PROSESNEWS.ID, BUTON TENGAH – Puluhan bahkan ratusan masyarakat Lakudo, Buton Tengah (Buteng) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Senin (04/07/2022) sejak pukul 09.00 Wita berkumpul di pelataran kantor DPRD.
Tampak sejumlah warga yang didominasi para orang tua tersebut berdiri dipintu masuk kantor DPRD dan puluhan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) berjaga.
Dari informasi yang dihimpun oleh media dilapangan, kumpulnya ratusan masyarakat tersebut karena mereka ingin mendengar hasil rapat terkait dengan lokasi pembangunan perkantoran yang ada di Labungkari.
“Iya kedatangan masyarakat Lakudo di kantor ini untuk mendukung pemerintah dalam hal pembangunan kantor Bupati dan kantor DPRD di Labungkari sesuai amant UU no 15 tahun 2014,” ucap Syarifuddin Reeno saat ditemui awak media.
Percepatan pembangunan perkantoran di Labungkari Kecamatan Lakudo, lanjut politisi PDI-P itu, harus didukung untuk direalisasikan secepatnya demi pembangunan Buteng yang berkelanjutan.
“Intinya masyarakat Lakudo secara umum menginginkan pembangunan perkantoran itu ada di Labungkari Kecamatan Lakudo sesuai amant UU no 15 tahun 2014 tadi,” katanya.
Hingga berita ini tayang, rapat di kantor DPRD Buteng belum terlaksana karena masih menunggu sejumlah masyarakat dari desa Matawine yang klaim lokasi pembangunan perkantoran masuk dalam tanah mereka.
Reporter: Win
PROSESNEWS.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo telah menyelesaikan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara…
PROSESNEWS.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih peringkat…
PROSESNEWS.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih peringkat…
PROSESNEWS.ID — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo, Irwan Hunawa, menyampaikan harapannya agar…
PROSESNEWS.ID – Pemerintah Kota Gorontalo menerima kunjungan dari Ombudsman RI perwakilan Gorontalo, Jumat (20/12/2024). Kunjungan…
PROSESNEWS.ID – Dana Insentif Fiskal (DIF) yang diterima Pemerintah Kota Gorontalo dari pemerintah pusat terbukti…