PROSESNEWS.ID – Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Boalemo mulai beroperasi dan menyelenggarakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Pada tahun ajaran perdana, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Boalemo menampung sebanyak 299 siswa untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA.

Jumlah siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Boalemo sesuai pagu masing-masing 90 orang untuk setiap jenjang. Namun saat ini untuk SD baru terisi 76 siswa, SMP 85 siswa, dan SMA 86 siswa, ditambah siswa lama dari Sekolah Rakyat rintisan sebanyak 52 orang.

“Sekolah ini adalah program prioritas bapak Presiden Prabowo Subianto. Alhamdulillah sekarang sudah jadi dan melaksanakan MPLS. Sekolah Rakyat ini tiga jenjang, SD sampai SMA dan bisa menampung 1.066 siswa,” ungkap Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat meninjau pelaksanaan MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Boalemo, Rabu (5/8/2026).

Gusnar menjelaskan, siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Boalemo adalah anak-anak yang berasal dari keluarga miskin yang masuk dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sekolah ini menyediakan fasilitas belajar yang modern dan berkualitas, serta ditunjang oleh tempat tinggal atau asrama yang sangat memadai.

“Jadi fokusnya hanya belajar dan belajar. Ini yang diharapkan oleh bapak presiden, kita mempersiapkan dan membentuk generasi unggulan bangsa yang cerdas, mandiri, berkarakter, dan berakhlak mulia,” pungkas Gusnar.

The post SR di Boalemo Mulai Beroperasi, Tampung 299 Siswa di Tahun Pertama appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Gorontalo menurunkan tim investigasi untuk mengusut polemik dugaan pungutan sebesar Rp400 ribu kepada orang tua siswa di MTsN 1 Kota Gorontalo.

Pungutan tersebut, menurut Sekretaris Komite MTsN 1 Kota Gorontalo, Hasiru Muhi, digunakan untuk membayar utang pembangunan Aula Al-Kahfi yang nilainya mencapai Rp1,3 miliar.

Tim investigasi resmi dibentuk setelah Kemenag Kota Gorontalo menggelar serangkaian pertemuan internal sejak sehari sebelumnya guna membahas persoalan yang menjadi perhatian masyarakat tersebut.

Kepala Kantor Kemenag Kota Gorontalo, Misnawaty Nuna, menegaskan bahwa pihaknya belum mengambil kesimpulan terkait polemik tersebut. Kemenag, kata dia, masih berpegang pada asas praduga tak bersalah hingga seluruh fakta berhasil dihimpun oleh tim yang ditugaskan.

“Jadi kami masih berpegang dengan asas praduga tak bersalah. Kita akan cari fakta seperti apa sebenarnya kejadian yang terjadi dan menimbulkan kisruh di masyarakat terutama di wali murid MTsN 1 Kota Gorontalo,” ujar Misnawaty kepada awak media.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan wali murid yang telah memberikan masukan serta kritik terkait persoalan tersebut. Menurutnya, kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Kemenag dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan ke depan.

“Terkait dengan masalah di MTsN 1 Kota Gorontalo, atas nama Kemenag mengucapkan terima kasih ke masyarakat yang telah memberikan masukan dan kritikan kepada kami. Tentu masalah yang terjadi bagi kami ini sebuah pengalaman yang nantinya ke depan kita evaluasi dan terus memperbaiki layanan Kemenag ke depan,” jelasnya.

Misnawaty menuturkan bahwa penggalangan dana oleh komite madrasah dapat dilakukan dengan mengacu pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah.

“Di dua peraturan itu, komite mempunyai fungsi melakukan penggalangan dana bisa kepada siapa saja baik pemda, perseorangan atau organisasi dan sebagainya yang sah,” tuturnya.

Terkait status pungutan tersebut, ia menjelaskan bahwa penilaiannya bergantung pada proses pengambilan keputusan yang mendasarinya. Jika keputusan dilakukan secara sepihak, maka berpotensi dikategorikan sebagai pungutan liar. Namun, apabila telah melalui rapat bersama wali murid dan memperoleh persetujuan bersama, maka tidak termasuk pungutan liar.

“Mulai hari ini tim investigasi bekerja menelusuri kronologi, notulen rapat, dan dokumen lain untuk memastikan legalitas pungutan Rp400 ribu tersebut,” imbuhnya.

“Saya tidak ingin berandai-andai, tapi semuanya akan berbentuk fakta yang akan dicari tim kami,” tandasnya.

Saat ini, tim investigasi Kemenag Kota Gorontalo mulai melakukan penelusuran terhadap berbagai dokumen dan keterangan yang berkaitan dengan kebijakan penggalangan dana tersebut. Hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar bagi Kemenag untuk menentukan langkah lebih lanjut.

The post Pungutan Rp400 Ribu di MTsN 1 Kota Gorontalo, Kemenag Turunkan Tim Investigasi appeared first on Prosesnews.id.