PROSESNEWS.ID, Buton Tengah – Rangkaian agenda kerja Bupati Buton Tengah (Buteng) Azhari, di ibu kota resmi berakhir dengan makan malam bersama Wakil Menteri Pendidikan, Fauzan, pada Jumat malam (2/10/2025). Pertemuan tersebut sekaligus menjadi penutup kunjungan dinas yang sarat hasil dan harapan bagi kemajuan daerah.

Kunjungan Bupati Azhari dimulai sejak Kamis, (2/10/2025), dengan menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh, di Jakarta. Dalam kegiatan yang dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka itu, hadir lengkap seluruh bupati dan wali kota se-Sultra, bersama perwakilan dari Sulbar dan Sulteng.

Pada kesempatan tersebut, Zudan memperkenalkan model baru rekrutmen jabatan birokrasi berbasis manajemen talenta, yang dinilai lebih sederhana, efisien, dan hemat biaya dibandingkan dengan sistem konvensional. Bupati Azhari menyambut baik inovasi ini dan menegaskan bahwa Buton Tengah akan mengadopsi sistem manajemen talenta dalam proses birokrasi ke depan.

Selain itu, isu mengenai PPPK paruh waktu juga dibahas. Azhari menekankan pentingnya penyesuaian honor agar tidak membebani keuangan daerah.

“Kita tetap ajukan usulan tambahan peserta ke Kemenpan dan BKN, yang penting sesuai kriteria. Saya sudah minta BKD agar segera melengkapi datanya,” ujarnya.

Usai pertemuan di BKN, rombongan kepala daerah Sultra dijamu santai oleh Gubernur ASR di kawasan Senayan. Dalam suasana akrab itu, Bupati Azhari memanfaatkan momen untuk menyampaikan aspirasi terkait perbaikan jalan poros Lombe–Lakudo–Wamengkoli, khususnya di sekitar rumah jabatan dan kantor Bupati Buton Tengah. Gubernur ASR bersama Kadis PUPR Provinsi menegaskan bahwa perbaikan jalan tersebut dijadwalkan tahun depan, seiring keterbatasan fiskal saat ini.

“Saya mohon maaf kepada masyarakat, khususnya di Wongko–Lakudo. Insya Allah tahun depan jalan itu bisa dikerjakan, karena statusnya jalan provinsi,” kata Azhari, saat dikonfirmasi melalui pesan selulernya, Minggu (5 Oktober 2025).

Masih di hari yang sama, Bupati Azhari berkunjung ke Kementerian Investasi (Kemeninves) untuk bertemu Deputi Pengendalian Investasi, Edi Junaedi. Dalam pertemuan tersebut, dibahas potensi besar sektor perikanan dan kelautan serta peluang kerja sama dengan investor nasional.

Dari Kemeninvest, rombongan kemudian melanjutkan kunjungan ke Kementerian Sosial (Kemensos) guna melaporkan perkembangan Sekolah Rakyat Terintegrasi Buton Tengah. Hasilnya menggembirakan, pembangunan fisik Sekolah Rakyat dijadwalkan dimulai bulan depan, dengan tambahan kuota siswa tahun depan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA masing-masing sebanyak 100 siswa baru.

Malam harinya, Bupati Azhari berdiskusi santai bersama tokoh nasional, Erwin Usman, sebelum melanjutkan agenda keesokan harinya dengan mengunjungi Koordinator I Jamdatun Kejagung RI, Ferry Taslim, Toembidjo, yang juga mantan Dekan pertama Fakultas Hukum dan FISIP USN Kolaka.

Keduanya mengenang perjalanan akademik awal berdirinya USN pada 2005.

“Pak Ferry dan istrinya, Ibu Evy Hidayaty, berperan penting di masa awal pembentukan fakultas di USN. Beliau kini menjabat Koordinator pada Jamdatun Kejagung RI. Semoga segera mendapat promosi,” tutur Azhari.

Rangkaian kunjungan ditutup dengan makan malam bersama Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Wamendikbudristek), Fauzan, untuk membahas pengembangan Kampus B USN Buton Tengah agar dapat naik status menjadi fakultas tersendiri.

“Alhamdulillah, seluruh agenda berjalan lancar. Semoga semua upaya ini dimudahkan Allah dan membawa manfaat bagi masyarakat Buton Tengah,” tutup Bupati Azhari.

Reporter: Win

The post Dari BKN hingga Wamen Dikti, Ini Hasil Kunker Bupati Buteng di Jakarta appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID,Buton Tengah – Bupati Buton Tengah (Buteng) Dr Azhari, menggelar sosialisasi tentang pelaksanaan sekolah rakyat dengan didampingi dari Kemensos, kepala UPT Sentra Meohai Kendari, Iman Imaduddin Hamdan, yang bertempat di gedung kesenian Kecamatan Mawasangka, Senin (30/06/2025).

Sosialisasi yang digelar oleh Pemda Buteng ini merupakan upaya memperkenalkan dan memberi pemahaman tentang program sekolah rakyat kepada masyarakat.

Tak hanya itu, program presiden Prabowo tersebut bertujuan menyediakan pendidikan berkualitas bagi keluarga kurang mampu dengan konsep berasrama untuk membentuk karakter dan disiplin para siswa.

Dalam sosialisasi yang disampaikan, Bupati Azhari sampaikan sejumlah detail program sekolah rakyat termaksud tujuan, persyaratan dan mekanisme pendaftaran.

Untuk mempermudah hal itu, Ia meminta kepada para Camat, Lurah, kepala Desa se-Buteng, para kepala sekolah dan kepala lingkungan untuk pro aktif mendata warganya yang kurang mampu atau putus sekolah agar bisa disekolahkan melalui program pemerintah pusat tersebut.

“Saya minta tolong para kepala desa, kepala lingkungan dan kepala SD SMP, nanti jika ada anak-anaknya kita yang kurang mampu dan putus sekolah tolong dekati mereka lagi agar mau bersekolah lagi,” ucap Bupati Buteng, Dr Azhari saat sosialisasi.

Lanjut Dr Azhari, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh para kepala desa maupun kepala Lingkungan bagi siswa yang ingin bersekolah di program tersebut.

“Jadi saya minta yang harus diutamakan untuk sekolah rakyat ini adalah anak yatim piatu, yatim dan kemudian piatu. Karena mereka ini otomatis orang miskin agar mereka bisa mendapatkan program pendidikan yang terbaik,” katanya.

Untuk mempertegas hal itu, Azhari meminta kepada para Camat agar memonitoring semua kegiatan pendataan yang dilakukan oleh kepala desa terhadap anak-anak miskin di desanya masing-masing.

Azhari berharap, semua anak-anak miskin di Buteng sejak di bukanya program sekolah rakyat sudah dapat mengenyam pendidikan, baik itu SD, SMP maupun SMA.

“Kalau ada anak miskin di desa dan tidak tercover di sekolah rakyat maka jangan salahkan saya atau Kemensos dan kepala desa begitu jangan dipilih lagi,” terangnya.

“Jadi saya harap tiap desa nanti ada keterwakilan orang tidak mampu untuk masuk sekolah rakyat dan Camat harus bisa intervensi kepala Desa soal ini,” tambahnya.

Selain itu, Dr Azhari juga meminta kepada para guru di Buteng utamanya yang telah memiliki kopetensi profesional (PPG) namun belum menjadi PNS agar secepatnya mendaftar di program sekolah rakyat.

“Bagi guru yang belum PNS tapi sudah PPG kalau bisa secepatnya mendaftar dan ini akan menjadi kewenangan pemerintah pusat,” jelasnya.

Sebelum menutup, Dr Azhari mengungkapkan alasan mengapa ia sangat berharap agar sekolah rakyat dapat berjalan di Buteng selama dirinya dipercaya memimpin.

“Jadi yang saya ingin kejar dari program ini adalah perputaran ekonominya, karena jika ini kita dapat maka kita dapat juga pengentasan kemiskinannya, kita dapat program nasionalnya karena perputaran ekonominya dan lebih dari itu kita dapat investasi pendidikan yang luar biasa,” ungkapnya.

Diketahui, tahun ini tepatnya bulan Juli nanti Buteng sudah akan membuka pendaftaran siswa sekolah rakyat sejumlah 200 siswa. Pendaftarannya akan dimulai sejak awal Juli hingga 7 Juli nanti.

Dalam sosialisasi siang tadi, Bupati Buteng turut didampingi kadis Pendidikan, Abdullah, kadis PU, Said, kadis Sosial, Nurlia Husuni dan kepala Bapedda, Samrin dan peserta peserta sosialisasi dari para Camat, Lurah, kepala Desa dan kepala lingkungan se-Buton Tengah

Reporter: Win

The post Sosialisasikan Sekolah Rakyat, Bupati Azhari Berharap Diisi Warga Kurang Mampu appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID, Jakarta – Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sulawesi Tenggara (AM-Sultra) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk mendiskualifikasi calon Bupati Buteng, La Andi. Desakan tersebut menyusul adanya dugaan maladministrasi ijazah.

“Dasar hukum kami lakukan aksi hari ini Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dan Permendikbud No 21 tahun 2009, pasal 3 ayat 2,” ucap Toto Herianto, Ketua AM-Sultra, saat dihubungi via phone, usai menggelar aksi, Selasa (10/09/2024) malam.

“Jadi, salah satu kandidat calon bupati yang ada di Buton Tengah yang kami duga ada maladministrasi pengeluaran ijazah paket B ke paket C. Kenapa kita menduga begitu, karena berdasarkan Permendikbud 21 tahun 2009 aturan ijazah paket itu harus 3 tahun bukan 2 tahun 1 hari,” sambungnya.

Jika melihat terbitan ijazah paket La Andi, kata Toto, terdapat kejanggalan mulai dari terbitan ijazah paket B ke terbitan ijazah paket C yang mana tidak sesuai aturan pemerintah.

“Berdasarkan aturan kementerian, untuk bisa ujian dari paket B ke paket C itu usia ijazah minimal 3 tahun. Sedangkan ijazahnya itu terbit tertanggal 13 Agustus 2007 dan paket C tertanggal 14 Agustus 2009, jadi hanya 2 tahun satu hari dan ada dugaan pemalsuan ijazah,” katanya.

Toto mengaku menyayangkan ada kandidat calon Bupati di Sultra yang ingin berkompetisi di Pilkada 2024, dengan menggunakan ijazah paket yang diduga bermasalah.

Sampai-sampai, terang Toto, salah satu kabag di KPU RI kaget dengan informasi yang diberikan kalau ada salah satu calon bupati di Republik Indonesia mendaftar dengan hanya menggunakan ijazah paket.

” Tadi saat kami audiens dengan KPU RI yang diterima oleh Pak Dohardo, jabatan beliau ini semacam kabag di sana. Beliau mengaku kaget ada calon bupati yang daftar pake ijazah paket, ditambah lagi ijazah paket ini prosesnya sangat terang masalahnya,” ungkapnya.

Bukan hanya itu, lanjut Toto, saat audiens bersama KPU RI, ia juga melampirkan wanprestasi milik La Andi, sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 52 pengadilan negeri Kendari.

“Di situ (wanprestasi) La Andi sudah divonis orang yang bersalah dari putusan Mahkamah Agung sehingga secara etik ini calon tidak bisa diloloskan,” ulasnya.

“Jadi tuntutan kami tadi meminta agar calon La Andi ini didiskualifikasi sebagai calon bupati,” tambahnya.

Setelah laporannya diterima oleh pihak KPU RI, toto mengaku dalam waktu dekat akan ke Bawaslu RI untuk mengadukan hal yang sama.

“Tadi form laporan kami sudah diterima oleh KPU dan rencananya langsung dibawa ke ketua KPU yang saat tadi sedang rapat dengan DPR RI. Sesudah KPU kemudian kami Bawaslu dan terakhir nanti kami akan ke Kementrian juga,” tutup Toto.

Reporter: Arwin

The post AM-Sultra Minta KPU RI Diskualifikasi La Andi sebagai Calon Bupati Buteng appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID, Buton Tengah – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat paripurna bersama DPRD dalam rangka pidato penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (RPD) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023.

Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Buteng, Bobi Ertanto, serta turut dihadiri langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Buteng, H Kostantinus Bukide dan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam pidatonya, Kostantinus mengatakan, penyampaian RPD merupakan salah satu kewajiban eksekutif yang secara kontitusional harus dipenuhi untuk disampaikan dan dibahas bersama legislatif.

“Pertanggungjawaban APBD sebagai wujud dari pengelolaan keuangan daerah ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah, dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab,” ucap Kostantinus, Senin (24/06/2024).

Dalam paripurna tersebut, Kostantinus menyebut beberapa hal yang menjadi tanggung jawab mengenai pelaksanaan APBD, di antaranya laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan setelah melalui pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Pertama kami sampaikan ikhtisar laporan realisasi APBD atau LRA tahun anggaran 2023, terkait realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan selama tahun 2023,” katanya.

“Berdasarkan hasil audit BPK RI, realisasi pendapatan anggaran tahun 2023 sebesar Rp711.590.421.401,71 atau 102,31% dari target sebesar Rp695.544.096.515,00 atau naik sebesar Rp16.046.324.886,71,” sambungnya.

Jumlah angka tersebut, lanjut Kostantinus, berasal dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi pendapatan transfer dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sementara realisasi belanja sampai dengan akhir tahun 2023 sejumlah Rp754.178.414.261 atau hanya sekitar 93,28% dari rencana sebesar Rp808.510.995.186 realisasi tersebut terdiri dari realisasi belanja operasi, realisasi belanja modal, realisasi belanja tak terduga dan realisasi belanja transfer.

“Dengan komposisi tersebut, maka APBD Kabupaten Buteng tahun 2023 mengalami defisit anggaran sebesar Rp42.587.992.859. Sedangkan penggunaan SILPA tahun 2023 sebesar Rp155.554.891.529 yang dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan neto sehingga sisa SILPA tahun 2023 sebesar Rp70.378.905.811 dan merupakan nilai akhir dari laporan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2023,” ulasnya.

Kemudian Kostantinus menyampaikan gambaran mengenai posisi aset, kewajiban dan nilai ekuitas per 31 Desember 2023 berdasarkan hasil audit BPK RI.

Nilai aset Pemda Buteng per tanggal 31 Desember 2023, meningkat 0,77% dibanding per 31 Desember 2022 lalu berjumlah Rp2.329.454.994.262.

Pada kewajiban, Pemda Buteng per tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan dibandingkan per tanggal 31 Desember 2023.

“Dengan demikian, nilai ekuitas dana atau nilai kekayaan bersih atau selisih antara nilai aset dan nilai kewajiban Pemda Buteng per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.322.671.348.794 atau meningkat 0,76%,” katanya lagi.

Tak sampai di situ, Pj bupati yang baru dilantik lebih kurang satu bulan tersebut juga membeberkan laporan operasional (LO), laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas.

Dalam laporan perubahan ekuitas berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemda Buteng tahun anggaran 2023 menyajikan nilai ekuitas awal sebesar Rp2.305.246.558.782 dan nilai surplus anggaran LO sebesar Rp15.913.453.834.

“Untuk penjelasan lebih rinci mengenai komponen laporan keuangan Pemda Buteng tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari LKPD tahun anggaran 2023,” sebutnya.

Di akhir pidatonya, Kostantinus tak lupa memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi terhadap pimpinan dan anggota DPRD Buteng, terutama dalam menghadiri rapat paripurna.

“Semoga capaian hasil pembangunan di tahun yang akan datang akan lebih baik dan Kabupaten Buteng bisa lebih maju dari tahun sebelumnya,” tutup Kostantinus (Adv).

Reporter: Arwin

The post Paripurna DPRD Buteng, Kostantinus Sampaikan Pertanggungjawaban APBD 2023 appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID, Buton Tengah – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tingkat Kabupaten pada Kamis (02/05/2024). Dalam kegiatan itu, Penjabat Bupati, Dr Andi Muhammad Yusuf bertindak sebagai inspektur upacara.

Pada kegiatan yang berlangsung di pelataran kantor sekretariat daerah lama itu, Andi Muhammad Yusuf membacakan sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Mendikbudristek RI).

Dalam sambutannya menyampaikan, kalau selama lima (5) tahun terakhir perjalanan gerakan merdeka belajar dihadapkan dengan adanya berbagai tantangan.

“Bukan hal yang mudah untuk mentransformasi sebuah sistem yang sangat besar. Bukan tugas yang sederhana untuk merubah perspektif tentang proses pembelajaran,” ucap Pj Bupati Buteng, Dr Andi Muhammad Yusuf, saat membacakan sambutan Menteri.

Pada awal perjalanan, lanjut Andi Yusuf, membuat perubahan butuh perjuangan. Rasa tidak nyaman menyertai setiap langkah menuju perbaikan dan kemajuan.

“Ketika langkah kita mulai serempak, kita di hadapkan dengan tantangan yang tak pernah terbayangkan yakni pandemi. Dampak yang ditimbulkan mengubah sistem belajar mengajar dan cara hidup kita secara drastis,” tambahnya.

“Pada saat yang sama, pandemi memberi kesempatan untuk mengakselerasi perubahan. Dengan bergotong royong, kita berjuang untuk pulih dan bangkit kembali menjadi jauh lebih kuat,” sambungnya.

Dengan berbagai cobaan yang terlewati, kini, perubahan itu telah mulai dirasakan. Gerakan bersama sama dengan langkah yang serempak dan serentak, wajah baru pendidikan dan kebudayaan Indonesia sedang kita bangun bersama dengan gerakan merdeka belajar.

“Lima tahun bukan waktu yang sebentar untuk menjalankan tugas memimpin gerakan merdeka belajar. Kita sudah menuju arah yang benar, tetapi tugas kita belum selesai. Semua yang telah kita jalankan harus diteruskan sebagai gerakan berkelanjutan,” ungkapnya.

Sebelum mengakhiri, melalui moment tersebut, Andi Muhammad Yusuf menitip pesan kepada para Bapak dan Ibu guru untuk memikirkan langkah-langkah strategis mempersiapkan anak-anak generasi Buton Tengah ke depan.

Melalui moment tersebut, orang nomor satu di Buteng itu turut memberikan sejumlah penghargaan Satyalencana Karyasatya kepada pada para ASN/guru yang telah bekerja penuh selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Wakapolres Buton Tengah, Sekda Buton Tengah bersama jajaran asisten, staf ahli, pejabat eselon II, III, IV, dan staf, para kepala sekolah, ASN lingkup Pemkab Buton Tengah, guru dan peserta didik SD, SMP, SMA (Adv).

Reporter: Arwin

The post Pimpin Upacara Hardiknas 2024, Andi Yusuf Bacakan Pidato Menteri Nadiem appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID, BUTON TENGAH – Bupati Buton Tengah (Buteng) Sulawesi Tenggara (Sultra) Samahuddin yang diwakili oleh Sekda, Kostantinus Bukide menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) saat digelar paripurna.

Laporan tersebut langsung diterima oleh wakil ketua II DPRD Buteng, Suharman selaku pemimpin sidang.

Dalam mengawali pidato pengantar pertanggungjawabannya, Kostantinus mengaku sangat bangga atas perkembangan pertumbuhan infrastruktur dan lompatan karya kemajuan Buteng tanpa adanya pinjaman atau utang.

“Buteng tumbuh dengan mengandalkan APBD murni selama periode kepemimpinan kami tanpa pinjaman dari pihak manapun juga,” ucap Kostantinus mewakili Bupati, Senin (21/03/2022).

Olehnya itu, lanjut Kostantinus, pemerintah daerah terus berkomitmen untuk menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah, baik penerimaan perpajakan, retribusi maupun penerimaan lainnya.

“Pendapatan daerah ditahun 2021 ditargetkan sebesar Rp 619.704.164.939 dan realisasi melebihi target sebesar Rp 673.088.128.275 atau mencapai 108,61 persen,” lanjutnya.

“Sementara PAD tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 18.332.931.449, mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp 15.991.037.904 atau 114,65 persen. Dana perimbangan/transfer yang memberikan kontribusi paling besar yaitu Rp 627,806,791,376, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp 576,650,110,962 atau 108,87 persen,” tambahnya.

Adapun pada capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Buteng Tahun 2021, berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja yang memuat 8 tujuan dan 10 sasaran serta 18 indikator sasaran menunjukkan hasil yang memuaskan.

“Tentunya pencapaian kinerja pada tahun 2021 merupakan realisasi dari seluruh pelaksanaan kegiatan oleh jajaran Pemkab Buteng bersama DPRD berdasarkan rencana kerja pembangunan selama kurun waktu 1 tahun anggaran,” katanya.

Diujung, Kostantinus menyampaikan pesan Bupati Samahuddin mengenai perjalanan pelaksanaan pembangunan selama memimpin Buteng dari tahun 2017 hingga tahun 2022.

Bupati Samahuddin menyadari bahwa selama kepemimpinannya, ia belum dapat memenuhi seluruh aspirasi masyarakat ataupun menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.

Hal itu bukan karena pemerintah kurang memperhatikan aspirasi masyarakat, melainkan karena keterbatasan sumber daya dan sumber dana serta tantangan pandemi Covid-19.

Kendati demikian, selama periode 2017-2022, sudah banyak keberhasilan yang dicapai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Hal itu dibuktikan juga dengan cukup banyaknya pengakuan dan penghargaan berbagai pihak terhadap kemajuan dalam berbagai bidang yang dicapai oleh Kabupaten Buton Tengah.

“Walaupun kita harus akui juga di banyak hal masih terdapat kekurangan bahkan ketidakpuasan masyarakat. Permasalahan pembangunan yang kita hadapi kedepan semakin penuh tantangan yang sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan untuk menuju peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih baik lagi,” kunci Kostantinus (Adv).

Reporter: Win

The post Serahkan LKPJ 2021 ke DPRD, ini Capaian Bupati Buteng appeared first on Prosesnews.id.