Ryan Kono Dukung Revisi Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2024

PROSESNEWS.ID — Wakil Walikota Gorontalo, Ryan Kono menyambut baik rapat pertemuan untuk tindak lanjut terkait surat dari Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II Kementrian Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional.

Bertempat di ruang kerja Wakil Walikota Gorontalo, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo melakukan rapat tertutup bersama pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo bersama Wakil Walikota Gorontalo Ryan Kono, Selasa (14/11/2023).

“Jadi hari ini Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP) melakukan pertemuan dengan kami pihak Pemkot Gorontalo untuk menindaklanjuti surat dari Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang tersebut. Ada beberapa hal yang menjadi fokus permasalahan yang sudah seharusnya ditindaklanjuti, seperti pelaku usaha Indogrosir serta Depo Pertamina,” ucap Wakil Walikota Gorontalo, Ryan Kono.

Ryan menargetkan tahun 2024 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Gorontalo harus segera direvisi dan ditindaklanjuti, sebab nantinya akan terus bertambah permasalahan hal yang serupa jika terus dibiarkan seperti itu.

Dalam hal ini, Kepala Dinas PM PTSP Kota Gorontalo, Ridwan Akase menjabarkan beberapa kasus yang menjadi fokus rapat sebagai tindak lanjut surat dari Direktorat Jenderal Tata Ruang.

“Masalah terkait rencana detail Tata Ruang yang mengharuskan kami untuk melakukan rapat kali ini. Terdapat surat masuk dari pelaku usaha, yaitu Indogrosir yang mengeluhkan tentang proses perizinan yang tidak sesuai serta menambah kegiatan usaha. Untuk pihak Depo Pertamina sesuai dengan rekomendasi Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR), RDTR harus segera direvisi,” tutur Ridwan.

Selaras dengan itu, ungkap Ridwan kepada tim Prosesnews.id, Wakil Walikota Gorontalo sudah menyepakati tahun 2024 RDTR Pemerintah Kota Gorontalo harus direvisi, juga merespon baik rapat yang telah diagendakan kali ini.

Respons positif dari Wakil Walikota Gorontalo dianggap sangat membantu, terutama dalam hal alokasi anggaran. Meskipun Dinas PUPR yang secara langsung menangani permasalahan ini, perhatian dari Pemerintah Kota juga dianggap penting.

Reporter: Yowan Moha