PROSESNEWS.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Senin (11/08/2025). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis sektor kesehatan di Gorontalo, mulai dari ketersediaan alat kesehatan (Alkes) hingga upaya menekan angka stunting.

Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, dalam sambutannya memaparkan kondisi fasilitas kesehatan di daerah yang masih menghadapi keterbatasan Alkes.

Ia mengungkapkan, Rumah Sakit Aloei Saboe akan diproyeksikan sebagai rumah sakit rujukan provinsi khusus untuk pelayanan bedah jantung terbuka.

Terkait pengadaan Alkes, Gusnar menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut.

“Kita sudah rembuk dengan Kementerian Kesehatan dan Alkes akan didatangkan dari Sulawesi Tengah,” jelasnya.

Gusnar juga memaparkan bahwa saat ini Gorontalo memiliki 360 dokter umum dan 300 dokter spesialis yang tersebar di berbagai rumah sakit di wilayah tersebut. Namun, ia mengakui bahwa angka stunting masih menjadi tantangan besar yang harus diatasi bersama.

“Pada tahun 2024 dikisaran 23,8% dan kita targetkan 13,8% di tahun 2030,” pungkasnya.

The post Meski Tenaga Dokter Banyak, Tantangan Kesehatan Gorontalo Masih Berat appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gorontalo, Juffry Damima, menerima langsung massa aksi yang menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Gorontalo pada Senin (16/06/2025).

Aksi yang digelar oleh mahasiswa dari berbagai universitas tersebut menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai belum terselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Salah satu isu utama yang disuarakan adalah dugaan penyalahgunaan wewenang oleh dua oknum kepala dinas dalam proses seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Silakan copot mereka, karena telah mencederai kinerja pemerintah daerah itu sendiri,” tegas salah satu orator dalam orasinya.

Selain itu, massa juga mempersoalkan belum tersedianya dokter spesialis di Rumah Sakit Boliyohuto. Mereka menilai setiap rumah sakit umum daerah (RSUD) semestinya dilengkapi dengan tenaga dokter spesialis demi optimalisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala BKPSDM Juffry Damima mengungkapkan bahwa dua oknum kepala dinas yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam seleksi PPPK telah diberikan sanksi oleh pihaknya.

Sementara itu, terkait kekosongan dokter spesialis di RS Boliyohuto, Juffry menjelaskan, pihaknya saat ini tengah melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan agar penempatan bisa dilakukan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

“Jadi ini sangat menjadi perhatian khusus bagi kami sebagai pemerintahan, dan tentunya saat ini kami dalam proses pemetaan untuk menempatkan mereka sesuai kebutuhan,” pungkasnya.

Reporter: Pian Enpeda

The post BKPSDM Respons Kritik Mahasiswa Soal PPPK dan Pelayanan RS Boliyohuto appeared first on Prosesnews.id.