Pemprov Gorontalo

Penjabat Gubernur Ismail Pakaya Ungkap Prioritas RKPD Gorontalo

PROSESNEWS.ID — Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo menetapkan delapan indikator sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025. Target yang akan ditetapkan tersebut, disampaikan langsung oleh Penjabat Gubernur Ismail Pakaya, dalam Forum Komunikasi Publik RKPD, yang berlangsung di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Selasa, (20/2/2024).

Salah satu indikator utama adalah pertumbuhan ekonomi. Catatan tahun 2023 mencatat pertumbuhan ekonomi provinsi Gorontalo mencapai 4,5 persen, melampaui capaian tahun sebelumnya. Namun, tantangan muncul untuk menentukan target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, yang akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi saat ini.

“Jika kita melihat realisasi investasi sampai dengan tahun 2023 itu baru mencapai 5,515 triliun, tahun 2023 NTV kita hanya sebesar 111, 32 persen. Itu jika dibandingkan dengan wilayah sulawesi dan juga harus dilihat NTVnya di bawah kita karena kita bukan daerah industri, dan rata-rata daerah industri itu tidak masuk kategori miskin,” ungkap Ismail.

Selanjutnya, penduduk miskin menjadi fokus penting dalam perencanaan pembangunan. Meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan pada Maret 2023, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk menurunkan angka kemiskinan di bawah rata-rata nasional.

Selain itu, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menjadi prioritas. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2023, namun angka IPM masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan daerah sekitar. Hal ini menekankan pentingnya kerja sama dari berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Tantangan lainnya di kita adalah tingkat pengangguran yang mengalami kenaikan pada Agustus 2023. Meskipun Gorontalo masuk dalam lima besar terendah secara nasional, namun peningkatan ini memerlukan perhatian serius agar kondisi pengangguran tetap terkendali,” lanjutnya.

Untuk mencapai berbagai target indikator tersebut, pemerintah dihadapkan pada keterbatasan fiskal yang ada. Meskipun terjadi kenaikan anggaran pada tahun 2024, namun masih dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk mencapai semua target yang telah ditetapkan.

Melalui upaya bersama, Gorontalo dapat menghasilkan RKPD yang responsif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Recent Posts

KPU Kabupaten Gorontalo Prioritaskan Distribusi Logistik ke Wilayah Sulit Dijangkau

PROSESNEWS.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo akan memulai pendistribusian logistik lebih awal untuk…

2 jam ago

Antisipasi Kerawanan Pemungutan Suara, Bawaslu Kota Gorontalo Petakan 18 Indikator TPS Rawan

PROSESNEWS.ID - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Gorontalo memetakan potensi kerawanan di Tempat Pemungutan…

14 jam ago

Paslon Gusnar – Idah Mendominasi Semua Segmen Pemilih di Gorontalo

PROSESNEWS.ID – Hasil survei terbaru mengenai preferensi pemilih dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Gorontalo 2024 menunjukkan bahwa…

14 jam ago

KPU Pohuwato Libatkan ASN dan Guru Sosialisasikan Partisipasi Pemilu 2024

PROSESNEWS.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pohuwato menggandeng Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk para camat…

15 jam ago

Belum Ada Pendaftar dalam Seleksi Jabatan Sekda Kabupaten Gorontalo

PROSESNEWS.ID - Seleksi terbuka untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo…

15 jam ago

Helmi Rasid Sebut Sekda Boalemo sebagai Pembohong Soal Perbup Kewenangan Desa

PROSESNEWS.ID, BOALEMO - Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Boalemo Helmi Rasid, mengaku kecewa dan merasa…

18 jam ago