PROSESNEWS.ID – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merombak struktur organisasi Korps Bhayangkara. Salah satunya dengan menarik pimpinan KPK, Komjen Firli Bahuri, kembali ke Polri.

Penarikan Komjen Firli Bahuri itu tertuang dalam surat telegram (ST) nomor ST/2568/XII/KEP./2021 tanggal 17 Desember 2021. Di mana, ST itu ditandatangani oleh AS SDM Irjen Wahyu Widada.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo yang dikonfirmasi membenarkannya. Penarikan itu lantaran Komjen Firli Bahuri telah memasuki masa pensiun.

“Ya benar, proses mutasi secara alamiah yang pensiun dan tour of duty and area serta penyegaran,” kata Dedi saat dikonfirmasi, Sabtu, 18 Desember dilansir voi.id.

Tak hanya Firli, ada beberapa jenderal Polri yang juga masuk dalam daftar mutasi. Semisal, Komjen Sutanto yang sebelumnya ditugaskan pada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Saat ini, Komjen Sutanto ditempatkan sebagai perwira tinggi (Pati) Baintelkam Polri dalam rangka pensiun.

Kemudian, Irjen Komarul Zaman penugasan Wantannas dimutasikan sebagai Pati SOPS Polri dalam rangka pensiun.

Selanjutnya, Brigjen Jacobes Alexsander Timisela yang penugasan pada Kementerian ESDM dimutasi ke Pati Bareskrim Polri dalam rangka pensiun. Termasuk Brigjen Kushariyanto yang dimutasi sebagai Pati Korlantas dalam rangka pesiun.

The post Kapolri Sigit Mutasi Komjen Firli Bahuri dari KPK appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, mengingatkan jangan ada suap-menyuap pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang digelar di 270 Daerah di Indonesia saat ini.

Hal itu disampaikan Firli dalam keterangannya di Jakarta belum lama ini, seiring memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia (Hakordia) 2020 yang jatuh dini hari pula. Rabu, (09/12/2020).

Firli mengatakan, jauh sebelum diselenggarakannya pesta rakyat, pihaknya sudah mengingatkan. Khususnya terhadap para penyelenggara Pemilu, seperti Bawaslu dan KPU dalam setiap sosialisasinya.

“KPK tak henti-hentinya mengajak agar mereka selalu mengikuti kaidah-kaidah pemberantasan korupsi dalam Pilkada Serentak 2020 ini,” sebut Firli.

Ditegaskannya, salah satu kaidah yang tidak boleh dilanggar, yaitu menerima atau memberi suap. Sebab, penyelenggara pemilu dan penyelenggara negara di pusat maupun daerah, sangat rentan terlibat dalam pusaran praktik tersebut.

“Data empiris menunjukkan bahwa tindak pidana yang ditangani KPK terbanyak adalah perkara suap-menyuap. Dimana, salah satu jenis kejahatan kemanusiaan (korupsi) tersebut, juga kerap terjadi dan mewarnai perhelatan Pilkada,” ketusnya. (PR)

The post Ketua KPK Ingatkan Jangan Ada Suap-menyuap Dalam Pilkada appeared first on Prosesnews.id.