PROSESNEWS.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya memperjuangkan nasib 329 guru non database, namun langkah tersebut kembali menemui jalan buntu setelah keluarnya Surat Edaran Kemenpan RB Nomor B/5645 SM.01.00/2025 tertanggal 25 November 2025 yang ditujukan kepada seluruh Sekretaris Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Surat tersebut menegaskan berakhirnya seluruh proses seleksi PNS dan PPPK pada tahun ini.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo, Rifli Katili, pada Senin (1/12/2025) mengungkapkan bahwa setidaknya ada tiga ikhtiar yang telah ditempuh agar para guru non database dapat terakomodasi. Langkah pertama adalah pertemuan antara perwakilan 329 guru non database dengan Gubernur Gorontalo beberapa pekan lalu.

“Kedua, hasil pertemuan ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Gubernur Nomor 800.1/BKD/2342/10/2025 tertanggal 1 Oktober 2025 yang ditujukan kepada Menteri PAN dan RB dengan tembusan Kepala BKN RI. Pada pokonya surat itu bermohon agar dibuka kembali penerimaan PPPK bagi para guru ini,” jelas Rifli.

Upaya ketiga dilakukan melalui keberangkatan BKD bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo serta perwakilan guru non database ke Jakarta untuk mengklarifikasi surat tersebut.

Pertemuan dilaksanakan dua kali, yakni dengan pihak BKN pada Kamis, 20 November 2025 yang diterima oleh Direktorat Pengadaan ASN, serta pada Jumat, 21 November 2025 dengan Kementerian PAN dan RB.

“Hasilnya tetap sama, pemerintah pusat kukuh menyampaikan bahwa seleksi PNS dan PPPK telah dinyatakan berakhir. Bahkan, Kemenpan RB menerbitkan surat edaran resmi nomor B/5645 SM.01.00/2025 tertanggal 25 November 2025 yang ditujukan kepada Seluruh Sekretaris Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” sambungnya.

“Dengan terbitnya surat tersebut, bahwa pada prinsipnya sudah final kebijakan dari pemerintah pusat tidak ada lagi penerimaan PPPK hingga akhir tahun ini. Kita harus tunduk pada regulasi yang ada,” sambung mantan Kadis Kominfo dan Statistik itu.

Meski demikian, Gubernur Gorontalo tetap mengambil langkah alternatif untuk membantu para guru melalui pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Dana tersebut digunakan untuk membayarkan honorarium guru non database sebagai bentuk kepedulian dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap nasib para pendidik dan keberlanjutan kualitas pendidikan di Gorontalo.

The post Seleksi PPPK Berakhir, Harapan Ribuan Guru Non Database Gorontalo Pupus appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo memberikan klarifikasi mengenai mutasi eksternal Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pindah dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi lain. Klarifikasi ini muncul setelah pernyataan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea, yang menyebut ada 40 ASN dari Pohuwato yang mutasi ke Pemprov Gorontalo sejak tahun 2023.

Kepala Bidang Pengembangan Mutasi dan Promosi BKD, Ismail Pomalingo, menjelaskan bahwa informasi tersebut tidak sepenuhnya benar.

“Bahwa ada 40 PNS itu benar, tapi bahwa 40 PNS semuanya dari Pohuwato itu tidak benar. Ini perlu kami luruskan. Di data kami, PNS yang mengajukan pindah dari kabupaten/kota atau provinsi lain sejak tahun 2023 itu berasal dari Pohuwato 10 orang, Gorut 10 orang, Kabgor empat orang, Kota Gorontalo dua orang, Boalemo satu orang, Bone Bolango empat orang serta dari luar provinsi sembilan orang,” jelas Ismail.

Lebih lanjut, Ismail menambahkan, dari total 40 PNS yang mengajukan pindah, tidak semua telah lulus dan mulai bekerja di Pemprov Gorontalo. Mereka masih harus melalui proses persetujuan pelepasan dari instansi asal untuk persetujuan pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Dari jumlah 40 itu, masih ada 11 yang berproses Pertek BKN. Kita belum tahu apakah mereka bisa terterima atau tidak,” imbuhnya.

Untuk mengantisipasi perpindahan pegawai antar daerah, sejak tahun 2024 Pemprov Gorontalo telah melakukan berbagai pembenahan. Dimulai dengan penataan dan pemetaan jabatan pelaksana atau staf, pada awal Januari telah dilakukan pelantikan jabatan pelaksana sehingga diketahui analisis kebutuhan jabatan lowong untuk diisi melalui mekanisme akuisisi talenta eksternal.

“Tahun 2024 ini kita perketat. Tidak boleh lagi PNS dari daerah masuk ke provinsi atau sebaliknya. Kita sudah punya analisis kebutuhan jabatan. Contohnya sekarang, lima dari 20 jabatan pelaksana yang lowong kita seleksi melalui mekanisme talenta eksternal,” ungkap Ismail.

Proses mutasi antar daerah tersebut dilakukan mulai dari seleksi administrasi, wawancara, unjuk kinerja hingga Computer Assisted Test (CAT) BKN. Saat ini ada lima jabatan yang dibuka dan dilamar oleh 111 orang. Dari jumlah itu hanya 15 orang yang lulus administrasi dan lanjut ke tahapan berikutnya.

Dengan klarifikasi ini, BKD Provinsi Gorontalo berharap masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan tidak terjadi kesalahpahaman terkait mutasi PNS antar daerah.

The post BKD Gorontalo Luruskan Informasi Mutasi 40 PNS dari Pohuwato appeared first on Prosesnews.id.

Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo saat melakukan Sidak ke BKD Provinsi

PROSESNEWS.ID – Terkait pelayanan publik dan penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Bulan Suci Ramadhan 1444 H, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan monitoring ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo, Rabu (05/04/2023).

Kunjungan ini dalam rangka untuk melakukan sidak kedisiplinan sekaligus evaluasi penerapan aplikasi Siransija (Sistem Pengukuran Prestasi Kinerja).

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, AW Thalib melihat bahwa ada beberapa hal yang tidak efektif sehingga berpeluang adanya pelanggaran disiplin.

“Dan memang ketika dipaparkan kepada kami, terlihat ada hal-hal yang tidak efektif yang bisa memungkinkan terjadinya peluang untuk melakukan tindakan indisipliner, misalnya soal kehadiran,” ungkap AW Thalib saat diwawancara.

AW Thalib menyebut bahwa butuh peran yang perlu dilakukan oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk mewujudkan sebuah kedisiplinan yang permanen di masing-masing OPD.

Menurutnya, kedisiplinan tidak akan bisa terwujud meskipun sudah ada sistem Siransija jika tidak ada kesadaran dan kedisiplinan dari pegawai.

“Ini butuh pengawasan. Secanggih-canggihnya sistem yang sudah terbangun, tapi tanpa sebuah kesadaran dan langkah positif, maka saya yakin Siransija tidak akan bisa,” terang AW Thalib.

AW Thalib juga menjelaskan bahwa Siransija hanyalah alat penunjang kedisiplinan, bukan untuk mengendalikan kedisiplinan.

Sebab Siransija bukan sebuah alat yang sempurna untuk bisa mengendalikan kedisiplinan pegawai, tetapi dia hanya menjadi penunjang kedisiplinan pegawai,” jelas Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo.

“Tetapi yang lebih utama adalah tingkat pengawasan dan pimpinan menjadi teladan dan contoh dalam pelaksanaan kedisiplinan,” tutupnya.

Reporter: Rijal Zulkarnaen

The post Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo ke BKD: ASN Harus Lebih Disiplin ! appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi tentang prosedur penindakan disiplin pegawai.

Gahtan Dokliwan selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Sekretariat Korpri BKD, menjelaskan, Penindakan disiplin pegawai oleh atasan langsung tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 53, pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tahun 2010.

“Dalam PP nomor 53 tahun 2010, pasal 24 ayat (1) berbunyi sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin, setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Ayat (2), pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan,” terang Gahtan usai melakukan pembinaan kepada ASN Biro Humas dan Protokol, Jumat (4/9/2020).

Lebih lanjut kata Gahtan, penindakan disiplin pegawai oleh atasan langsung menjadi keharusan. Jika atasan langsung tidak melakukan penindakan sesuai prosedur atas pelanggaran bawahannya, maka atasan langsung diberi sanksi sebagaimana sanksi yang dijatuhkan kepada bawahannya.

“Misalnya, terbukti bahwa staf A melanggar PP 53 dan dijatuhi sanksi penurunan pangkat. Kasusnya diambil alih oleh atasan yang lebih tinggi tidak melalui atasan langsung. Jika dalam prosesnya begitu, maka atasan langsung dalam hal ini kepala seksi juga akan menerima sanksi yang sama,” imbuhnya.

Sementara itu Kasubbid Pembinaan ASN dan Kedudukan Hukm BKD Provinsi Gorontalo, Zoelkifli Habibie menilai sejauh ini prosedur yang bergulir tentang penindakan disiplin pegawai hanya dilakukan oleh pejabat pengelola kepegawaian saja. Melalui sosialisasi di tiap OPD yang dilaksanakan oleh BKD Provinsi, ia berharap terjadi persamaan persepsi tentang pembinaan dan penindakan disiplin pegawai yang sejatinya harus dilakukan oleh atasan langsung.

“Ini kita samakan persepsinya supaya lebih efektif. Kita berharap tidak ada pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka dari itu menjadi kewajiban dari atasan langsung untuk melakukan pembinaan agar tidak terjadi pelanggaran disiplin,” tambahnya.

Di tahun 2020 ini, BKD Provinsi Gorontalo telah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada 18 OPD se Provinsi Gorontalo. Tenaga pendidik di Sekolah Menengah Atas dan setingkatnya juga menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan. Rencananya, seluruh OPD dan guru SMA/sederajat akan mendapatkan sosialisasi dan pembinaan ini. (Ads)

The post BKD Gorontalo Ingatkan OPD tentang Penindakan Disiplin Pegawai appeared first on Prosesnews.id.