PROSESNEWS.ID — Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Ketua KPU Provinsi Gorontalo dan Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo menandatangani Nota Kesepahaman terkait pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Proyek di Desa “Pendidikan Politik dan Pengawasan Partisipatif Pemilu Tahun 2024” yang dilaksanakan di Ruang Sidang Senat UNG, Selasa (9/1/2023).
Rektor UNG, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T. pada sambutannya mengatakan, program MBKM Pendidikan Politik dan Pengawasan Partisipatif Pemilu Tahun 2024 merupakan yang pertama di Indonesia.
“Ini pertama kalinya, artinya Gorontalo akan memberikan contoh terkait dengan pengawasan partisipasi Pemilu di Indonesia,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Provinsi Gorontalo Fadliyanto Koem menyampaikan apresiasi kepada UNG atas inisiasi program tersebut.
“Terima kasih Pak Rektor, saya kira ini adalah kontribusi yang luar biasa karena menjadi PR kami di tahun 2024, kita harus menggenjot penguatan atau peningkatan kualitas partisipasi setelah kita berhasil meraih kuantitas partisipasi secara nasional di 2019 kemarin,” ungkapnya.
Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli mengatakan, Bawaslu membutuhkan partisipasi masyarakat.
“Ketika partisipasi pengawasan ini bisa dilakukan bersama-sama, kami yakin kualitas pemilihan yang ada di Gorontalo akan lebih baik lagi,” ujarnya.
Ia melanjutkan, kontrol dari kampus akan berdampak sangat baik bagi Bawaslu.
“Mudah-mudahan perjanjian hari ini, akan membuat Bawaslu dan KPU lebih kuat lagi dalam menjalankan amanah ke depan,” harapnya.
