PROSESNEWS.ID – Asisten Administrasi Umum (Adminum) Pemprov Gorontalo Iswanta mengingatkan pengelola keuangan untuk menguasai sistem pengelolaan Belanja Langsung (BeLa) Pengadaan. Aplikasi yang diberi nama Potali itu sudah diluncurkan oleh Pemprov Gorontalo beberapa waktu lalu.

“Aplikasinya sudah ada namun butuh penyempurnaan. Meski begitu, setiap pengelola keuangan baik itu PA, KPA, PPTK dan bendahara wajib menguasai sistem pengelolaan Bela Pengadaan,” kata Iswanta saat mewakili Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat menutup Sosialisasi Pergub nomor 18 tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Manado, Sabtu (3/7/2021).

BeLa Pengadaan memiliki keunggulan karena mampu meminimalisir penyelewengan keuangan daerah. Belanja langsung hingga Rp50 juta dilakukan secara real dan tanpa kontak fisik dengan pihak ketiga, sama halnya orang berbelanja secara daring.

“Secara makro, beLa Pengadaan diharapkan bisa memberdayakan ekonomi masyarakat karena UMKM mendaftarkan usahanya, produknya yang nanti akan digunakan oleh pemerintah,” imbuhnya Iswanta yang juga sebagai Penjabat Sekda Kabupaten Pohuwato.

Terkait dengan Pergub 18 tahun 2021, pengelola keuangan diharapkan segera mengeksekusi setiap belanja sesuai dengan aturan yang ada. Sistem dan prosedur yang baru ini dianggap semakin memudahkan OPD dalam melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

The post Asisten Adminum Ingatkan Pengelola Keuangan Kuasai Bea Pengadaan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Dalam waktu dekat Pemerintah Provinsi Gorontalo bakal meresmikan penggunaan aplikasi Belanja Langsung (Bela) Pengadaan sebagai penyedia layanan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan peresmian tersebut Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan daerah ke 6 yang akan menerapkan aplikasi Bela Pengadaan.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Biro Pengadaan Setda Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe pada pembukaan bimtek aplikasi Bela Pengadaan, di ruang Dulohupa kantor Gubernuran Gorontalo, Rabu (23/6/2021)

“Pada tanggal 28 nanti kita akan launching penggunaan Bela Pengadaan ini sekaligus mendemokan salah satu OPD untuk melaksanakan transaksi di bela pengadaan. Dengan diresmikannya aplikasi tersebut, kita merupakan enam dari provinsi se Indonesia yang menggunakan Bela Pengadaan,” kata Sultan Kalupe.

Aplikasi yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu hadir untuk memberikan kemudahan dalam belanja pemerintah serta mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil (UMK). Sekaligus diklaim bakal meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah.

Selain itu, aplikasi Bela Pengadaan akan digunakan untuk belanjang langsung pemerintah yang nilainya hingga Rp50 juta. OPD tidak lagi belanja makan minum, alat tulis kantor dan belanja lainnya secara manual tetapi diarahkan menggunakan aplikasi ini.

Ada 12 marketplace yang terhubung dengan aplikasi Bela Pengadaan, diantaranya Bukalapak, Shopee, Bhinneka, Grab, Blibli, Mbiz dan lainya. Dari 12 marketplace tersebut Pemprov Gorontalo telah menggandeng Mbiz dan Grab.

“Mudah-mudahan setalah penginputan ini kita juga akan menjajaki 10 marketplace yang ada. Untuk itu kami berharap teman-teman KPA dan pejabat pengadaan hari ini diikuti dengan baik bimteknya, sehingga pada tanggal 28 nanti sudah bisa melakukan transaksi,” ujar Sultan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba saat membuka kegiatan tersebut mengatakan bahwa bimtek sangat diperlukan untuk penguatan sumber daya manusia (SDM) dalam pemanfaatan aplikasi Bela Pengadaan ini.

“Harus dipastikan bahwa SDM kita mampu menggunakan aplikasi. Untuk itu kami berharap pejabat pengadaan bisa berdiskusi dengan narasumber terkait kekurangan dan kelebihan aplikasi,” harap Darda.

The post Gorontalo Provinsi ke 6 Terapkan Aplikasi Bela Pengadaan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pemerintah Daerah se-Indonesia didorong untuk mempercepat penerapan aplikasi Belanja Langsung (Bela) Pengadaan. Aplikasi yang diinisiasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu untuk transaksi Belanja pemerintah paling banyak Rp50 juta.

“Salah satu satu sebab korupsi karena buruk dan lemahnya sistem. Oleh karena itu kami menyambut baik adanya aplikasi Bela Pengadaan. Aplikasi ini akan membantu kita semua terhindar dari praktik korupsi, menjauhkan hubungan fisik dengan transaksi elektronik,” Kata Ketua KPK Firli Bahuri, saat menggelar Rakor Virtual dengan Para Gubernur se Indonesia, Jumat (7/5/2/2021).

KPK telah mengirimkan surat edaran No. 4 Tahun 2021 terkait penerapan aplikasi Bela dalam pengadaan barang dan jasa. 34 provinsi diharapkan sudah menerapkan aplikasi tersebut sebagai bagian dari rencana aksi perbaikan pengadaan.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyambut baik rencana pemanfaatan aplikasi Bela Pengadaan. Selain untuk mencegah korupsi belanja langsung aparatur, aplikasi itu bisa memberdakan UMKM lokal dengan memanfaatkan marketplace yang terintegrasi dengan aplikasi Bela Pengadaan.

Jika aplikasi yang dikelola LKPP ini sudah berjalan, maka transaksi belanja langsung yang nilainya hingga Rp50 Juta seperti belanja alat tulis kantor dan makan minum wajib dilakukan melalui aplikasi Bela Pengadaan. Hal ini juga untuk memberdayakan UMKM melalui transaksi daring.

“Saya sangat merespon karena ini sudah era digital. Aplikasi ini bagus sekali misalnya untuk belanja ATK (alat tulis kantor) atau misalnya makan minum yang anggaran totalnya (di semua OPD) ada Rp34 miliar. Kita makan di Mawar Saron tinggal pesan di aplikasi dan transaksinya secara online” jelas Rusli mencontohkan.

Ia meminta agar dinas terkait untuk segera mensosialisasikan kepada UMKM penyedia barang jasa Gorontalo dan mendorong bisa bertransaksi secara daring. Ada 15 marketplace yang terhubung dengan aplikasi Bela Pengadaan diantaranya Shopee, Bhinneka, Grab, Gojek, BukaPengadaan dan lainya.

“Kita harus buat dulu regulasinya. Kalau regulasi kita kan transaksi di atas Rp1 juta itu ada pajak, nah di Bela Pengadaan sepertinya tidak ada. Nah itu juga yang harus diperbaiki regulasinya. Kita juga harus ajak pelaku usaha untuk mendaftar aplikasi ini,” Kata Kepala Biro Pengadaan Sultan Kalupe menimpali.

The post Pemerintah Daerah Didorong Percepat Penerapan Aplikasi Bela Pengadaan appeared first on Prosesnews.id.