PROSESNEWS.ID — Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Ismail Madjid, memberikan pandangan positif terkait langkah-langkah akselerasi yang diambil dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan evaluasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD).

“Hari ini, terobosan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo patut diapresiasi, dan tentu saja ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dan diperhatikan,” ujar Ismail usai kegiatan kegiatan Executive Meeting Lo Hulonthalo, di Aula Kantor Wilayah DJPb pada Kamis (21/09/2023).

Ismail menyoroti, saat ini Kota Gorontalo telah berhasil mencapai urutan ketiga dalam hal tindaklanjut terhadap LHP BPK dan evaluasi penyaluran TKD. Ini merupakan pencapaian yang membanggakan bagi Kota Gorontalo.

Kedepannya, pemerintah kota berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah BPK maupun Kepala Kantor Wilayah DJPb.

“Dengan proses yang berjalan cukup baik, mencapai 76%. Hal ini akan mendorong apa yang telah direncanakan dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan,” tambah Ismail.

Langkah-langkah akselerasi ini merupakan bukti nyata komitmen Kota Gorontalo dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Reporter: Yowan Moha

The post Kota Gorontalo Menduduki Urutan Ketiga dalam Tindaklanjut Laporan BPK appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada total lebih Rp126,477 miliar anggaran proyek yang dilaksanakan Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kemkominfo ) bermasalah.

Pada semester II tahun 2020, BPK telah menyelesaikan 15 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pengelolaan belanja pemerintah pusat pada 14 kementerian/lembaga.

Satu di antaranya adalah lain Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Hasil pemeriksaan berupa temuan dan permasalahan serta rekomendasi perbaikan juga dituangkan BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2020 dan telah diterbitkan BPK pada Maret 2021 serta diunggah di laman resmi BPK.

Permasalahan yang disorot BPK mencakup sistem pengendalian intern (SPI) serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas).

BPK menemukan dua permasalahan SPI di Kemenkominfo. Pertama, pelaksanaan pekerjaan Proyek Palapa Ring Timur pada Kemenkominfo mengalami keterlambatan dan justifikasi amandemen perpanjangan tanggal wajib operasional komersial tidak sesuai dengan klausul kontrak.

Kedua, nilai availability payment dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Palapa Ring Tengah tidak memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai.

“Lain-lain kelemahan SPI terjadi, Kemenkominfo melaksanakan perpanjangan atas penyelesaian Proyek Palapa Ring Timur tidak sesuai perjanjian kerja sama, sehingga terdapat potensi denda keterlambatan yang tidak dapat dipungut. Jumlah permasalahan: 3,” tulis BPK dalam dokumen IHPS seperti melansir koran sindo.

Untuk permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E, BPK menemukan lima permasalahan pada aspek pemborosan/kemahalan harga yang dirumuskan menjadi tiga permasalahan utama.

Pertama, terjadi pemborosan karena penyediaan kapasitas satelit belum digunakan sebesar Rp98,20 miliar.

Kedua, pemesanan layanan cloud dengan spesifikasi dan kapasitas yang melebihi kebutuhan sebesar Rp5,39 miliar. Ketiga, permasalahan pemborosan lainnya sebesar Rp2,26 miliar.

“Pada Kemenkominfo, 5 permasalahan, nilai total lebih Rp105,855 miliar,” tegas BPK.

BPK melanjutkan, kategori lain-lain berupa 24 permasalahan ketidakpatuhan dan temuan 3E.

Untuk permasalahan ini, BPK mencantumkan, Kemenkominfo telah melaksanakan pengadaan aplikasi Sistem Analisis Perdagangan Online sebesar Rp17,10 miliar tapi sistem aplikasi tersebut belum diserahterimakan, serta ada permasalahan lainnya sebesar Rp3,52 miliar.

“Pada Kemenkominfo, 24 permasalahan, nilai total lebih Rp20,622 miliar,” ungkap BPK.

Jika anggaran proyek-proyek di atas yang bermasalah dijumlah, totalnya adalah lebih Rp126,477 miliar.

BPK menggariskan, ada lima rekomendasi perbaikan yang diberikan kepada pejabat 14 kementerian/lembaga, termasuk Kemenkominfo agar dijalankan.

Satu, memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat yang kurang cermat menyusun perencanaan dan lalai melaksanakan tugasnya.

Dua, menyusun dan menetapkan prosedur/kebijakan/mekanisme yang diperlukan. Tiga, menginstruksikan satuan kerja (satker) terkait agar segera memanfaatkan aset yang telah dibangun/diadakan sesuai maksud dan tujuan pengadaan alat tersebut.

Empat, memerintahkan PPK kegiatan untuk menarik dan menyetorkan ke kas negara atas kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan yang terjadi.

Lima, meminta rekanan pengadaan barang/jasa untuk segera menyerahkan barang hasil pengadaan.

Artikel ini Tayang pada Law-Justice.co dengan Judul Temuan BPK: Anggaran Proyek Rp126,477 Miliar Kemkominfo Bermasalah!

The post Duh ! BPK Temukan Rp 126,477 Miliar Anggaran Kemenkominfo Bermasalah appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Plt Bupati Kabupaten Boalemo, Anas Jusuf menyampaikan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), bakal berkunjung kembali ke Kabupaten Boalemo, dalam waktu dekat ini.

Plt Kepala Daerah Boalemo menyebutkan, kunjungan tersebut, dalam rangka melakukan pemeriksaan lanjutan terkait pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Boalemo.

“Saya minta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melengkapi administrasi yang kurang,” pinta Anas Jusuf ketika memimpin Apel awal Bulan di lapangan Alun-alun, Kecamatan Tilamuta. Senin, (05/04/2021).

Lebih lanjut Plt Kepala Daerah itu mengajak OPD, mengawal pemeriksaan yang bakal dilakukan BPK-RI nanti. Ia pun berharap, hasil pemeriksaan tersebut, Boalemo bisa meraih kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Kemudian saya minta selama pemeriksaan, pimpinan OPD tidak ada yang ke luar Daerah. Mari kita kawal pemeriksaan ini, agar berjalan sukses,” tandasnya. (ADS)

The post BPK RI ke Boalemo, Anas : Saya Minta OPD Melengkapi Administrasi Yang Kurang appeared first on Prosesnews.id.