Presiden Joko Widodo menjamin hingga Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke Indonesia.

Pemerintah berencana melakukan impor beras berdasarkan hasil rapat terbatas beberapa waktu lalu. Keputusan impor diambil dengan dalih Bulog perlu memiliki iron stock. Tahun ini, pemerintah merencanakan impor beras 1 juta ton terdiri dari 500.000 ton cadangan beras pemerintah (CBP) dan 500.000 ton sesuai kebutuhan Bulog.

Menteri Perdagangan M Lutfi sempat mengklaim stok Bulog saat ini terendah sepanjang sejarah bahkan mungkin di bawah 500.000 ton dari batas minimum 1 juta ton.

Belum sempat terlaksana, rencana impor beras itu menuai penolakan. Petani hingga akademisi menilai, impor tidak diperlukan karena produksi beras 2021 akan surplus.

Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras Januari-April 2021 mencapai 14,54 juta ton atau naik 26,84% dari 11,46 juta ton di Januari-April 2020. Keputusan impor dikhawatirkan dapat menyebabkan kelebihan stok dan menyebabkan harga gabah petani turun.

Di tengah silang pendapat impor atau tidak, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara dan memastikan bahwa tidak ada importasi beras sampai Juni 2021.  Per Maret 2021, Presiden memastikan belum ada beras impor yang masuk ke Indonesia.

“Saya pastikan bahwa sampai Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita, Indonesia,” ucap Presiden Jokowi dalam konferensi pers bertajuk “Pernyataan Presiden Jokowi terkait Impor Beras”, pada Jumat (26/3/2021).

Dalam kunjungan kerja di Indramayu, Jawa Barat, Rabu (21/4/2021), Presiden Jokowi mengaku, pemerintah ingin agar Indonesia bisa memiliki ketahanan pangan dan swasembada pangan. Kepala negara pun siap mengkaji ulang untuk tidak impor, jika kondisi produksi pertanian Indonesia baik. “Insyaallah nanti juga sampai akhir tahun, kalau kita tahan produksinya bagus, berarti juga tidak akan impor,” kata Presiden Jokowi.

Topang Pertumbuhan

Terlepas dari masalah impor atau tidak, sektor pertanian pangan memang merupakan sektor yang krusial, bahkan sebagai kekuatan baru untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional, menyerap tenaga kerja, dan mengurangi angka kemiskinan.

Terbukti di tengah pandemi Covid-19 tahun lalu, sektor pertanian tumbuh positif ketika seluruh sektor lainnya negatif. Neraca perdagangan tanaman pangan dan hortikultura mengalami defisit setiap tahun, meski neraca perdagangan pertanian secara keseluruhan surplus.

Dalam konteks ini, pemerintah wajib punya program swasembada pangan yang jelas. Itu bisa dimulai dari beras, jagung, bawang merah, dan singkong. Untuk mengakselerasi program swasembada pangan, pemerintah harus bersinergi dengan swasta dan akademisi.

Salah satu langkah pemerintah dengan membangun food estate di Kalimantan Tengah (Kalteng) sudah benar dan patut diapresiasi. Program itu tidak terlepas dari wujud keinginan pemerintah mengamankan masalah pangan bangsa ini (security food).

Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi mengungkapkan, pemerintah terus berupaya mengurangi impor dengan menggenjot produksi petani domestik. “Salah satu upaya pemerintah mewujudkan swasembada dan mengantisipasi ancaman krisis pangan adalah membangun food estate.”

Di sisi lain, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan, pemerintah melalui program Indonesia Tumbuh menargetkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia, terutama di sektor perkebunan dan perikanan. “Pemerintah akan membuat one stop service quarantine industri perikanan di Indonesia timur agar kita bisa langsung mengekspor hasil laut. Di industri perkebunan, pemerintah fokus meningkatkan produksi kelapa sawit,” ujar Erick Thohir pada acara Milenial Fest 2021 secara virtual di Jakarta, Sabtu (17/4/2001).

Berdasarkan data International Trade Center (ITC), tren impor pangan terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada 2019, nilai impor pangan mencapai USD11,57 miliar dibanding USD8,38 miliar pada 2015.

Pangan yang diimpor meliputi gula, buah-buahan, susu, daging, sayur-sayuran, ikan, udang, sereal, minyak, dan lemak nabati serta hewani, minuman, biji-bijian/padi-padian, kopi teh, dan rempah.

Data BPS juga mengungkapkan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada 2020 menyumbang 14,2 persen terhadap struktur PDB nasional dengan nilai Rp2.115 triliun atau berada di urutan kedua setelah industri pengolahan (20,6 persen senilai Rp3.086 triliun).

Pada tahun ini juga sektor pertanian tercatat menjadi satu-satunya lapangan usaha yang tumbuh positif saat PDB nasional terkontraksi 2,07 persen. Sektor pertanian tumbuh 1,75 persen dibandingkan sektor pertambangan minus 1,95 persen, industri pengolahan minus 2,93 persen, konstruksi minus 3,26 persen, perdagangan dan reparasi minus 3,72 persen, serta sektor lainnya minus 1,97 persen.

Itulah sebabnya, keputusan Presiden Joko Widodo menghentikan polemik impor atau tidak dengan menundanya, tentu patut diapresiasi. Tugas pemerintah di tengah harga gabah petani yang lagi bagus adalah menyerap gabah dengan harga yang menguntungkan petani.

Bila ini berjalan, artinya penyerapan produksi petani akan berjalan dengan baik. Di sisi lainnya, nilai tukar petani akan terdongkrak dan bergerak naik juga. keberpihakan kepada sektor pertanian pangan harus menjadi prioritas, mengingat saat pandemi sektor tersebut menjadi sektor terkuat dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari

The post Menggenjot Produksi, Mengikis Impor appeared first on Prosesnews.id.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan memperoleh hak pendapatan berupa gaji dan tunjangan dengan besaran yang sama seperti PNS sesuai dengan level dan kelompok jabatan.

Penantian para guru honorer terjawab sudah. Mulai tahun ini, pemerintah merekrut sedikitnya 1 juta guru melalui jalur seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebutuhan guru di tanah air memang menjadi persoalan akut dalam beberapa tahun terakhir. Upaya pemerataan kualitas pendidikan nasional menjadi tersendat akibat proporsi guru dan jumlah anak didik tidak seimbang.

Problem ketersediaan guru, khususnya guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sekolah-sekolah negeri hanya ditambal dengan tenaga honorer. Di daerah terpencil, seorang guru bisa merangkap mengajar pelbagai mata pelajaran di tiga jenjang kelas sekaligus untuk puluhan anak didik. Di beberapa daerah beberapa guru PNS cenderung memilih mengajar di wilayah perkotaan. Anak-anak di perdesaan, kampung nelayan, atau dusun di gunung hanya disentuh oleh para pendidik yang memiliki dedikasi amat tinggi.

Masalah kian pelik karena setiap tahun ada ribuan guru PNS yang pensiun. Berdasarkan data Kemendikbud, pada 2020 terdapat 72.976 guru pensiun. Jumlah tersebut menyumbang kekurangan guru yang angkanya mencapai 1.020.921 orang. Angka itu kemudian naik pada 2021. Kekurangan guru diprediksi mencapai 1.090.678 orang dan jumlah yang pensiun 69.757 orang. Tahun 2022 kekurangan guru menjadi 1.167.802 orang, dengan jumlah yang pensiun 77.124 orang. Hingga 2024, kekurangan guru diprediksi mencapai angka 1.312.759 orang.

Sampai 2020 jumlah guru non-PNS di Indonesia mencapai 937.228 orang. Dari jumlah tersebut, 728.461 di antaranya berstatus guru honorer sekolah. Bertolak dari kondisi itu, sejak 2021 pemerintah membuat terobosan dengan membuka jalur rekrutmen tenaga honorer lewat PPPK. Sebelumnya, selama bertahun-tahun amat sulit guru honorer diangkat menjadi PNS karena berbagai kendala aturan, kompetensi, maupun usia.

Dengan demikian, apakah tertutup sudah karier guru menjadi PNS? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nabiel Anwar Makarim memastikan, rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk formasi guru bakal tetap ada. “Ingin saya koreksi mispersepsi di media bahwa tidak ada lagi formasi CPNS untuk guru, ini salah dan tidak pernah menjadi kebijakan Kemendikbud,” kata Menteri Nadiem, dari akun instagram pribadinya, Selasa (5/1/2021).

Perekrutan formasi CPNS guru ke depan akan tetap ada karena kebijakan tersebut akan sejalan dan saling melengkapi dengan perekrutan aparatur sipil negara (ASN) melalui jalur PPPK. Mendikbud menandaskan, pada 2021, pemerintah memang akan fokus merekrut guru honorer sampai dengan kapasitas satu juta lewat jalur PPPK.

Pasalnya, Kemendikbud ingin mendorong agar para guru honorer serta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) melamar lewat jalur PPPK. Kinerja yang baik dari guru PPPK nantinya menjadi pertimbangan saat melamar menjadi CPNS. Adapun syarat untuk mengikuti seleksi PPPK guru adalah guru honorer yang terdaftar di Dapodik, baik mengajar di sekolah negeri maupun swasta, individu yang memiliki sertifikat pendidik, dan guru honor K2 yang pernah terdaftar di Dapodik ataupun Database BKN.

Untuk batasan usia pendaftar, yakni maksimal 59 tahun (per 1 April 2020). Sedangkan alur pendaftarannya para guru bisa mengaksesnya di laman https://info.gtk.kemdikbud.go.id/  atau melalui Dinas Pendidikan Wilayah.

PNS-PPPK Setara

Menurut Kepala BKN Bima Haria Wibisana, model perekrutan massal PPPK ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi. Termasuk di dalamnya dalam rangka mendongkrak kualitas pendidikan dan pemerataan akses pendidikan nasional. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN menyebutkan, pegawai ASN (government apparatus) terdiri dari pegawai negeri sipil/PNS (civil servants) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja/PPPK (government workers). PNS dan PPPK memiliki kedudukan, tugas, dan tanggung jawab yang setara dalam pelayanan publik.

Pembagian skema kerjanya adalah PNS lebih difokuskan pada pembuatan keputusan atau kebijakan melalui posisi manajerial, sedangkan PPPK fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan mendorong percepatan peningkatan profesionalisme serta kinerja instansi pemerintah. PPPK dapat pula menduduki jabatan manajerial pada tingkat jabatan pimpinan tinggi (JPT) Madya, setelah memperoleh izin dari Presiden. Merujuk sistem manajemen ASN di negara maju, skema PPPK diterapkan untuk merekrut tenaga profesional dalam jabatan-jabatan tertentu.

Sesuai Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2020 terdapat 147 jabatan fungsional yang dapat diisi oleh PPPK, termasuk di dalamnya jabatan fungsional guru. Untuk itu, pengisian jabatan guru dengan menggunakan skema PPPK dinilai tepat, tanpa mengurangi haknya sebagai ASN. PPPK akan memperoleh hak pendapatan berupa gaji dan tunjangan dengan besaran yang sama seperti PNS sesuai dengan level dan kelompok jabatan. Pengaturan mengenai gaji dan tunjangan PPPK diatur dalam Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.

Sebagai ilustrasi gaji PPPK untuk Golongan I Rp1.794.900–Rp2.686.200 dan tertinggi Golongan XVII Rp4.132.200–Rp6.786.500. Besaran gaji PPPK disesuaikan dengan Masa Kerja Golongan (MKG). Sementara itu, tunjangan PPPK terdiri atas tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya.

Besaran tunjangan PPPK diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan selaiknya berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Kecuali jaminan pensiun, PPPK juga mendapat perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta bantuan hukum. Namun, pemerintah sedang mengupayakan agar PPPK pun menerima pensiun seiring dengan rencana perubahan skema pensiun ASN.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Editor: Eri Sutrisno/ Elvira Inda Sari
Redaktur Bahasa: Ratna Nuraini

The post Menuju Jumlah Guru Ideal appeared first on Prosesnews.id.