PROSESNEWS.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa fenomena LGBT bukan hanya bentuk penistaan agama, melainkan sesuatu yang jauh lebih buruk dari itu. Pernyataan tegas ini disampaikan melalui rilis resmi yang dipublikasikan pada 23 April 2025, bertepatan dengan 24 Syawwal 1446 H, sebagai bentuk respons atas kegaduhan publik yang dipicu oleh viralnya sosok laki-laki mengenakan hijab di media sosial, yang dianggap sebagai panutan oleh kalangan LGBT di Gorontalo.

Dalam rilis tersebut, MUI Gorontalo mengawali dengan kutipan hadits Nabi Muhammad SAW, “Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, dan wanita yang menyerupai laki-laki” (HR. Bukhari), sebagai landasan hukum yang jelas untuk menolak segala bentuk penyimpangan gender dalam Islam.

Menurut MUI, penyimpangan semacam itu tidak hanya melanggar norma agama, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kekhawatiran ini kian menguat menyusul viralnya seorang pegiat media sosial yang mengenakan simbol-simbol keislaman, seperti hijab, yang memicu kontroversi di ruang publik.

Lebih lanjut, MUI juga memberikan klarifikasi penting terkait pemberitaan media yang dinilai tidak utuh dan memotong pernyataan seorang anggota MUI, sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Narasi yang beredar seolah-olah MUI merestui penggunaan hijab oleh waria dan menyebutnya bukan sebagai bentuk penistaan agama.

Padahal, menurut Ketua MUI Provinsi Gorontalo, KH. Dr. Abdurrahman Abubakar Bahmid, pemotongan pernyataan tanpa menyertakan penegasan bahwa tindakan tersebut adalah haram dan lebih buruk dari penistaan adalah blunder besar yang merugikan citra MUI dan menyesatkan opini publik.

Dalam rilis tersebut, KH. Abdurrahman Masyarakat berharap masyarakat harus bisa membedakan antara pendapat pribadi dan pernyataan resmi lembaga. Media juga seharusnya tidak menggiring opini publik dengan potongan kalimat yang dapat menyesatkan.

Sementara itu, Ketua I Bidang Fatwa MUI Provinsi Gorontalo, Dr. Ishak Bakari menegaskan, sikap MUI terkait LGBT telah disampaikan secara tegas sejak tahun 2014. Dalam fatwa tersebut, seluruh bentuk aktivitas LGBT dinyatakan haram dan MUI turut mendesak pemerintah agar tidak melegalkan keberadaan tempat atau komunitas yang mendukung praktik tersebut.

Meski demikian, MUI menegaskan bahwa pintu taubat selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali ke fitrah dan memperbaiki diri niat karena Allah SWT. Dalam hal ini, MUI bahkan membuka diri untuk menjadi tempat konsultasi serta memberikan pendampingan dan rehabilitasi mental bagi para pelaku penyimpangan yang benar-benar ingin berubah.

Rilis ini menjadi bagian dari fungsi MUI sebagai Khadimul Ummah (pelayan umat), Himayatul Ummah (penjaga umat), dan Shadiqul Hukumah (mitra pemerintah), untuk terus menjaga kemurnian ajaran Islam sekaligus merangkul mereka yang ingin kembali ke jalan yang benar.

The post Tak Sekadar Penistaan Agama! Ini Kata MUI Gorontalo Soal Aksi Waria Berjilbab appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Belum lama ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pelaksanaan ibadah di tengah merebaknya pandemi virus Covid-19. Fatwa tersebut menerangkan tentang langkah yang perlu dilakukan oleh umat muslim di tengah pandemi virus tersebut.

Untuk mendukung fatwah tersebut, Badan Takmirul Masjid Baiturrahim, Kota Gorontalo, belum melakukan kegiatan shalat 5 Waktu maupun shalat Jumat berjamaah.

Yusrin Deu selaku Ketua Takmirul Masjid Baitul Rahim menjelaskan, sebagai Masjid Agung, yang berada dibawah Pemerintah Kota Gorontalo, tentu kita mendukung kebijakan tersebut.

“Jamaah masjid juga turut mendukung kebijakan pemerintah dan Fatwa MUI terkait tatacara pelaksanaan Ibadah pada situasi terjadi wabah Covid-19,” terang Yusrin.

Terkait dengan anjuran kementerian Agama dan MUI, Yusrin juga mengaku, pihaknya belum lama ini menggelar rapat, membahas langkah pengurus masjid untuk mengimplementasikan anjuran dan fatwah itu.

Untuk protokol kesehatan pun pihaknya selama ini, sudah melaksanakannya sesua dengan ajuran yang disampaikan baik oleh MUI maupun pemerintah.

“Himbauan protokol itu beberapa kita tempelkan di beberapa bagian masjid. Selain itu juga kita sampaikan langsung kepada beberapa jamaah yang datang untuk shalat. Seperti mengenakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir yang telah kita siapkan.

Selama salat disini juga kita menganjurkan jamaah untuk membawa sendiri peralatannya seperti sajadah dan lainnya. Bahkan tidak ada salaman,” jelas Yusran. (Usman)

The post Masjid Agung Baiturrahim Ikut Fatwa MUI Cegah Covid-19 appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengeluarkan Fatwa Nomor: 28 Tahun 2020, tertanggal 13 Mei 2020, tentang “Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri Saat Pandemi Covid-19”.

Dalam Fatwa tersebut, ada tiga hal yang termaktub didalamya, kaitannya dengan ketentuan pelaksanaan shalat Idul Fitri di kawasan Covid-19.

Pertama, Shalat Idul Fitri boleh dilaksanakan, dengan cara berjamaah di tanah lapang, masjid, mushalla, atau tempat lain bagi umat Islam yang berada di kawasan yang sudah terkendali, pada saat 1 Syawal 1441 H, yang salah satunya ditandai dengan angka penularan, menunjukan kecenderungan menurun, dan kebijakan pelonggaran aktifitas yang memungkinkan terjadinya kerumunan berdasarkan ahli yang kredibel dan amanah.

Selanjutnya, berada di kawasan terkendali atau kawasan yang bebas Covid-19, dan diyakini tidak terdapat penularan (seperti di kawasan pedesaan atau perumahan terbatas yang homogen, tidak ada yang terkena Covid-19, dan tidak keluar masuk orang).

Kedua, Shalat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarga, atau secara sendiri (munfarid) terutama yang berada di kawasan penyebaran Covid-19 yang belum terkendali.

Ketiga, pelaksanaan Shalat Idul Fitri baik di Masjid maupun di rumah, harus tetap melaksanakan protokol kesehatan, dan mencegah terjadinya potensi penularan, anatara lain dengan memperpendek bacaan shalat dan pelaksanaan khutbah. (Usman)

The post Fatwa MUI : Bisa Gelar Shalat Idul Fitri, Namun Dengan Catatan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Guna memutus mata rantai pandemi viruc Covid-19, belum lama ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pelaksanaan ibadah di tengah merebaknya pandemi virus Covid-19.

Didalam Fatwa MUI tersebut, menerangkan tentang langkah yang perlu dilakukan oleh umat muslim di tengah merebaknya pandemi.

Guna mendukung fatwah tersebut, Badan Takmirul Masjid AL- Amien alamat Desa Iloheluma Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango, belum melakukan kegiatan shalat Tarawih, shalat 5 Waktu maupun shalat Jumat berjamaah.

Dalam keterangannya, Yusrin Patuti selaku Ketua Takmirul Masjid AL- Amien menjelaskan, sebagai pengurus Masjid, yang berada Desa Iloheluma, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango, tentu pengurus Takmirul mendukung kebijakan tersebut.

“Jamaah masjid juga turut mendukung kebijakan pemerintah dan Fatwa MUI terkait tatacara pelaksanaan Ibadah pada situasi terjadi wabah Covid-19,” terang Yusrin Patuti.

Dikatakannya, untuk menindaklanjuti anjuran Kementerian Agama dan MUI, ia juga mengaku, pihaknya belum lama ini menggelar rapat, membahas langkah pengurus masjid untuk mengimplementasikan anjuran dan fatwah itu.

Untuk protokol kesehatan pun pihaknya selama ini, sudah melaksanakannya sesuai dengan ajuran yang disampaikan baik oleh MUI maupun pemerintah.

“Himbauan protokol itu beberapa kita tempelkan di beberapa bagian masjid. Selain itu juga kita sampaikan langsung kepada jamaah untuk mengenakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir,” pungkasnya. (Usman)

The post Dukung Fatwa MUI Cegah Covid-19, Masjid AL- Amien Tidak Adakan Shalat Berjamaah appeared first on Prosesnews.id.