, Maluku, Kalimantan Timur dan Gorontalo. Lima daerah ini dinilai Kemendagri kurang inovasi, berdasarkan penilian Inovasi Daerah Tahun 2020.

Menurut Fatoni, rendahnya skor indeks tersebut dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya dipicu kurang maksimalnya Pemda dalam melakukan pelaporan inovasi.

Dikatakan sering kali, Pemda tidak memenuhi persyaratan yang diberikan, kendati daerah tersebut sejatinya memiliki berbagai terobosan kebijakan.

“Bisa jadi pemerintah daerah memiliki inovasi yang cukup banyak. Tapi tidak dilaporkan atau bisa saja dilaporkan tapi tidak evidence based dan ditunjang data-data pendukung yang ada,” ujar Fatoni.

Dikatakan, Pemerintah daerah yang memperoleh hasil skor indeks rendah diimbau untuk segera berbenah. Kepala daerah diminta untuk melakukan langkah strategis dengan jajarannya, yakni dengan mensinergikan perangkat daerah untuk melahirkan inovasi.

Di sisi lain, peran dan fungsi litbang daerah harus diperkuat untuk mendukung terobosan kebijakan melalui pengkajian dan penelitian.

“Kolaborasi dengan para aktor inovasi juga wajib dilakukan. Selain itu tiap perangkat daerah harus menumbuhkan budaya inovasi,”tutur Fatoni.

Hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah, lanjut Fatoni, dapat menjadi masukan bagi Kemendagri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadapnya.

Penilaian indeks juga diharapkan dapat memotivasi daerah agar senantiasa meningkatkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Fatoni Kemendagri selalu melakukan evaluasi terhadap penilaian Indeks Inovasi Daerah guna menghasilkan sistem penilaian yang lebih terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Tahun ini tahap penginputan data inovasi dalam indeks akan dimulai pada Mei hingga 13 Agustus 2021. Diharapkan semua pemda berpartisipasi,” ujar Fatoni.

Sementara itu, sebanyak 55 Kabupaten dengan kategori Tidak Dapat Dinilai (Disclaimer). Dalam 55 kabupaten ini, Kabupaten Boalemo masuk urutan pertama tidak dapat dinilai. Tentunya ini, menjadi tugas dan tanggungjawab berat bagi Penjabat Bupati Boalemo, untuk membenahi.

Berikut Daftar Kabupaten dengan kategori Tidak Dapat Dinilai

1.Kabupaten Boalemo

2.Kabupaten Boven Digoel

3.Kabupaten Buru

4.Kabupaten Buton Tengah

5.Kabupaten Buton Utara

6.Kabupaten Deiyai

7.Kabupaten Dogiyai

8.Kabupaten Fakfak

9.Kabupaten Halmahera Barat

10.Kabupaten Halmahera Tengah

11.Kabupaten Halmahera Timur

12.Kabupaten Intan Jaya

13.Kabupaten Kaimana

14.Kabupaten Kapuas Hulu

15.Kabupaten Kepulauan Aru

16.Kabupaten Kepulauan Yapen

17.Kabupaten Lanny Jaya

18.Kabupaten Mahakam Ulu

19.Kabupaten Malaka

20.Kabupaten Mamberamo Raya

21.Kabupaten Manggarai

22.Kabupaten Manggarai Barat

23.Kabupaten Manggarai Timur

24.Kabupaten Manokwari Selatan

25.Kabupaten Mappi

26.Kabupaten Maybrat

27.Kabupaten Memberamo Tengah

28.Kabupaten Morowali

29.Kabupaten Nduga

30.Kabupaten Ngada

31.Kabupaten Nias Utara

32.Kabupaten Paniai

33.Kabupaten Pasangkayu

34.Kabupaten Pegunungan Arfak

35.Kabupaten Polewali Mandar

36.Kabupaten Pulau Taliabu

37.Kabupaten Puncak

38.Kabupaten Puncak Jaya

39.Kabupaten Raja Ampat

40.Kabupaten Rokan Hilir

41.Kabupaten Sabu Raijua

42.Kabupaten Sarmi

43.Kabupaten Seram Bagian Timur

44.Kabupaten Sorong

45.Kabupaten Sorong Selatan

46.Kabupaten Supiori

47.Kabupaten Tambrauw

48.Kabupaten Tana Toraja

49.Kabupaten Teluk Bintuni

50.Kabupaten Teluk Wondama

51.Kabupaten Timor Tengah Utara

52.Kabupaten Tolikara

53.Kabupaten Waropen

54.Kabupaten Yahukimo

55.Kabupaten Yalimo.