PROSESNEWS.ID – Situasi di depan gedung DPRD Provinsi Gorontalo semakin memanas setelah massa aksi dari aliansi Cipayung Plus dan BEM se-Provinsi Gorontalo membakar ban sebagai bentuk protes terhadap lambatnya respon dari para anggota dewan.

Sesuai pantauan tim Prosesnews.id, aksi pembakaran ban ini terjadi di pintu masuk utama gedung DPRD, memperparah ketegangan yang sudah terjadi sejak awal unjuk rasa.

Massa aksi yang sebelumnya sudah terdesak oleh tembakan gas air mata, kembali menunjukkan tekadnya dengan menyalakan api di tumpukan ban yang sudah mereka siapkan. Asap tebal mengepul di sekitar gedung DPRD, menambah kesan mencekam di tengah kerumunan demonstran yang semakin marah dan kecewa.

Pembakaran ban ini menjadi simbol kemarahan para demonstran terhadap DPRD yang dinilai tidak responsif terhadap tuntutan mereka.

Aksi pembakaran ban juga membuat aparat kepolisian semakin waspada. Suasana di sekitar gedung DPRD menjadi semakin tidak terkendali, dengan demonstran terus berteriak menuntut kehadiran Ketua Fraksi DPRD untuk segera menemui mereka dan menandatangani petisi penolakan revisi UU Pilkada.

Hingga saat ini, kondisi di lapangan masih sangat tegang. Pembakaran ban menjadi titik balik dari aksi yang awalnya damai, memperlihatkan betapa seriusnya tuntutan para demonstran untuk mempertahankan marwah konstitusi dan integritas proses pemilihan kepala daerah di Provinsi Gorontalo.

The post Massa Aksi Bakar Ban Setelah Terkena Gas Air Mata, Suasana Kian Tegang appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Sekitar 600 massa aksi yang terdiri dari aliansi Cipayung Plus, BEM se-Provinsi Gorontalo, dan berbagai organisasi eksternal, berkumpul untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan DPRD Provinsi Gorontalo.

Tuntutan utama dari aksi ini terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada yang sedang dirancang oleh DPR RI.

Menurut beberapa sumber, dalam aksi ini sedikitnya sekitar 681 personil kepolisian dari Polda Gorontalo dan Polresta Gorontalo Kota gabungan telah diterjunkan untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Personil kepolisian ini bertugas untuk menjaga ketertiban dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya kericuhan selama aksi berlangsung.

Tuntutan Massa Aksi

Para demonstran menyampaikan empat tuntutan utama sebagai berikut:

1. Menolak Revisi Undang-Undang Pilkada: Massa aksi dengan tegas menolak revisi undang-undang Pilkada yang disahkan secara mendadak. Mereka berpendapat bahwa revisi ini melanggar konstitusi dan harus dibatalkan.

2. Pembatalan Rancangan Undang-Undang: Para demonstran menuntut DPR RI untuk membatalkan rancangan undang-undang yang sudah disepakati oleh Badan Legislatif DPR RI.

3. Pengawasan oleh KPU: Massa aksi mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tetap menjaga integritas dan prinsip sebagai penyelenggara Pilkada, serta berpegang pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-XXI/2024 dan nomor 70/PUU-XXII/2024 sebagai landasan hukum.

4. Kembalinya Marwah Konstitusi: Para demonstran juga menyerukan kembalinya marwah konstitusi yang menurut mereka telah dikhianati oleh revisi undang-undang yang ada.

Hingga sore hari, situasi di sekitar DPRD Provinsi Gorontalo terpantau mulai tidak kondusif. Massa aksi terus mendesak agar semua fraksi di DPR RI hadir untuk menemui mereka dan merespons tuntutan yang disampaikan.

Aksi ini merupakan bagian dari protes yang lebih luas terhadap perubahan undang-undang yang dianggap dapat mempengaruhi pelaksanaan Pilkada secara signifikan. Para demonstran berharap bahwa dengan dukungan publik dan tekanan yang diberikan, tuntutan mereka akan didengar dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait.

Reporter: Pian N. Peda

The post Aksi Unjuk Rasa di Gorontalo, Massa Tuntut Pembatalan Revisi UU Pilkada appeared first on Prosesnews.id.