PROSESNEWS.ID – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menemukan keterbatasan anggaran pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) di Desa Kramat, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Kamis (24/9/2026).

Pemerintah Desa Kramat menyampaikan bahwa kepengurusan koperasi telah terbentuk sejak lama. Namun, pembangunan gerai belum dapat direalisasikan karena dukungan anggaran desa terbatas, sementara lokasi pembangunan juga belum tersedia.

Keterbatasan anggaran semakin menjadi persoalan setelah pemerintah desa mengalami pengurangan anggaran yang cukup signifikan. Kondisi itu membuat ruang fiskal desa untuk mendukung pengadaan lahan maupun pembangunan Gerai KMP menjadi semakin terbatas.

Selain anggaran, ketersediaan lahan juga menjadi kendala. Sebagian besar lahan di wilayah Desa Kramat merupakan milik pesantren. Sementara upaya memperoleh lahan melalui hibah dari masyarakat hingga kini belum membuahkan hasil.

Komisi II turut menerima informasi adanya pembiayaan yang telah bersumber dari anggaran desa untuk mendukung program KMP. Namun, dukungan tersebut belum dapat menyelesaikan persoalan utama karena lokasi pembangunan masih belum tersedia.

Monitoring yang dihadiri sejumlah Anggota Komisi II, di antaranya Paris Jusuf, Suyuti, Hamzah Idrus, Limonu Hippy, dan Fadli Hasan, juga membahas keterbatasan aset dan lahan desa untuk mendukung pembangunan berbagai fasilitas publik.

Komisi II menilai kondisi tersebut perlu dicarikan solusi yang realistis dan sesuai ketentuan, agar program Koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan tanpa membebani kemampuan pemerintah desa.

Hasil monitoring selanjutnya menjadi bahan evaluasi Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo untuk ditindaklanjuti, khususnya terkait ketersediaan lahan dan dukungan pembiayaan pembangunan Gerai KMP di Desa Kramat.

Upaya penyelesaian diharapkan dapat melibatkan pemerintah desa, pengelola koperasi, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya sehingga Gerai KMP dapat direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Kramat.

The post Komisi II DPRD Gorontalo Temukan Keterbatasan Anggaran Hambat Gerai KMP Kramat appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Harga Pertalite eceran di Taluditi, Kabupaten Pohuwato, disebut mencapai Rp25 ribu per liter. Persoalan itu menjadi salah satu pembahasan Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo saat menggelar RDPU bersama Dinas ESDM dan instansi terkait, di ruang Komisi II, Selasa (8/9/2026).

Harga Pertamax di wilayah tersebut bahkan disebut mencapai Rp35 ribu per liter. Kondisi ini dinilai dapat membebani petani dan nelayan yang membutuhkan BBM untuk aktivitas mereka.

Ketua Komisi II, Mikson Yapanto, mengatakan antrean panjang Pertalite di sejumlah SPBU tidak sepenuhnya disebabkan kelangkaan stok.

“Terkait dengan bukan kelangkaan, begitu banyaknya antrean di setiap SPBU. Mereka mengatakan antrean bukan persoalan kekurangan stok. Stoknya siap, cuma memang ada lonjakan kebutuhan dari masyarakat terkait Pertalite ini,” katanya.

Menurutnya, kenaikan harga Pertamax dan Dexlite membuat sebagian masyarakat beralih ke Pertalite. Komisi II pun akan menemui BPH Migas di Jakarta untuk membahas kemungkinan penambahan kuota BBM Gorontalo.

“Kami Komisi II agendakan ke Jakarta, bertemu dengan BPH Migas dalam rangka meminta kalau boleh kuota untuk Gorontalo itu ditambah,” ungkap politisi Partai NasDem itu.

Anggota Komisi II Limonu Hippy meminta perbedaan informasi mengenai kuota BBM antara Pertamina Patra Niaga dan SPBU diklarifikasi.

“Misalnya ada kuota yang sebelumnya 16 kemudian menjadi 8, dari 24 menjadi 16, dan dari 32 menjadi 16. Ini yang harus kita klarifikasi,” kata politisi Partai Gerindra itu.

Sementara Hamzah Idrus mengungkap masih adanya pengisian BBM menggunakan jeriken yang dilayani SPBU. Ia juga menemukan dugaan celah penggunaan barcode pada kendaraan berbeda.

“Barcode itu kan seharusnya terikat pada satu plat nomor unit kendaraan. Tapi di lapangan kita melihat ada satu barcode yang bisa digunakan untuk kendaraan lain. Kalau sistemnya seperti ini, berarti ada celah yang harus segera diperbaiki,” tegas Politisi PKS itu.

Politisi PDI-P Venny Anwar juga meminta penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM bagi petani dievaluasi karena diduga dimanfaatkan pihak yang bukan petani.

Sedangkan Paris Jusuf meminta pengawasan BBM tidak berhenti pada sidak.

“Jangan sampai cuma dua hari gertak, selesai, sudah tidak ada tindak lanjut. Apa gunanya? Tidak ada guna,” tegas Politisi Partai Golkar itu.

Komisi II mendorong sidak dilakukan di seluruh SPBU Gorontalo untuk memetakan persoalan distribusi dan mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Berbagai temuan tersebut akan menjadi bahan Komisi II saat bertemu BPH Migas, termasuk terkait kuota BBM untuk Gorontalo.

The post Pertalite Tembus Rp25 Ribu di Taluditi, Komisi II DPRD Gorontalo Siapkan Langkah ke BPH Migas appeared first on Prosesnews.id.