PROSESNEWS.ID — Ditugaskan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Gorontalo, Brigjen Pol Pudji Prasetijanto Hadi, berkomitmen untuk mendukung pembangunan daerah di Provinsi Gorontalo.

Hal itu disampaikan Pudji pada gelar Serah Terima Jabatan (Sertijab) dari Kapolda sebelumnya Irjen Pol Angesta Romano Yoyol kepada Kapolda baru, di halaman Polda Gorontalo, pada (03/02/2024).

“Intinya di situ, saya siap mendukung pembangunan yang ada di pemerintah daerah serta menjaga keamanan,” kata Pudji saat diwawancara oleh sejumlah media.

Selain itu, dalam waktu dekat, kata Pudji, apa yang akan menjadi kebijakan-kebijakannya selama mengemban amanah sebagai Kapolda akan ia sampaikan ke publik.

Terakhir, mantan Wakapolda Gorontalo itu berterima kasih banyak kepada Kapolri atas kepercayaan yang diberikan kepadanya dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Gorontalo.

“Insya Allah saya akan melaksanakan perintah-perintah beliau terkait kegiatan-kegiatan kepolisian,” pungkasnya.

Reporter: Pian N Peda

The post Menjabat Kapolda Gorontalo, Pudji Prasetijanto Komitmen Dukung Pembangunan Daerah appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Setelah berorasi selama dua jam di depan Mapolda Gorontalo, Aliansi Membela Rakyat (Membara) Gorontalo akhirnya mendapat tanggapan dari pihak Polda Gorontalo.

Pada pertemuan tersebut, sedikitnya sepuluh perwakilan dari aliansi melakukan audiensi bersama Direktur Reskrimum Polda Gorontalo.

Namun dalam audiensi ini, massa aksi tidak memberikan keterangan jelas terkait apa yang menjadi tuntutan, sebab mereka menilai, Kapoldalah yang seharusnya menerima dan beraudiensi dengan massa aksi.

“Jadi hari ini kita hanya sekadar untuk konfirmasi saja, karena terkait tuntutan, sesuai kesepakatan bersama, kita akan bahas bersama Kapolda Gorontalo,” ungkap Rifaldi sebagai Jenderal Lapangan (Jenlap) pada Jumat, (6/10/2023).

Menanggapi permintaan tersebut, Direktur Reskrimum Polda Gorontalo, Kombespol Nur Santiko menawarkan mediasi untuk mengatur pertemuan dengan Kapolda Gorontalo.

“Jadi teman-teman silahkan memasukkan surat saja, saya pastikan akan membantu teman-teman untuk bertemu langsung dengan Bapak Kapolda,” ungkap Kombespol Nur Santiko.

Nur Santiko juga mengungkapkan, Kapolda sebelumnya juga ingin bertemu dengan teman-teman dari Cipayung Plus, tetapi padatnya jadwal menjadi salah satu kendala.

Terakhir, Rifaldi menegaskan, jika pertemuan dengan Kapolda tidak dapat diatur melalui mediasi, mereka akan melakukan aksi lagi dengan partisipasi massa yang lebih besar.

Situasi ini terus berkembang dan menjadi sorotan masyarakat, dengan harapan dialog akan menghasilkan solusi yang memuaskan bagi semua pihak.

Reporter: Pian N Peda

The post Gagal Bertemu Kapolda, Massa Aksi akan Gelar Unras Susulan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Puluhan massa aksi yang tergabung dalam aliansi Membela Rakyat (Membara) Gorontalo menggelar aksi protes di Polda Gorontalo buntut dari kejanggalan penetapan para tersangka demontrasi di Pohuwato.

Dalam aksi tersebut, massa aksi meminta kejelasan kepada pihak Polda Gorontalo terkait penetapan para tersangka yang dinilai tidak sesuai prosedur.

Selain itu, mereka juga mengutuk tindakan oknum aparat kepolisian yang diduga melakukan premanisme terhadap para tersangka.

“Hari ini, sesuai kajian intelektual kami, analisa teman-teman yang terukur, banyak kejanggalan dalam penetapan para tersangka,” ungkap Rifal sebagai Jenderal Lapangan (Jenlap), Jumat (6/10/2023).

Massa aksi juga mempertanyakan terkait larangan pihak keluarga untuk menjenguk para tersangka, pasalnya, hal tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 61 KUHAP.

Dalam tuntutannya, massa aksi berharap dapat bertemu dengan Kapolda Gorontalo Irjen Agnesta Romono Yoyol untuk mendapatkan penjelasan resmi terkait tindakan yang menjadi sorotan mereka.

“Kami meminta Kapolda menemui massa aksi untuk menjawab apa yang menjadi tuntutan massa aksi,” tambahnya.

Untuk diketahui, masa aksi yang tergabung dalam aliansi Membara merupakan kumpulan sejumlah organisasi ekstra yang berada di Provinsi Gorontalo, diantaranya KAMMI, PMII, GMNI, LMND dan KMHDI.

Reporter: Pian N Peda

The post Penetapan Tersangka Dinilai Melanggar Aturan, Puluhan Aktivis Layangkan Protes appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Setelah melakukan aksi damai yang dilakukan puluhan wartawan di Mapolda Gorotalo pada Kamis (5/10/23), Kapolda Gorontalo Irjen Agnesta Romono Yoyol akhirnya angkat bicara terkait dugaan tindakan kekerasan dan intimidatif oleh oknum anggota Polri terhadap sejumlah wartawan akhir-akhir ini.

Dihadapan para wartawan, Agnesta Yoyol menyampaikan permohonan maaf atas perlakuan anggotanya. Ia menyebut hal itu tidak seharusnya terjadi, sebab kebebasan pers sudah jelas tertuang dalam Undangan-undangan no 40 tahun tahun 1999.

“Saya menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan jurnalis atas perbuatan oknum anggota kami. Kami akan mengevaluasi pihak yang bersangkutan,” ungkap Agnesta.

Selain itu, Agnesta juga akan melakukan sosialisasi kepada para anggota polri terkait UU Pers untuk meningkatkan pemahaman anggota polri terhadap kerja-kerja jurnalistik.

Sebelumnya, tindakan penghalang-halangan terjadi saat jurnalis Tribun, Antara, dan Dulohupa melakukan peliputan terkait kasus meninggalnya salah satu mahasiswa baru IAIN Sultan Amai Gorontalo yang hendak dilaporkan pihak keluarga bersama kuasa hukumnya ke Polda Gorontalo.

Saat sedang mengambil foto dan video, sejumlah jurnalis tiba-tiba dilarang mengambil gambar atau melakukan peliputan di dalam kantor SPKT Polda Gorontalo.

Karena perlakuan tersebut, para jurnalis memutuskan untuk tidak lagi merekam/mengambil gambar dan memilih keluar dari ruang SPKT dan menunggu di luar gedung.

Beberapa waktu kemudian setelah sejumlah kuasa hukum tersebut keluar dari ruang SPKT Polda Gorontalo, jurnalis kembali melakukan wawancara di depan gedung tersebut.

Saat wawancara, tiba-tiba oknum perwira Polisi tersebut, kembali melarang wartawan merekam dan meminta rekaman tersebut dihapus dan jangan ditayangkan, dengan alasan karena mengambil gambar yang bertuliskan SPKT.

Oknum tersebut mengatakan silahkan wawancara di tempat lain, dan jangan ambil tulisan atau gedung SPKT. Alasannya karena ia khawatir nanti akan terjadi kesalahpahaman publik dalam memahami berita.

Alasan yang diberikan oleh oknum polisi tersebut, yaitu laporan dari warga yang sedang diliput jurnalis itu belum jelas, sehingga tidak bisa sembarangan dalam memberitakannya, tidak relevan.

Kebebasan pers tidak dibatasi oleh kejelasan laporan. Jurnalis berhak untuk meliput suatu peristiwa, baik itu peristiwa yang jelas maupun peristiwa yang belum jelas.

Selain itu, tindakan oknum polisi tersebut juga bersifat intimidatif. Oknum polisi tersebut melarang jurnalis untuk mengambil gambar atau merekam di area SPKT dengan nada yang arogan.

The post Diduga Intimidasi Wartawan, Kapolda Gorontalo Minta Maaf, Oknum KA SPKT Akan Dievaluasi appeared first on Prosesnews.id.