Kritikan tersebut disampaikan Funco dalam sebuah seminar nasional “Evaluasi Pemilu Indonesia, Proyeksi Pilkada Gorontalo dan Pengalaman Pemilu Amerika Serikat” yang dihadiri Konsulat Jenderal Amerika Serikat, KPU Provinsi Gorontalo, Bawaslu Provinsi Gorontalo, pejabat partai politik, mahasiswa dan sejumlah awak media pada, Selasa (7/4/24) kemarin.

Menurutnya, meskipun telah berlangsung selama 20 tahun, namun demokrasi di Gorontalo belum mampu memberikan dampak positif yang signifikan pada kesejahteraan masyarakat.

“Demokrasi seharusnya menjadi jalan menuju kesejahteraan, tetapi realitanya di Gorontalo tidak demikian,” tegas Funco.

Funco menyoroti, fokus utama pemerintah dan pemangku kepentingan di Gorontalo tampaknya lebih tertuju pada aspek prosedural administrasi, sementara upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terabaikan.

Akibatnya, angka pengangguran masih stagnan, tingkat inflasi tidak menunjukkan perbaikan berarti, dan indeks pendidikan serta literasi Gorontalo tetap berada pada tingkat yang rendah.

“Penting untuk diakui bahwa partisipasi tinggi dalam proses demokrasi tidak selalu berkorelasi dengan kualitas hasil demokrasi. Demokrasi yang seharusnya menjadi alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, justru terasa mandek dalam pencapaian kesejahteraan,” tambah Funco.

Kritik ini diharapkan bisa menjadi refleksi mendalam bagi para pemangku kepentingan di Gorontalo untuk memperbaiki arah dan implementasi demokrasi, sehingga dapat lebih efektif dalam mewujudkan kesejahteraan yang diidamkan oleh masyarakat.

The post Funco Menilai 20 Tahun Demokrasi Gorontalo Belum Mampu Tingkatkan Kesejahteraan appeared first on Prosesnews.id.