Pemerintah Tegaskan Pasar Senggol dan Festival Tumbilotohe Tahun ini Tidak Ada

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie didampingi Wagub Idris Rahim dan Sekdaprov Gorontalo saat memimpin rapat bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta bupati walikota secara virtual, Rabu (22/4/2021). Gubernur dan jajaranya berada di aula Rudis Gubernur sementara jajaran forkopimda berada di lokasi masing-masing. (Foto – Salman)

PROSESNEWS.ID – pemerintah provinsi serta kabupaten kota telah menyepakati untuk meniadakan pelaksanaan pasar senggol atau pasar rakyat serta pelaksanaan Festival Tumbilotohe atau malam pasang lampu menjelang akhir Ramadan. Langkah tersebut diambil pemerintah untuk menekan angka penyebaran covid-19 di Gorontalo.

Peniadaan pasar senggol dan festival Tumbilotohe ini disepakati pada rapat Gubernur Gorontalo bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta bupati walikota secara virtual, Rabu (22/4/2021).

“Kita sangat perhatian juga kepada masyarakat tapi mengingat pandemi covid-19 ini belum bisa kita kendalikan sampai sekarang, dan sampai saat ini semua unsur sudah capek bekerja, jadi jangan sampai kita hanya berpikir untuk itu tapi meninggalkan klaster yang sangat berbahaya. Jadi kita sepakat pak Walikota dan teman-teman bupati yang biasa melaksanakan pasar senggol di daerahnya masing-masing kita sepakat untuk tahun ini kita tiadakan dulu sama seperti tahun kemarin,” kata Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.

Sementara untuk pelaksanaan Tumbilotohe, Rusli mengimbau kepada masyarakat untuk melaksanakan di rumah masing-masing sesuai dengan tradisi, tidak dalam bentuk festival atau lomba yang dapat mengundang kerumunan.

“Begitupula untuk pembatasan jam malam untuk pusat perbelanjaan yang menjual pakaian seperti Matahari, Karsa Utama dan distro-distro juga kita batasi hanya sampai pukul 21.00. Di setiap toko juga akan dijaga oleh TNI, Polri dan Satpol PP agar tidak terjadi penumpukan orang,” ujar Rusli.

Gubernur Rusli pun meminta kepada bupati dan walikota untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat terhadap langkah-langkah yang telah diambil pemerintah tersebut.