PROSESNEWS.ID – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo membahas sejumlah usulan anggaran untuk dimasukkan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027, di antaranya beasiswa bagi ASN dokter spesialis, penguatan anggaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), dan seleksi Komisi Informasi (KI) Provinsi Gorontalo.

Pembahasan berlangsung dalam rapat konsultasi Banggar bersama komisi-komisi DPRD Provinsi Gorontalo di ruang inogaluma Deprov, Selasa (6/10/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus M.T. Mopili, didampingi para Wakil Ketua DPRD.

Usulan itu merupakan hasil pembahasan masing-masing komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra. Selain tiga usulan tersebut, komisi juga menyampaikan kebutuhan anggaran untuk penerbitan sertifikat hak pakai, dokumen perencanaan, pengembangan destinasi wisata, serta program perlindungan anak.

Banggar turut menerima rekomendasi penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD agar sesuai dengan ketentuan Kepmendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Seluruh rekomendasi kemudian menjadi bahan Banggar untuk dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD terkait dalam penyempurnaan RAPBD 2027.

Pembahasan itu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan program, ketentuan penganggaran, serta kemampuan keuangan daerah.

The post Banggar Bahas Usulan Beasiswa Dokter hingga Penguatan KPID dalam RAPBD 2027 appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membuka secara rinci hasil rasionalisasi anggaran dalam Perubahan APBD (APBD-P) Tahun Anggaran 2026. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Banggar bersama TAPD di ruang Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (6/10/2026).

Rapat itu membahas tindak lanjut hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap APBD-P 2026. Sejumlah catatan dan rekomendasi Kemendagri menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian terhadap dokumen anggaran.

Banggar meminta hasil penyesuaian tersebut dituangkan dalam matriks rasionalisasi dan disampaikan kepada DPRD. Matriks itu diperlukan untuk melihat secara jelas perubahan serta penyesuaian anggaran pada setiap bagian yang terdampak evaluasi.

Pembahasan dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin. Banggar menekankan agar TAPD segera menyelesaikan penyesuaian sehingga tahapan APBD-P 2026 dapat dilanjutkan.

Setelah dokumen disesuaikan, Pemerintah Provinsi Gorontalo akan menyampaikannya kembali kepada Kemendagri untuk proses penomoran dan registrasi sesuai ketentuan.

Tahapan itu termenjadi bagian akhir sebelum APBD-P 2026 dapat direalisasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

The post Banggar DPRD Gorontalo Minta TAPD Buka Rincian Rasionalisasi APBD-P 2026 appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi (Deprov) Gorontalo bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas berbagai usulan program dan kegiatan dalam rangka penyusunan APBD Induk Tahun Anggaran 2027 yang berlangsung di ruang dulohupa Deprov, Selasa (11/8/2026).

Pembahasan difokuskan pada sinkronisasi usulan hasil kerja komisi-komisi DPRD dan aspirasi masyarakat dengan dokumen perencanaan daerah, khususnya RKPD Tahun 2027 dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

Banggar mencermati berbagai usulan yang disampaikan melalui komisi-komisi Deprov, termasuk aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota Deprov melalui reses dan mekanisme kelembagaan lainnya.

Setiap usulan dikaji dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan, kebutuhan masyarakat, kemampuan fiskal daerah, serta kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sinkronisasi bersama TAPD juga dilakukan untuk memastikan program yang masuk dalam APBD memiliki dasar perencanaan yang jelas dan tidak terjadi tumpang tindih dengan program Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Meski demikian, aspirasi masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan anggaran. Namun, seluruh usulan harus diselaraskan dengan prioritas pembangunan dan kemampuan anggaran daerah.

Sebelumnya, Banggar bersama TAPD telah membahas proyeksi APBD Induk Tahun Anggaran 2027. Pembahasan tersebut menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran.

Pembahasan akan terus dilakukan hingga seluruh usulan dapat disesuaikan dengan dokumen perencanaan, kemampuan fiskal daerah, dan ketentuan yang berlaku.

The post Banggar DPRD Gorontalo dan TAPD Sinkronkan Usulan APBD 2027 appeared first on Prosesnews.id.