Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Katanya, Gibran mengutarakan niat pengunduran dirinya di tengah dinamika hukum yang berkembang. Namun, pertemuan tersebut tidak menghasilkan pengumuman bahwa Gibran telah resmi melepaskan jabatan sebagai orang nomor dua di Indonesia.

Prasetyo juga membantah kabar bahwa Prabowo menolak keinginan tersebut. Presiden, kata dia, justru memberikan sejumlah masukan kepada Gibran.

Dalam kesempatan yang sama, Gibran meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pernyataan dari Istana itu muncul bersamaan dengan meningkatnya tekanan politik di parlemen. Sejumlah anggota DPR mulai mengumpulkan dukungan untuk mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran.

Anggota DPR Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 legislator telah menandatangani usulan tersebut. Surat pengajuan juga dikabarkan telah diserahkan kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan.

Ketua DPR Puan Maharani membenarkan pihaknya telah menerima laporan pengumpulan tanda tangan tersebut.

“Ya, telah menerima laporan. Namun, pembahasan lebih lanjut harus menunggu pembukaan masa sidang dan mengikuti ketentuan konstitusi serta tata tertib DPR,” Kata politisi PDIP itu.

Meski demikian, niat mundur Wapres Gibran yang disampaikan kepada Prabowo belum menjadi keputusan pengunduran diri secara resmi, sementara proses politik di DPR juga masih harus melewati tahapan konstitusional.

The post Gibran Ingin Mundur dari Wapres appeared first on Prosesnews.id.