PROSESNEWS.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo meluruskan pemberitaan salah satu media daring tentang rendahnya Indeks Inovasi Pemerintah yang seolah-olah ditafsirkan sebagai rendahnya kinerja pemerintah. Berita itu ditulis oleh media jurnas.com dengan judul “Kemendagri Rilis Daftar Pemda Berkinerja Rendah”.

“Pertama kami ingin meluruskan supaya tidak sesat dan menyesatkan publik bahwa Indeks Inovasi Pemerintah yang rendah tidak sama dengan kinerja pemerintah daerah yang rendah. Sebab kinerja pemerintah itu ada indikatornya sendiri,” buka Kepala Bapppeda Budiyanto Sidiki, Jumat (18/6/2021).

Ukuran kinerja pemerintah daerah setidaknya bisa dilihat dari kinerja keuangan, indikator makro ekonomi dan indikator Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang di dalamnya sudah memuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP).

“Dari pelaporan keuangan Pemprov Gorontalo meraih opini WTP Sembilan kali, LAKIP kita B, LPPD berstatus Kinerja Tinggi dengan nilai 2,9344. Belum lagi soal indikator makro ekonomi. Semua itu kan indikator kinerja, jadi tidak pas kalau hanya dilihat dari Indeks Inovasi,” imbuhnya.

Dikatakan Budi, rendahnya Indeks Inovasi Pemerintah lebih disebabkan oleh alasan teknis berupa proses pelaporan dan penginputan yang tidak maksimal. Bapppeda mencatat seharusnya ada 11 inovasi OPD yang bisa dilaporkan dengan baik sesuai indikator yang dipersyaratkan.

11 inovasi dimaksud diantaranya aplikasi “Sahabat No Tilang” dari Dinas Perhubungan. Inovasi tindak pelanggaran melalui SiPaka dan Si-Trayek. Inovasi pengelolaan alat mesin pertanian melalui Brigade Alsitan, inovasi Terawang Samsat dari Badan Keuangan. Dari Bapppeda mengusulkan aplikasi E-Renggar, BKD mengusulkan aplikasi New Siransija dan sebagainya.

“Beberapa OPD sudah mengajukan dan melakukan tahapan penginputan di aplikasi Indeks Inovasi Daerah akan tetapi tidak lengkap mengisi indikator-indikatornya. Indikatornya itu kan banyak, jadi kalau ada yang terlewatkan pasti nilainya rendah. Ini yang harus diperbaiki,”imbuhnya.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Litbang Kemendagri Agus Fatoni melalui rilis resmi Kemendagri, Rabu. Rendahnya skor indeks salah satunya kurang maksimalnya pemda dalam melakukan pelaporang inovasi. Sering kali, Pemda tidak memenuhi persyaratan yang diberikan, kendati daerah tersebut sejatinya memiliki berbagai terobosan kebijakan.

“Bisa jadi pemerintah daerah memiliki inovasi yang cukup banyak, tapi tidak dilaporkan atau bisa saja dilaporkan tapi tidak evidence based dan ditunjang data-data pendukung yang ada,” terang Fatoni.

The post Indeks Inovasi Rendah Tidak Sama dengan Kinerja Rendah appeared first on Prosesnews.id.

Fungsi insenerator itu, melakukan pembakaran dalam suatu sistem yang terkontrol dan terisolir dari lingkungan sekitarnya.

Hal itu dikatakan Kepala Bapeda Provinsi Gorontalo Budi Sidiki, saat diwawancarai Prosesnews.id Senin, (3/6).

Dijelaskannya, selama ini seluruh rumah sakit yang ada di Gorontalo. Setiap limbah B3 yang dihasilkan RS, dikirim ke Makasar untuk dimusnahkan.

“Setiap kali pemusnahan itu menelan anggaran yang cukup banyak, apalagi di kirim ke luar daerah,” ujarnya.

Nah, untuk memberikan kemudahan pemusnahan limbah B3, yang ada disetiap RS. Pemerintah Provinsi Gorontalo, melalui pembangunan Rumah Sakit Ainun Habibie itu, akan memberikan solusi.

Karena nantinya RS Ainun, disamping menjadi RS rujukan regional. RS tersebut menyediakan insenerator untuk pembakaran limbah B3.

“Jadi tidak perlu lagi limbah B3, dikirim ke Makasar untuk dimusnahkan. Karena kedepannya, RS Ainun sudah menyediakan insenerator,” paparnya.

Lebih lanjut kata Budi, sehingga keberadaan RS Ainun itu tidak mutlak hanya pada penanganan pasien saja. Namun juga fokus pada standar RS yang menyediakan fasilitas pendukung lainya. (Hel)

The post Rumah Sakit di Gorontalo Belum Punya Insenerator appeared first on Prosesnews.id.

Menurutnya, Adhan Dambea kurang Update terkait pembangunan Rumah Sakit Ainun Habibie. Pembangunan itu, merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

RS Ainun juga kata Budi, dipersiapkan untuk menjadi rumah sakit rujukan regional, yang nantinya akan menampung rujukan dari Rumah Sakit setip kab/Kota.

“Selama ini ada penyakit yang tidak bisa ditangani di Rumah Sakit, dan dirujuk ke luar daerah. Maka dengan keberadaan RS Ainun akan menerima rujukan itu, tanpa keluar daerah lagi,” ujarnya saat menghubungi prosesnews.id.

Begitu juga dengan metode pembayaran dengan skema KPBU. Nanti dalam perencanaannya tidak akan sampai mengambil proporsi pembiayaan terhadap program penanggulangan kemiskian.

Sangat jelas kata Budi, biaya kesehatan diambil dari alokasi 10 persen dari anggaran kesehatan setiap tahunnya, sebagaimana telah diatur dalam UU.

Persoalan angka kemiskinan yang dikaitkan dengan pembangunan RS Ainun kata Budi, Pemprov tetap menjadi komitmen pemerintah untuk terus menekan angka kemiskinan Gorontalo.

Buktinya porsi anggaran cukup besar telah diberikan menekan kemiskinan, seperti menyalurkan berbagai macam program dari Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD), Rumah Layak Huni, Bazar Pangan, Bhakti Sosial NKRI Peduli.

“Pada dasarnya saya mengapresiasi masukan dan kritikan Pak Adhan Dambea, untuk kemajuan daerah ini, dan masukan itu kami akan jadikan bahan evaluasi,” paparnya. (Hel)

The post Kepala Bapeda Sebut Adhan, Kurang Update  appeared first on Prosesnews.id.