PROSESNEWS.ID – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan Semester II 2021 kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo. Laporan Hasil Pengawasan diserahkan oleh Kepala BPKP Provinsi Gorontalo, Raden Murwantara, kepada Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim di ruang kerja Wagub di Gubernuran Gorontalo, Kamis (10/2/2022).

Raden Murwantara menjelaskan, pengawasan yang dilaksanakan oleh BPKP pada Semester II 2021 antara lain meliputi perlindungan sosial, ketahanan pangan, kemiskinan, serta keuangan daerah. Kepala BPKP Provinsi Gorontalo menuturkan, pengawasan tersebut merupakan komitmen pihaknya untuk terus mengawal pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

“Intinya BPKP Gorontalo akan terus memberikan pengawalan terhadap program pembangunan. Kalau dulu kita hanya fokus pada keuangan daerah, sekarang juga fokus pada program pembangunan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo,” jelas Raden.

Secara keseluruhan dalam Laporan Hasil Pengawasan itu BPKP menekankan pada beberapa hal, seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan program pada sektor unggulan di bidang pertanian dan perikanan. Raden berharap dengan Laporan Hasil Pengawasan tersebut program-program pembangunan yang dirancang oleh Pemprov Gorontalo semakin efektif sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Banyak masukan yang kami sampaikan dan banyak juga masukan dari pak Wagub untuk pelaksanaan pengawasan program pembangunan ke depan,” tandas Raden Murwantara.

The post Wagub Gorontalo Terima Laporan Hasil Pengawasan dari BPKP appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Inspektorat daerah Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo menggelar bimbingan teknis audit forensik dan coaching clinic keinvestigasian bertempat di Marina Beach Resort, Pohuwato, Kamis (15/7/2021).

Bimtek yang dilaksanakan bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) di lingkungan inspektorat provinsi itu dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba.

“Saya memberikan apresiasi kepada pak inspektur karena pelatihan ini baru pertama kali dilaksanakan di Gorontalo. Mudah-mudahan sesudahnya ini berlanjut terus untuk meningkatkan kapasitas teman teman yang ada di inspektorat,” ucap Sekda Darda mengawali sambutannya.

Lebih lanjut Darda mengungkapkan pemahaman akan audit forensik sangat penting bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam rangka penanganan dugaan tindak pidana korupsi. Dengan demikian dana pembangunan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Ilmu yang diberikan kepada bapak ibu fungsional ini untuk mengetahui dan menjaga agar tidak ada resiko kecurangan. Ikuti benar-benar bimtek ini serta perhatikan seluruh materi yang disampaikan oleh narasumber,” harapnya.

Sementara itu, Inspektur Provinsi Gorontalo Sukril Gobel mengungkapkan tenaga auditor yang ada saat ini secara pengalaman, jenjang kepangkatan dan jabatan sudah sangat memadai. Tetapi menurutnya teman teman auditor ini harus juga perlu meningkatkan level pengetahuan, terutama dalam audit forensik.

“Kami akui ini satu hal yang kurang di inspektorat provinsi yaitu audit forensik termasuk didalamnya juga audit investigasi. Audit forensik salah satunya adalah untuk mengidentifikasi terutama terkait dengan penyalahgunaan. Dengan audit forensik ini bisa memberi keyakinan bagi para auditor nanti ketika ada proses hukum mereka bisa berperan sekaligus sebagai saksi ahli,” tutur Sukril.

Pelaksanaan bimtek audit forensik dan coaching clinic keinvestigasian akan berlangsung selama tiga hari dari tanggal 15 hingga 17 Juli 2021.

The post Inspektorat dan BPKP Gorontalo Gelar Bimbingan Teknis Audit Forensik appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo bersama Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota menandatangani komitmen bersama rencana aksi pengawasan.

Komitmen bersama tersebut ditandatangani pada Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan tingkat Provinsi Gorontalo yang berlangsung di aula rumah jabatan Gubernur Gorontalo, Jumat (21/5/2021).

Rencana aksi pengawasan berisi empat poin yang menjadi komitmen bersama antara BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan Inspektorat Daerah. Pada poin pertama kedua belah pihak berkomitmen untuk melakukan pengawasan program pembangunan daerah dengan pendekatan proses bisnis pemerintah daerah terhadap program-program unggulan sektor pertanian dan pertanian untuk mendukung capaian indikator pembangunan nasional di daerah dengan efektif, efisian, dan memiliki dampak signifikan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat.

Poin kedua berbunyi, BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo dan Inspektorat Daerah akan melakukan identifikasi risiko, analisis risiko dan rencana tindak pengendalian terhadap isu-isu strategis yang dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan dalam setiap pengawasan.

Selanjutnya poin ketiga, akan melakukan early warning system atau sistem peringatan dini dan memberikan atensi kepada pimpinan daerah sebagai bentuk pencegahan kecurangan terhadap pelaksanaan pengawasan program-program unggulan di daerah.

Poin terakhir atau keempat menyatakan komitmen kedua belah pihak untuk melakukan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melalui kolaborasi dan sinergitas pengawasan program-program unggulan daerah dengan APIP lainnya.

“Kami siap berkomitmen untuk merealisasikan rencana aksi pengawasan ini untuk kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo,” ujar Inspektur Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel.

Sebelumnya Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim dalam sambutannya saat membuka rakor itu mendorong penguatan peran APIP Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui peningkatan kapabilitas. Idris berharap dengan kapabilitas APIP Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota yang telah mencapai level 3 atau integrated, dapat mengidentifikasi aspek-aspek fundamental untuk pengawasan internal yang efektif dan efisien di sektor publik.

“Tugas APIP sekarang ini tidak lagi bersifat penjaga, tetapi sebagai katalis yang dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan,” tandasnya.

The post BPKP – Inspektorat Gorontalo Tandatangani Rencana Aksi Pengawasan appeared first on Prosesnews.id.

“Intinya kesepakatan kerja sama ini merupakan bentuk sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan BPKP dalam rangka tata kelola penyelenggaraan pemerintahan,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim usai menandatangani PKS dengan Kepala Perwakilan BPKP Gorontalo, Raden Murwantara, di ruangan Huyula Gubernuran Gorontalo, Rabu (2/12/2020).

PKS pengawasan merupakan tindak lanjut atas nota kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dengan Kepala BPKP RI. Tujuan PKS tersebut untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel dan APIP yang kapabel.

“Dalam arahan Bapak Mendagri diharapkan aparat pengawasan untuk turut mengawal dan mendorong percepatan belanja barang dan jasa pemerintah sehingga bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Bapak Mendagri meminta pemanfaatan anggaran pemerintah harus cepat, tepat dan akuntabel,” terang Idris.

Penandatanganan PKS dilaksanakan secara serentak di 34 provinsi dan disaksikan secara virtual oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian dan Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh. Hadir pada penandatanganan PKS itu Sekdaprov Gorontalo Darda Daraba, Inspektur Sukril Gobel, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov dan BPKP Gorontalo. (Ads)

The post Pemprov Gorontalo Bersama BPKP Tandatangani PKS Pengawasan Kegiatan Pemerintahan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Bupati Gorontalo Utara (Gorut), Indra Yasin menerima kunjungan tim BPKP, di ruang kerjanya, Selasa (20/10/2020). Dalam kunjungan tersebut, tim BPKP, melakukan audit, yang berkaitan dengan biaya penanganan Covid-19 di Gorut.

“Iya, kehadiran tim BPKP ke Gorut ini, dalam rangka untuk melakukan audit tertentu. Dan kunjungan ini ada kaitannya dengan biaya yang dikeluarkan oleh Pemda Gorut untuk penanganan Covid-19,” kata Indra.

Dijelaskannya, selain melakukan audit tertentu, BPKP juga membahas tentang cara meringankan beban Pemerintah Daerah (Pemda) Gorut terkait pertanggungjawaban dana penanganan Covid-19 di Gorut.

“Jadi, kedatangan tim BPKP ke Gorut, untuk mengetahui sudah sejauh mana penanganan dan pertanggungjawaban anggaran Covid-19, selain itu kami juga diminta oleh pihak BPKP untuk tetap transparan,” ungkap Indra

Imbunya, sejauh ini realisasi dana Covid-19 sendiri telah dilakukan semaksimal mungkin. Hanya saja, sempat terkendala dari segi penginputan penyerapan anggaran.

“Memang penginputan-penginputan soal dana Covid-19 ini terus kami genjot sampai dengan saat ini, walaupun kami banyak mengalami kendala. Namun pihak kami terus berusaha melakukan penginputan dengan tepat waktu, Ini kami lakukan Jangan sampai terlambat,” terang Indra.

Terangnya, Ia juga berkonsultasi hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan APBD, baik di tahun ini maupun di tahun 2021.

“Jadi kami juga berkonsultasi tentang penyelenggaraan APBD, dan Mudah-mudahan, dengan kehadiran beliau-beliau, maka pertanggungjawaban anggaran Covid-19 itu benar-benar sesuai dengan realita yang ada. Dan tidak akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu tujuan utama BPKP datang ke Gorut,” pungkasnya. (Ads/Yusri Mustaki)

The post Tim BPKP Lakukan Audit Biaya Penanganan Covid-19 di Gorut appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim, terima laporan hasil pengawasan semester I tahun 2020 dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo, Raden Murwantara. Penyerahan tersebut bertempat di ruang kerja Wagub kompleks Gubernuran Gorontalo, Senin (31/8/2020).

Dalam keterangannya, Raden Murwantara menjelaskan, berbeda dengan laporan tahun-tahun sebelumnya, laporan tahun 2020 ini dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama menyangkut laporan penanganan Covid-19 dan pada bagian kedua menyajikan laporan pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan di Provinsi Gorontalo.

Dijelaskannya, pada laporan penanganan Covid-19, BPKP menyajikan hasil monitoring dan pengawasan pada tiga sektor yang menjadi prioritas refocussing dan realokasi anggaran di masa pandemi Covid-19, yakni penanganan kesehatan, Jaring Pengaman Sosial (JPS), dan pemulihan ekonomi.

Secara umum Kepala BPKP Gorontalo mengatakan, sebagian besar catatan terkait penanganan Covid-19 sudah ditindaklanjuti Pemprov Gorontalo.

“Sebagian besar sudah ditindaklanjuti oleh Pemprov Gorontalo. Bahkan untuk JPS, Pemprov aktif melakukan updating,” imbuhnya.

Lebih lanjut Raden mengutarakan, BPKP masih akan tetap fokus pada percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Gorontalo pada semester dua nanti. Pengawasan dan pengawalan akan tetap dilakukan untuk memastikan pelaksanaan seluruh program dan bantuan pemerintah tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Terkait laporan pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan, Raden menjelaskan, BPKP fokus pada pengawasan yang antara lain meliputi bidang sosial, ekonomi, infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, termasuk peningkatan ruang fiskal, pengelolaan aset-aset daerah, serta government system. BPKP menilai, pelaksanaan goverment system di Provinsi Gorontalo sudah cukup baik dengan indikator di antaranya opini WTP yang diraih oleh seluruh pemerintah daerah di Gorontalo.

“Dari sisi SPIP juga sudah cukup baik, hampir semua daerah sudah level 3, demikian pula halnya kapabilitas aparat pengawas internal di Inspektorat. Itu modal-modal yang sudah cukup baik di Provinsi Gorontalo, kita tinggal perlu tingkatkan dan optimalkan,” tandas Raden Murwantara. (Ads)

The post Wagub Gorontalo Terima Laporan Hasil Pengawasan dari BPKP appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Kedua kalinya, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo, Raden Murwantara kembali bertemu Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Senin (27/07/2020).

Kunjungan tersebut, dilakukan untuk memperkuat sinergitas antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan BPKP Gorontalo dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Tadi beliau pesan tentang pendampingan terkait percepatan penanganan Covid-19 di bidang aset, jasa, UMKM. Karena saya juga masih baru, jadi masih banyak yang perlu di dalami, kondisi terkini disini seperti apa,” ungkap Raden Murwantara, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.

Murwantara menjelaskan di bidang UMKM, saat ini ada program Presiden Joko Widodo yang membantu pelaku usaha mikro, kecil, menengah di masa pandemi. Olehnya, saat ini BPKP tengah memperbarui data para pelaku UMKM.

“Khususnya yang terdampak Covid-19 yang tidak punya akses ke Bank. Kita lakukan pendataan keseluruhan kira-kira potensi Provinsi Gorontalo itu berapa. Kita memohon bantuan ke Pak Gubernur untuk menyampaikan ke OPD terkait dengan koperasi, terkait usaha kecil dan lainnya untuk kita capture datanya itu semaksimal mungkin,” lanjutnya.

Lebih lanjut Murwantara menilai, bantuan bagi UMKM ini akan memulihkan perekonomian para pelaku usaha. Apalagi di saat pandemi yang belum diketahui kapan berakhir.

Sementara itu, untuk sektor pengadaan barang dan jasa serta aset, Murwantara menuturkan, dirinya diminta secara khusus oleh Gubernur untuk melakukan pendampingan. Termasuk didalamnya realokasi dan refocusing anggaran Covid-19. (Ads)

The post Bertemu Gubernur, Kepala BPKP Gorontalo Kuatkan Sinergitas Hadapi Covid-19 appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Jumat (15/5/2020), Kepala BPKP Provinsi Gorontalo Raden Murwantara dikukuhkan, menggantikan pejabat lama, Supriyadi, berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP RI Nomor KEP-166/K/SU/2020 tertanggal 8 April 2020.

Raden Murwantara sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Perencanaan, Analisa, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Pengawasan Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Deputi BPKP di Jakarta.

Dalam pengukuhan tersebut, dilakukan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, atas nama Gubernur Gorontalo, yang digelar di aula BPKP Provinsi Gorontalo, Jumat (15/5/2020).

Dalam sambutannya, Darda Daraba mengatakan, atas nama Pemerintah Provinsi Gorontalo, ia menyampaikan selamat kepada bapak Raden Murwantara sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.

Dijelaskannya, ia berharap, hadirnya pimpinan yang baru, akan mampu memberikan suasana, semangat, dan motivasi kerja baru bagi seluruh jajaran BPKP Provinsi Gorontalo.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama yang telah mengabdi dan memberikan kontribusi terhadap kemajuan pembangunan Gorontalo.

“Kami yakin, pak Raden Murwantara merupakan pilihan terbaik yang ditempatkan di Gorontalo. Selamat bekerja, dengan harapan mari kita bersinergi untuk Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera,” harapnya. (Ads)

The post Kepala Perwakilan BPKP Gorontalo Dikukuhkan Sekdaprov appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo yang baru, Murwantara akan fokus pada akuntabilitas penanganan Covid-19.

Hal ini disampaikannya, saat bersilaturahmi kepada Gubernur Rusli Habibie, di rumah jabatan Gubernur Gorontalo, Kamis (14/05/2020).

“Penanganan Covid sesuai dengan Inpres nomor 4 tahun 2020 yakni BPKP melakukan akuntabilitas Covid di daerah. Termasuk didalamnya di daerah Gorontalo,” jelasnya.

Murwantara menilai sejauh ini komitmen BPKP Gorontalo mengalami perkembangan yang pesat. Diantaranya raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Majoritas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

“Saya kira sudah cukup baik ya. Sudah level tiga juga. Tinggal dikembangkan saja,” terangnya.

Dalam keterangannya, Murwantara menjelaskan, silaturahmi ini dilakukan, sebab ia baru menjalani tugas yang baru sebagai kepala perwakilan.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo, dijabat oleh Supriyadi.

Murwantara dilantik pada tanggal 14 April 2020. Ia menggantikan Supriyadi yang saat ini telah dipindahtugaskan di Samarinda, Kalimantan Timur. (Ads)

The post Silaturahmi ke Gubernur, Kepala BPKP Gorontalo Akan Fokus Penanganan Covid-19 appeared first on Prosesnews.id.