PROSESNEWS.ID – Kota Gorontalo, Kominfotik- Pemerintah Provinsi Gorontalo mengambil langkah maju dalam tata kelola Barang Milik Daerah (BMD). Aset yang tersebar di semua OPD akan diberi kode batang (barcode) supaya mudah didata dan akuntabel.

Pemprov Gorontalo mulai hari ini akan menggelar sensus Barang Milik Daerah (BMD). Acara dibuka oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bertempat di Hulondalo Ballroom, Senin (15/6/2026). Sensus tersebut sepenuhnya akan didigitalisasi melalui aplikasi SIPD e-BMD.

“Transformasi digital ini memberikan lompatan efisiensi di mana output akhir dari penginputan langsung melahirkan barcode untuk setiap barang milik pemerintah provinsi. Akan nampak foto fisik barang, lokasi koordinat keberadaan barang, spesifikasi aset, harga perolehan serta riwayat pemeliharaan,” Terang Kaban Keuangan dan Aset Daerah Sukril Gobel.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyambut baik rencana tersebut. Ia menilai pemasangan kode batang bekerja sama dengan Universitas Indonesia itu sebagai sebuah langkah maju.

“Pasang barcode sudah ketahuan aset itu milik siapa. Beri tepuk tangan dulu kepada Universitas Indonesia. Kami dengan mudah memantau aset itu ada di mana, kondisinya bagaimana,” Kata Gubernur Gusnar saat membuka acara.

Hal penting yang menjadi penekanan Gubernur Gusnar untuk tata kelola BMD yakni menyangkut status aset. Setidaknya ada tiga tingkatan status yakni aset yang didukung bukti hukum, aset yang tercatat dan aset yang hanya berdasarkan cerita masa lampau.

“Sehingga bagi saya, sensus barang berhasil kalau status aset itu jelas. Kalau kita tidak perjelas status maka ini akan berdampak. Aset harus dikelola dengan baik supaya tidak berdampak hukum kepada pengelolanya,’ tegasnya.

Lebih lanjut katanya, pengelolaan aset akan menentukan arah kebijakan. Ia mencontohkan bagaimana aset tanah milik Pemkab Gorontalo Utara yang secara administratif tercatat namun tidak memiliki sertifikat. Hal seperti itu akan mengganggu iklim investasi di daerah.

“Perusahaan mau investasi hilirisasi ayam, asetnya tercatat tapi karena lahannya tidak bisa hibah maka mereka menuntut sertifikat (untuk dibeli). Enggak ada sertifikat. Kita baru sadar dan buru-buru bikin sertifikat,” Imbuhnya.

Sensus BMD Pemprov Gorontalo yang diinisiasi Badan Keuangan dan Aset Daerah rencananya akan digelar selama tiga bulan. Peluncuran sensus diikuti oleh 252 aparatur terdiri dari pejabat penatausahaan pengguna barang, pengurus barang pengguna dan pembantu, pengurus barang pengguna pada OPD, Biro, UPTD dan satuan pendidikan.

The post Gusnar Dorong Digitalisasi Aset, Setiap Barang Akan Bisa Dilacak appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) melaporkan aset Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2025 sebesar Rp1,9 triliun. Jumlah tersebut didapat dari total nilai perolehan aset tetap Rp4,7 triliun dikurangi akumulasi biaya penyusutan Rp2,7 triliun.

Kepala BKAD Sukril Gobel menjelaskan, 49 persen total aset pemprov ada di Dinas PUPRPKP dan Dinas Dikbud sebesar 20,61 persen. Aset tersebut dalam bentuk jalan, irigasi, gedung dan lainnya.

“Artinya dari total aset Pemprov Gorontalo itu kurang lebih 60 persen ada di dua dinas ini, yang lainnya tersebar di OPD,” Kata Sukril saat memberikan laporan saat Peluncuran Sensus Barang Milik Daerah di Hulondalo Ballroom, Senin (15/6/2026).

Lebih lanjut kata Sukril, Sensus BMD tahun 2026 menjadi penting sebab banyak OPD yang berubah nomenklatur dan mengalami perpindahan aset. Selain itu, tata kelola aset saat ini akan dibenahi dengan menggunakan aplikasi e-BMD dengan memanfaatkan kode batang atau qrcode.

“Transformasi digital ini memberikan lompatan efisiensi di mana output akhir dari penginputan langsung melahirkan qrcode untuk setiap barang milik pemerintah provinsi. Akan nampak foto fisik barang, lokasi koordinat keberadaan barang, spesifikasi aset, harga perolehan serta riwayat pemeliharaan,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menginstruksikan agar pengelolaan dan pelaporan aset harus terintegrasi di Portal Satu Data Gorontalo (PENTAGON). Hal itu dinilai penting agar publik tau sejauh mana pemanfaatan barang milik daerah.

“Daftar aset hasil sensus ini bisa dimasukkan ke PENTAGON. Semua aset kita masuk ke situ supaya semua orang bisa lihat dan bisa ditelusuri,” pinta Gusnar.

“Kalau sudah masuk di PENTAGON semua tahu bahwa Dinas UMKM ada lima mobil di PENTAGON akan terbaca ada di sini. Kalau lima lima bapak yang pegang bapak yang kena,” sambung Gusnar dengan nada bercanda.

Sensus BMD Pemprov Gorontalo rencananya akan digelar selama tiga bulan. Peluncuran sensus diikuti oleh 252 aparatur terdiri dari pejabat penatausahaan pengguna barang, pengurus barang pengguna dan pembantu, pengurus barang pengguna pada OPD, Biro, UPTD dan satuan pendidikan.

The post Aset Pemprov Gorontalo Tembus Rp1,9 Triliun, Hampir Separuh Ada di PUPRPKP appeared first on Prosesnews.id.