PROSESNEWS.ID – Ketidakjelasan kelanjutan pembangunan Islamic Center di Provinsi Gorontalo memunculkan kekhawatiran di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo.

Komisi I, yang secara khusus memantau perkembangan proyek ini, berencana untuk mengangkat isu ini ke tingkat lintas komisi guna mencari solusi yang lebih tuntas.

Dalam konferensi pers pasca-Rapat Paripurna menyambut Hari Ulang Tahun ke-23 Provinsi Gorontalo, Ketua Komisi I, AW Thalib, menyampaikan ketidakpuasan atas ketidakjelasan status pembangunan Islamic Center. Ia menegaskan niatnya untuk membawa masalah ini ke lintas komisi agar dapat memperjelas arah kelanjutan proyek ini.

“Tadi kita sudah bicarakan untuk diangkat persoalan ini pada pembahasan lintas komisi guna memperjelas masalah kelanjutan Islamic Center ke depan,” ujar AW Thalib pada Selasa (5/12/2023).

AW Thalib menjelaskan, informasi yang diterima menyebutkan Islamic Center kini dikelola oleh sebuah Yayasan, yang berarti telah ada kepemilikan. Hal ini menyebabkan posisi pemerintah provinsi menjadi tidak jelas, padahal konsep awal pembangunan seharusnya melibatkan pemerintah provinsi.

“Artinya ini menjadi milik dan aset pemerintah provinsi meskipun menggunakan dana yang bersumber dari masyarakat, seperti konsep Masjid Agung Baiturrahim Kota Gorontalo pada waktu itu,” ungkapnya.

Namun, menurut AW Thalib, pembangunan proyek ini telah diambil alih oleh yayasan, sehingga wewenang atau hak untuk mengelola aspek ini menjadi tidak jelas.

DPRD Provinsi belum memperoleh informasi yang jelas terkait Surat Keputusan (SK) yayasan dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi.

“SK-nya belum ada pada kita, sehingga ini baru sepenggal informasi yang kami terima. Kami sudah meminta ke biro hukum, tapi belum bisa memberikan karena ternyata filenya tidak sama mereka,” tegasnya.

Saat ini, Komisi I sedang melakukan pelacakan terhadap keberadaan yayasan dan meminta transparansi dana secara terbuka kepada dewan.

Namun, hingga saat ini, permintaan tersebut belum dipenuhi. Masalah ini juga melibatkan anggaran sekitar Rp 4 miliar yang telah dikumpulkan, sehingga perlu ada klarifikasi lebih lanjut terkait penggunaan dana tersebut.

The post Polemik Islamic Center Gorontalo, Komisi I Desak Klarifikasi Status Pembangunan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan ke Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Gorontalo pada Sabtu (25/11/2023) untuk mengevaluasi kondisi fasilitas yang sudah tidak bisa digunakan.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, AW Thalib mengungkapkan keprihatinannya terkait kondisi SPN Polda Gorontalo, pasalnya meskipun masih baru, beberapa fasilitasnya sudah mengalami kerusakan serius. Salah satunya Gedung Auditorium NKRI yang dinilai tidak aman untuk digunakan.

“SPN Polda Gorontalo ini belum lama dibangun, tetapi sudah banyak yang rusak, padahal pembangunannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo,” ungkap AW Thalib.

AW Thalib menjelaskan, bangunan auditorium adalah salah satu fasilitas yang rusak parah dan dapat membahayakan keselamatan penggunanya. Dalam upaya menemukan solusi, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo berencana mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo.

“Kami akan segera mencari solusi dengan melakukan pertemuan bersama Pemprov Gorontalo untuk membahas kondisi kerusakan sejumlah fasilitas di SPN Polda Gorontalo,” kata AW Thalib.

Lebih lanjut, AW Thalib menyampaikan rencana untuk menggelar kegiatan “coffee morning” bersama Penjabat (PJ) Gubernur Gorontalo di lokasi SPN Gorontalo. Hal ini bertujuan agar PJ Gubernur Gorontalo dapat melihat langsung fasilitas yang rusak dan membahas langkah-langkah penanganannya.

Dalam konteks keterbatasan anggaran, AW Thalib menyoroti pentingnya dukungan dari pemerintah daerah dan stakeholder untuk mendukung perbaikan fasilitas SPN Polda Gorontalo.

Meskipun ada pembiayaan yang harus diakomodir untuk pelaksanaan Pemilu 2024, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo akan berupaya semaksimal mungkin agar SPN Polda Gorontalo dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pembentukan personel Polri yang profesional.

Reporter: Fajrin Husin

The post Deprov Gorontalo Dukung Langkah Cepat Perbaikan SPN appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo melakukan monitoring ke dua Lembaga Penyiaran Publik (LPP), yakni di LP MNC TV dan LP Radio Insania FM pada Sabtu (18/11/2023).

Monitoring ini dilakukan untuk memastikan peran dari setiap lembaga penyiaran sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan informasi secara independen dan profesional dalam menghadapi pemilu 2024.

Ketua Komisi I Deprov Gorontalo, AW Thalib mengatakan, menjelang pemilu 2024, lembaga penyiaran harus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pemilu 2024 nantinya.

“Kami berharap kepada lembaga penyiaran yang ada di Gorontalo, baik  itu televisi dan radio, agar bisa menayangkan konten-konten terkait pemilu supaya masyarakat cerdas dalam menggunakan hak politiknya di tahun 2024,” kata AW Thalib

Lembaga penyiaran juga harus menyebarkan informasi yang valid, akurat, dan tidak menyebarkan informasi hoax yang dapat memicu konflik selama pemilu.

AW Thalib menegaskan, pemberitaan mengenai informasi politik baik dari parpol atau caleg, harus bisa berimbang agar  masyarakat bisa mendapatkan informasi yang baik dan benar terkait pemilu 2024.

“Dalam menghadapi tahun politik ini, semua lembaga penyiaran harus independen dan profesional dalam pemberitaan pemilu 2024,” tegas AW Thalib

Reporter: Fajrin Husin

The post AW Thalib Dorong LPP Ambil Peran untuk Sukseskan Pemilu 2024 appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo lakukan evaluasi program Go-Digi di Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo, Jumat (17/11/2023).

Program Go-Digi yang berfokus pada pengembangan desa digital ini,  sudah terlaksana di 22 desa pada tahun 2022 dan untuk tahun ini telah bertambah sebanyak 22 desa, sehingga total keseluruhan desa digital di Provinsi Gorontalo sudah mencapai 44 desa.

Ketua Komisi I, AW Thalib mengatakan, tujuan dari kunjungan ini adalah untuk melihat sudah sejauh mana program Gorontalo Digital (Go-Digi) berjalan, terlebih program ini telah berlangsung selama 2 tahun.

“Program ini mencakup sampai ke desa termasuk kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, dan ini sudah dimulai sejak tahun kemarin,” jelas AW Thalib.

AW Thalib juga mengatakan, dalam pengembangan desa digital ini terdapat beberapa kendala yang dihadapi di antaranya, jaringan yang tidak stabil, kurangnya pendanaan dari pemerintah kabupaten/kota, dan kurangnya SDM yang paham akan aplikasi Go-Digi.

“Harusnya program seperti ini diperhatikan pemerintah agar program yang dijalankan bisa terlaksana dengan baik,” tutur AW Thalib.

Terkahir, AW Thalib berharap dengan kondisi pembiayaan yang masih terbatas ini, tidak menurunkan semangat Dinas Kominfo untuk menyukseskan dan bisa menyelesaikan program Go-Digi pada tahun 2024 nanti.

 Reporter: Fajrin Husin

The post Komisi I Deprov Gorontalo Evaluasi Program Go-Digi Diskominfo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo melakukan peninjauan langsung terhadap logistik Pemilihan Umum (Pemilu) di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo pada Rabu (15/11/2023).

Dalam peninjauan tersebut, Ketua Komisi I, AW Thalib mengatakan, tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk mengevaluasi persiapan KPU Provinsi Gorontalo dalam menghadapi pemilu yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan Februari mendatang.

AW Thalib menyampaikan, berdasarkan informasi yang diterima dari KPU Provinsi Gorontalo, proses penyaluran logistik pemilu ke setiap kabupaten/kota berjalan lancar tanpa ada kendala.

“Alhamdulillah, logistik yang telah disalurkan mencakup bilik suara, kotak suara, tinta jari, dan logistik pemilu lainnya. Semua logistik tersebut telah diterima dan didistribusikan ke KPU kabupaten/kota tanpa ada kendala,” kata AW Thalib.

Namun, AW Thalib juga mengungkapkan, terdapat tantangan serius yang dihadapi, yaitu terkait perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Pasalnya, sebanyak 8000 lebih masyarakat di berbagai kabupaten/kota belum melakukan perekaman, kecuali Boalemo yang baru menyelesaikan proses tersebut.

“Pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dan jajaran penyelenggara pemilu menjadi kunci sukses dalam menangani tantangan ini,” tegas AW Thalib.

Politisi Partai PPP itu menyimpulkan, meskipun proses pendistribusian logistik berjalan lancar, partisipasi masyarakat dalam perekaman KTP-el perlu ditingkatkan.

Ia berharap agar pemilu tahun ini dapat berjalan sesuai harapan dan menjadi langkah positif untuk demokrasi di Provinsi Gorontalo.

Reporter: Fajrin Husin

The post Logistik Pemilu Tanpa Kendala, Pemerintah Tinggal Optimalkan Perekaman e-KTP appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo melakukan evaluasi kinerja media bersama 25 pimpinan dari semua media mitra DPRD Provinsi Gorontalo di RM. Meranti, Kabupaten Bone Bolango pada Selasa (14/11/2023).

Ketua Komisi I AW Thalib mengatakan, evaluasi terhadap media tersebut sangat penting sebagai sarana informasi kegiatan DPRD Provinsi Gorontalo.

“Dalam evaluasi kali ini, kita memutuskan untuk mengakhiri kontrak dengan 25 media yang sudah bermitra dengan DPRD. Tidak akan ada perpanjangan kontrak untuk tahun depan,” ujar AW Thalib.

Meskipun kontrak dengan media berakhir tahun depan, DPRD Provinsi Gorontalo tetap membuka peluang bagi media yang bersedia bekerja sama kembali. AW Thalib menegaskan, ke depannya, media yang ingin bekerja sama kembali harus menjalani tes yang melibatkan beberapa kriteria yang ditetapkan oleh DPRD Provinsi Gorontalo.

“Kami akan menetapkan kriteria tertentu dalam tes ini, yang melibatkan aspek-aspek tertentu yang diinginkan oleh DPRD. Ini untuk memastikan kualitas kerja media yang bekerjasama dengan kami,” tambah AW Thalib.

Dalam hal independensi, AW Thalib menekankan pentingnya media untuk menunjukkan sikap yang netral dan tidak memihak kepada pihak tertentu.

“Independensi di sini berarti penyajian berita yang adil dan netral, memberikan ruang yang sama pada semua anggota dewan,” tegasnya.

Terakhir, AW Thalib menyampaikan, DPRD Provinsi Gorontalo akan memberikan reward kepada media dan wartawan yang menunjukkan prestasi dalam pemberitaan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan motivasi tambahan bagi wartawan untuk menghasilkan berita yang berkualitas.

Reporter: Fajrin Husin

The post Evaluasi Kinerja Media Mitra, AW Thalib Dorong Netralitas Pemberitaan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGO) melangsungkan acara pembukaan Kuliah Kerja Dakwah (KKD) pada Minggu (27/08/2023), dengan mengundang Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, AW Thalib, sebagai narasumber utama. Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 400 mahasiswa angkatan XXIII Tahun 2023.

Dalam penjelasanya saat memberikan materi, AW Thalib membahas tentang pentingnya Literasi Media dalam era informasi saat ini.

Ia menyoroti bagaimana melalui literasi media, setiap individu dapat mengkomunikasikan informasi yang akurat dan faktual, yang diperoleh dari berbagai sumber media.

“Mengapa literasi media penting? Karena dalam dunia yang terus berkembang ini, informasi dan komunikasi merupakan kebutuhan mendasar. Dan media menjadi jembatan yang menghubungkannya,” ungkap AW Thalib.

Politisi Partai PPP itu juga menegaskan, melalui literasi media, orang bisa lebih mudah mengakses informasi pendidikan. Namun juga diperlukan kehati-hatian agar informasi tersebut tidak digunakan untuk tujuan yang negatif seperti plagiat, kecurangan, atau diskriminasi.

Dalam kesempatan ini, AW Thalib tidak lupa menekankan, perubahan cepat dalam zaman sekarang perlu dihadapi dengan adaptasi yang sehat. Namun, ia menekankan bahwa nilai-nilai lokal dan budaya harus tetap dijaga.

“Kita harus tetap bangga dengan budaya dan adat istiadat lokal kita. Meskipun budaya global seperti K-Pop, budaya Amerika, dan budaya Eropa populer di kalangan generasi muda, kita tidak boleh kehilangan identitas kita sendiri,” jelasnya.

Kegiatan kuliah ini memberikan wawasan yang berharga kepada mahasiswa UMGO dalam menghadapi era informasi dan perkembangan budaya global yang dinamis.

Reporter: Zulkarnaen

The post AW Thalib Beri Kuliah Literasi Media di Universitas Muhammadiyah Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Proses pemberian Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) di Provinsi Gorontalo mengalami hambatan serius karena perbedaan interpretasi antara Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Tenaga Kerja.

Isu ini dianggap sebagai salah satu faktor yang menghambat pemberian izin kepada masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Gorontalo.

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, AW Thalib, menyebut bahwa munculnya perbedaan pandangan antara Dinas PMPTSP dan Dinas ESDM dan Tenaga Kerja terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 6 Tahun 2023 menjadi sumber masalah utama.

Menurutnya, masing-masing dinas berpendapat bahwa wilayah kewenangan untuk memberikan izin WIUP tidak jelas, sehingga proses pemberian izin terhenti.

“Ketidaksesuaian pandangan ini sangat merugikan bagi pemohon izin, yang semestinya dapat mengajukan permohonan dan mendapatkan pelayanan. Namun, karena ketidakjelasan interpretasi Pergub, prosesnya terhambat,” kata AW Thalib pada Rabu (23/08/2023).

Secara teknis, kewenangan pemberian izin WIUP berhubungan dengan sumber daya mineral, yang seharusnya menjadi ranah Dinas ESDM. Namun, Dinas PMPTSP berargumen bahwa izin WIUP bukanlah izin yang mengharuskan pemberian, sehingga mereka menolak untuk mengeluarkan izin tersebut

Meskipun Biro Hukum telah mengklarifikasi bahwa berdasarkan Pergub, kewenangan izin WIUP telah ditransfer kepada dinas, namun tetap saja keraguan mengenai hal ini menghambat pemberian izin kepada masyarakat.

AW Thalib menegaskan bahwa diperlukan solusi yang mendalam untuk menyelesaikan perbedaan tafsir ini. Ia mengusulkan agar masalah ini dikonsultasikan dengan instansi di tingkat nasional, termasuk Kementerian ESDM dan Kemendagri, guna mendapatkan panduan yang jelas.

Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo berencana untuk melakukan konsultasi dengan dinas terkait dan Biro Hukum minggu depan, guna mencari solusi yang konkret. Setelah konsultasi dilakukan dan arahan dari pihak berwenang didapatkan, diharapkan masalah ini dapat segera diatasi dan pelayanan izin kepada pemohon dapat kembali berjalan dengan lancar.

Situasi ini menyoroti pentingnya koordinasi dan interpretasi yang tepat terhadap regulasi pemerintah untuk menghindari hambatan birokrasi yang dapat merugikan masyarakat dan pelaku usaha.

Reporter: Zulkarnaen

The post Perbedaan Tafsir Pergub Menghambat Izin WIUP di Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Jajaran Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, pada Jumat (4/823) mengunjungi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boalemo untuk melakukan evaluasi dan koordinasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Selama pertemuan tersebut, beberapa hal penting dibahas dan direspon dengan positif.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, AW Thalib menjelaskan, salah satu fokus dalam pertemuan tersebut adalah mengevaluasi kemajuan tahapan pemilu yang sudah berlangsung. Termasuk di dalamnya adalah proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Meskipun banyak hal sudah berjalan baik, namun ditemukan bahwa masih ada sejumlah pemilih pemula yang belum memiliki e-KTP, dan hal ini menjadi perhatian utama.Komisi I berharap masalah ini dapat segera teratasi pada akhir tahun ini sehingga DPT dapat tercatat dengan sempurna.

“Kita mendapati bahwa masih ada seribuan angka pemilih pemula yang belum merekam e-KTP, sehingga kita berharap bahwa ini akan segera dapat direalisasikan, diharapkan akhir tahun ini sudah bisa 100%,” ungkap AW Thalib.

Selain itu, masalah-masalah terkait kependudukan juga menjadi perhatian, terutama dalam proses pembaruan data pemilih tambahan, seperti pemilih yang pindah, pemilih yang memenuhi syarat lainnya seperti nikah di bawah umur serta purnawirawan TNI-Polri yang sudah memiliki hak suara.

“Nah, hal-hal yang seperti ini tentunya harus diperhatikan secara cermat oleh penyelenggara Pemilu sampai dengan jenjang paling di bawah,” tutur AW Thalib.

Dalam pertemuan tersebut, beberapa masalah yang pernah dihadapi oleh penyelenggara pemilu terungkap. Namun, bersyukur bahwa masalah-masalah tersebut dapat diatasi melalui kerjasama yang efektif dengan lembaga lain seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Reporter: Zulkarnaen

The post Komisi I Minta KPU Boalemo agar DPT Pemilu Tercatat Sempurna appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Ketua Komisi AW Thalib menyatakan siap mendukung kebutuhan anggaran Pilkada 2024 yang nantinya akan digunakan KPU Provinsi Gorontalo.

“Belum ada titik temu, terkait kebutuhan anggaran Pilkada di KPU Provinsi Gorontalo, sementara untuk Bawaslu sudah final,” kata AW Thalib, Selasa.

Pertemuan hari ini dengan KPU Provinsi Gorontalo sebagai mitra Komisi I, khususnya anggaran Pilkada 2024.

Ia menegaskan bahwa, kondisi keuangan daerah memang sedang tidak baik-baik saja, untuk efisiensi anggaran tetap akan diberikan, tapi tentu kualitas tidak akan berkurang.

“Kami berharap Pilkada berjalan aman, lancar dan sukses. Namun tentu dengan kondisi keuangan daerah yang tidak baik-baik saja, sehingga perlu ada pencermatan lagi,” ujarnya.

Menurutnya, KPU Provinsi Gorontalo sebelumnya mengajukan anggaran Pilkada 2024, sebesar Rp100 miliar lebih, tapi kemudian telah dilakukan tiga kali rasionalisasi hingga berkurang hingga Rp93 miliar.

“Tapi ada pencermatan terakhir yang kami terima dari Pemerintah Provinsi Gorontalo, yaitu hanya sebesar Rp85 miliar, sehingga belum ada titik temu,” tambah AW Thalib.

Sehingga hari ini, Komisi I meminta RKA Pilkada 2024 dari KPU Provinsi Gorontalo, jika anggarannya rasional tentu Komisi I akan mendukung KPU sesuai dengan hasil reviu terakhir dari KPU.

Namun jangan sampai persoalan ini jadi hambatan, semoga dalam perubahan anggaran yang segera dibahas ini, dapat memperoleh angka yang tepat.

The post Komisi I Komitmen Dukung Anggaran Pilkada 2024 untuk KPU Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Adhan Dambea menyarankan kepada Komisioner KPU Provinsi Gorontalo untuk menggunakan media yang terverifikasi saja.

Hal itu disampaikan Adhan Dambea saat menggelar pertemuan dengan KPU Provinsi Gorontalo bersama Ketua dan anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, di kantor KPU, Selasa (1/8).

“KPU tak perlu takut, gunakan saja media yang terverifikasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang,” kata Adhan Dambea.

Siang tadi, Komisi I yang dipimpin oleh AW Thalib menggelar pertemuan dengan komisioner KPU Provinsi Gorontalo, terkait persoalan anggaran Pilkada 2024.

Dalam kesempatan itu juga, Adhan Dambea meminta KPU Provinsi Gorontalo untuk dapat menjelaskan secara rasional kebutuhan anggaran Pilkada 2024.

“Untuk detailnya seperti apa, kalau boleh serahkan kepada kami RKA (Rencana Kebutuhan Anggaran) untuk kebutuhan Pilkada 2024,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I AW Thalib usai menggelar pertemuan itu menjelaskan bahwa, untuk anggaran Pilkada 2024, masih belum final.

“Anggaran Pilkada 2024 untuk Bawaslu Provinsi Gorontalo sudah selesai dibahas, sementara untuk KPU masih belum final,” ungkap AW Thalib.

The post Komisi I Sarankan KPU Gorontalo agar Gunakan Media Terpercaya appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo pada Kamis (8/6/2023) untuk membahas masalah terkait perusakan fasilitas dan aset di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang terjadi dua minggu sebelumnya.

Menyikapi peristiwa tersebut, Komisi I meminta agar proses hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Meskipun telah memberikan maaf, Komisi I menekankan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang harus ditindaklanjuti.

“Memang kita sudah maafkan tapi ini adalah perbuatan hukum yang harus ditindaklanjuti,” tegas Ketua Komisi I AW Thalib usai rapat.

Selain itu, rapat juga membahas izin pembangunan yang dikeluarkan untuk tanah di wilayah kekuasaan PPI. Komisi I menegaskan, izin tersebut melanggar prosedur, ketentuan, dan mekanisme yang berlaku.

Mereka berpendapat bahwa izin tersebut telah melampaui kewenangan yang seharusnya, dan oleh karena itu harus dicabut. Terlebih lagi, izin tersebut tidak diberikan oleh pejabat yang berwenang.

“Kami menganggap bahwa itu adalah hal yang telah melampaui kewenangan dan sudah harus dilakukan pencabutan terhadap izin tersebut apalagi izin ini tidak diberikan oleh pejabat yang kewenangan,” jelas AW Thalib.

Dalam hal ini, Komisi I memberikan batas waktu seminggu untuk melakukan pembongkaran pembangunan ilegal tersebut dan pencabutan izin.

Jika dalam waktu yang ditentukan tidak ada tindakan yang dilakukan oleh pihak terkait, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan ditugaskan untuk mengambil tindakan lanjutan guna mengembalikan keadaan menjadi normal.

Reporter: Zulkarnaen

The post Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Minta Tindakan Hukum Terkait Perusakan Fasilitas di Pangkalan Pendaratan Ikan appeared first on Prosesnews.id.

DPRD Provinsi Gorontalo saat rapat dengan lintas Dinas Pemprov bahas masalah Tambang. (foto; rz/prosesnews)

PROSESNEWS.ID – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo mengadakan rapat dengan beberapa dinas terkait di Gedung Rapat Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi, Kamis (4/05/2023).

Pertemuan ini bertujuan untuk membahas perizinan pertambangan yang ada di Provinsi Gorontalo, terutama di dua wilayah pertambangan.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Abdul Wahab Thalib, menyatakan bahwa pertemuan ini penting karena adanya kepentingan rakyat dalam hal perizinan pertambangan.

“Ada kepentingan rakyat dalam hal perizinan pertambangan, maka perlu untuk difasilitasi oleh pemerintah, karena memang sudah ada dokumen yang telah disusun oleh dinas terkait,” ungkap AW Thalib.

Thalib menambahkan bahwa tindakan ini perlu dilakukan agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi objek hukum karena status ilegal atau kejar-kejaran dengan aparat penegak hukum.

“Hal ini perlu kita lakukan agar kedepan tidak ada lagi masyarakat yang kejar-kejaran dengan aparat penegak hukum, atau menjadi objek hukum karena status ilegal”, jelas AW Thalib.

Dalam rapat ini, banyak hal yang perlu ditinjau, termasuk keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknis dan lainnya.

Oleh karena itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo itu menyatakan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini.

“Termasuk dengan memberikan pendidikan bagi tenaga kerja lokal jika diperlukan, karena hal ini merupakan kewajiban pemerintah,” tukasnya.

Reporter: Rijal Zulkarnaen

The post Demi Kepentingan Penambang, DPRD Provinsi Gorontalo Prioritaskan Urus Perizinan appeared first on Prosesnews.id.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, AW Thalib. (foto. rz/prosesnews)

PROSESNEWS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) gencar melakukan sosialisasi perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) ke sekolah-sekolah.

Disdikbud diminta untuk perkuat kolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo.

Hal ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan sekitar 41 ribu pemilih yang belum memiliki KTP-el di Provinsi Gorontalo.

Menurut Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, AW Thalib dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo, masih terdapat sekitar 41 ribu pemilih pemula yang belum memiliki E-KTP yang sebagian besar adalah pelajar SMA/SMK atau MA sederajat.

Hal ini disampaikan AW Thalib kepada awak media usai melaksanakan kunjungan dan koordinasi di Dinas Dukcapil, Rabu (03/05/2023).

“Harus segera memasifkan sosialisasi ke sekolah-sekolah bagi pelajar yang usianya telah memenuhi ketentuan, sosialisasi ini perlu bekerjasama atau berkolaborasi bersama pihak terkait seperti Dinas Dikbud,” ujar AW Thalib.

Meski dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten kota telah melakukan perekaman, masih terdapat kendala yang menyebabkan 41 ribu pemilih belum memiliki KTP-el.

Hal ini membutuhkan upaya lebih intensif dalam melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah.

“Pemilih pemula ini perlu dipacu, kita juga perlu mencari tahu apa saja yang masih menjadi kendala bagi para siswa untuk enggan dilakukan perekaman,” tutur AW Thalib.

AW Thalib menegaskan bahwa sesuai PKPU Nomor 7 Tahun 2022, KTP-el merupakan syarat wajib bagi masyarakat yang akan memberikan hak suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2024 nanti. Jika tidak memiliki KTP-el, maka tidak dapat memberikan hak suaranya di TPS.

Reporter: Rijal Zulkarnaen

The post DPRD Provinsi Gorontalo Minta Disdikbud Sosialisasi Perekaman E-KTP Bagi Pelajar appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo mengungkapkan bahwa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kelurahan Tenda, Kota Gorontalo telah menjadi pasar yang melanggar aturan.

Ketua Komisi I, AW Thalib, mengatakan bahwa tempat tersebut seharusnya digunakan sebagai pangkalan ikan, bukan pasar dengan aktifitas lain seperti penjualan rempah-rempah.

Hal ini diungkapkan oleh AW Thalib kepada awak media usai melaksanakan rapat kerja dengan OPD Provinsi Gorontalo di Ruang Rapat Dulohupa, Selasa (2/5/2023).

AW Thalib juga menyebut terdapat retribusi yang dikenakan pada PPI, ia menyatakan bahwa hal ini merupakan pungutan liar (pungli) karena tidak memiliki landasan hukum.

“Ada 4 retribusi yang dikenakan, namun praktek ini bisa dikatakan pungli (pungutan liar) karena tidak memiliki landasan hukum,” ujarnya.

AW Thalib, menegaskan bahwa PPI yang kini beralih fungsi menjadi pasar harus dikembalikan sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai pangkalan ikan.

“Ini harus kita sesuaikan atau luruskan lagi sesuai dengan Perda (peraturan daerah), ini adalah sebuah tindakan yang menyalahi aturan, PPI harus dibersihkan dari kegiatan dan praktek pungli,” tegasnya.

Diharapkan dengan adanya tindakan ini, kegiatan di PPI dapat berjalan sesuai dengan aturan dan tidak lagi merugikan masyarakat serta memperbaiki kinerja pemerintah.

Reporter: Rijal Zulkarnaen

The post AW Thalib Minta PPI Tenda Kembali Berfungsi Sebagai Pangkalan Ikan appeared first on Prosesnews.id.

Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo saat melakukan Sidak ke BKD Provinsi

PROSESNEWS.ID – Terkait pelayanan publik dan penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Bulan Suci Ramadhan 1444 H, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan monitoring ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo, Rabu (05/04/2023).

Kunjungan ini dalam rangka untuk melakukan sidak kedisiplinan sekaligus evaluasi penerapan aplikasi Siransija (Sistem Pengukuran Prestasi Kinerja).

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, AW Thalib melihat bahwa ada beberapa hal yang tidak efektif sehingga berpeluang adanya pelanggaran disiplin.

“Dan memang ketika dipaparkan kepada kami, terlihat ada hal-hal yang tidak efektif yang bisa memungkinkan terjadinya peluang untuk melakukan tindakan indisipliner, misalnya soal kehadiran,” ungkap AW Thalib saat diwawancara.

AW Thalib menyebut bahwa butuh peran yang perlu dilakukan oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk mewujudkan sebuah kedisiplinan yang permanen di masing-masing OPD.

Menurutnya, kedisiplinan tidak akan bisa terwujud meskipun sudah ada sistem Siransija jika tidak ada kesadaran dan kedisiplinan dari pegawai.

“Ini butuh pengawasan. Secanggih-canggihnya sistem yang sudah terbangun, tapi tanpa sebuah kesadaran dan langkah positif, maka saya yakin Siransija tidak akan bisa,” terang AW Thalib.

AW Thalib juga menjelaskan bahwa Siransija hanyalah alat penunjang kedisiplinan, bukan untuk mengendalikan kedisiplinan.

Sebab Siransija bukan sebuah alat yang sempurna untuk bisa mengendalikan kedisiplinan pegawai, tetapi dia hanya menjadi penunjang kedisiplinan pegawai,” jelas Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo.

“Tetapi yang lebih utama adalah tingkat pengawasan dan pimpinan menjadi teladan dan contoh dalam pelaksanaan kedisiplinan,” tutupnya.

Reporter: Rijal Zulkarnaen

The post Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo ke BKD: ASN Harus Lebih Disiplin ! appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo support langkah Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dalam menciptakan aparatur yang berakhlak.

“Pada saatnya, aparatur tidak dilihat lagi dari ijazah, melainkan dilihat dari hasil yang telah dikerjakan, inilah yang paling utama,” kata Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo AW Thalib saat diwawancarai usai mengikuti kegiatan BerAKHLAK Award, di Aston Gorontalo Hotel, Jum’at (14/10/2022).

AW Thalib juga menginginkan aparatur berakhlak bisa tercipta dan terwujud di Provinsi Gorontalo. Jadi, tidak lagi mengandalkan jumlah aparatur, karena meskipun banyak tetapi sedikit pekerjaan.

“Sekarang ini kami mulai mencoba mengefektifitaskan. Meskipun sedikit aparat, tetapi banyak tugas-tugas yang dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ada,” ujarnya.

AW Thalib mendorong kepada seluruh aparatur untuk bisa memahami tentang digitalisasi, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena, digitalisasi dapat mempermudah berbagai urusan yang terlihat sulit.

“Saat ini digitalisasi sudah kami mulai, salah satunya dengan membuat desa digital bahkan provinsi digital, dan diharapkan ini bisa menyebar ke Kabupaten/Kota,” tutupnya.

Reporter : Reza Saad

The post Komisi I Deprov Gorontalo Support Langkah Menpan RB Ciptakan Aparatur Berakhlak appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pelaksanaan vaksinasi pada anak usia 6-11, mendapat sorotan dari salah satu Warga Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Pasalnya, Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah telah mewajibkan.

Hans selaku warga menjelaskan, seharusnya vaksinasi itu tidak diwajibkan dilakukan pada anak-anak. Menurutnya, masyarakat itu harusnya bebas memilih fasilitas kesehatan yang diinginkan.

“Sehingga, saya masih tidak sepakat kalau anak-anak harus diwajibkan melakukan vaksinasi,” jelas Hans.

Menanggapi hal itu, AW Thalib mengatakan, vaksinasi pada anak-anak itu tidak serta merta dilakukan. Masih melalui prosedur terlebih dahulu, misalnya meminta izin kepada orang tua anak itu sendiri.

“Kalau, orang tua tidak mengizinkan, tentunya pemerintah tidak akan memaksa, tetapi anak ini tidak bisa mengikuti sekolah secara luring, hanya melalui daring,” kata AW Thalib saat diwawancarai usai melakukan reses Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Selasa (15/02/2022).

AW Thalib menambahkan, pemerintah sebenarnya sangat berharap kepada masyarakat vaksinasi tersebut sukses. Karena, itu merupakan sebuah gerakan kesadaran masyarakat.

“Bisa tidak ikut vaksin, ketika punya alasan medis, misalnya vaksin yang ditunda karena ada penyakit, atau sudah lansia,” tambahnya.

Reporter: Reza Saad

The post AW Thalib Terima Aspirasi Warga Kelurahan Heledulaa appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo AW Thalib himbau ASN dan Masyarakat untuk tidak melakukan interaksi di luar daerah Gorontalo. Hal itu, guna mengantisipasi capaian kasus Covid-19 agar tidak naik di momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Tentunya merayakan tahun baru, dilakukan seperti biasa saja, tidak ada keistimewaan dan tidak ada kerumunan,” ungkap AW. Thalib saat diwawancarai, Senin (27/12/2021).

Disamping itu, AW. Thalib mengatakan, aparat juga perlu juga mengantisipasi, adanya kegiatan-kegiatan yang muncul tanpa izin. Hal itu, harus dilakukan edukasi, pencegahan, dan diarahkan.

“Paling utama, Anak-anak muda yang di Nataru nanti akan melakukan hal-hal yang bersifat berkerumun, ini harus diantisipasi,” kata AW. Thalib.

AW. Thalib menambahkan, pemerintah daerah juga telah mengeluarkan edaran, tentang menyambut Nataru. Tentunya, itu harus ditaati oleh masyarakat, karena sanksinya pun ada bagi yang melanggar.

“Kalau tidak menaati aturan pemerintah, pasti akan diberikan sanksi seperti ditutup usahanya,” ujarnya.

Reporter : Reza Saad

The post AW Thalib Minta Masyarakat Gorontalo tak Keluar Daerah saat Nataru appeared first on Prosesnews.id.